JAKARTA, Mediakarya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab persoalan mendasar pemenuhan hak anak, khususnya terkait kecukupan gizi dan kesiapan belajar di sekolah.
Ketua Yayasan Balarenik, Agusman, menyampaikan bahwa gagasan Presiden Prabowo mengenai makan bergizi gratis merupakan kebijakan yang sangat baik, terutama dari perspektif perlindungan anak. “Sebagai praktisi perlindungan anak, apa yang didapatkan oleh anak-anak Indonesia sudah cukup baik. Kalau pun ada penyempurnaan itu sebuah proses tentunya. Sesuatu yang baru tentunya akan semakin baik,” ujarnya dalam podcast Menyala Media, Jumat (12/12).
Ia menekankan bahwa masih banyak anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan, kondisi yang berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam mengikuti pelajaran. “Menurutnya, jika anak-anak tidak sarapan, bagaimana dirinya bisa mengikuti pelajaran dan pendidikan dengan baik. Maka itu, program MBG sangat penting dilakukan untuk menunjang anak-anak yang membutuhkan.”
Agusman menilai kebijakan MBG sebagai jawaban yang relevan atas kebutuhan dasar anak, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. “Jawaban dari bapak Presiden dalam bentuk MBG ini sangat relevan dalam mencapai kebutuhan anak-anak, terutama anak-anak dari masyarakat menengah ke bawah. Itu bagian dari hak dasar mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kehadiran MBG turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kecukupan gizi bagi anak. “Menu dari MBG kan ada sayur dan susu. Mungkin sebelum ada MBG, ya anak-anak yang kurang mampu makan sedapatnya,” tuturnya.
Selain berdampak pada pemenuhan gizi anak, program MBG juga dinilai membawa efek ekonomi yang positif. Agusman menambahkan bahwa pola kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka ruang keterlibatan pelaku usaha lokal. “Keterlibatan UMKM terutama di daerah-daerah kota besar sangat berperan sebagai penyuplai bahan pokok,” ujarnya.
Dengan dampak yang menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi lokal, MBG dinilai bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. (hab)
