Oleh karena transformasi digital di pemerintahan daerah juga menjadi keharusan karena dari sisi suplai, pemerintah membutuhkan peningkatan efisiensi pelayanan publik, termasuk mengakselerasi pendapatan pemerintah.
“Semakin lama diyakini juga bahwa bakal ada peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi ini dianggap sebagai solusi, agar proses menjadi lebih baik,” kata dia, dilansir dari antara.
Tak dapat dipungkiri digitalisasi pemerintahan daerah itu juga untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan layanan yang mudah dan efisien.
“Saat ini biaya teknologi digital semakin murah, canggih dan friendly sehingga digitalisasi ini dipastikan akan semakin pesat ke depan,” kata.
Hal ini juga ditopang oleh adanya perkembangan big data, pesatnya e-commerce yang tumbuh 24 persen selama 2020-2025 dan peningkatan transaksi nontunai.
