JAKARTA, Mediakarya – Pakar komunikasi politik dan kebijakan publik Dr. Adi Suparto menilai pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan membawa dampak struktural hingga ke tingkat terbawah.
Pada 1 Oktober 2026, DPR RI menyetujui Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
“Di dalam organisasi yang tersusun rapi dan berjenjang seperti Polri, perubahan arah pimpinan pasti merambat ke seluruh jajaran, dari kantor pusat hingga kantor polisi di desa-desa. Pola penyesuaian ini berjalan dari atas ke bawah, menyentuh cara kerja, sikap, hingga aturan yang dipatuhi setiap hari,” ujar Adi dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).
Menurut Adi, visi utama yang dibawa pimpinan baru bukan sekadar semboyan. Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” dimaknai sebagai perubahan cara pandang, di mana warga bukan sekadar objek yang diawasi, melainkan subjek yang dilayani.
“Di tingkat Polsek dan Polres, petugas diharapkan lebih mudah dijumpai, lebih mendengar keluhan, dan menyelesaikan masalah sejak awal, bukan sekadar menegakkan aturan dengan kaku. Pendekatan yang lebih manusiawi diharapkan mengikis kesan lama: polisi yang hadir menumbuhkan rasa aman, bukan ketakutan,” jelasnya.
Adi menambahkan, program yang telah berjalan di masa sebelumnya tidak dibuang begitu saja. Inisiatif seperti Presisi tetap dijalankan, namun arahnya diperdalam untuk memperbaiki budaya kerja di dalam tubuh organisasi dan memperkuat pertanggungjawaban kepada publik.
“Kritik yang disampaikan warga kini dipandang bukan sebagai gangguan, melainkan peringatan dini agar satuan kerja dapat memperbaiki diri sebelum masalah membesar,” katanya.
Dari sisi penegakan hukum, mengingat rekam jejak Kapolri baru yang pernah memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN), Adi menilai penindakan terhadap peredaran gelap narkoba dan jaringan kejahatan terorganisir akan dipertegas. Bandar dan jaringan besar ditindak tanpa kompromi, sementara pengguna diarahkan ke jalur pemulihan.
“Kerja sama dengan TNI, Bea Cukai, Kejaksaan, serta pengawasan di perbatasan juga diperkuat agar rantai peredaran dapat diputus lebih awal,” ujarnya.
Selain itu, tantangan terbesar Polri ke depan adalah adaptasi teknologi. Kecerdasan buatan (AI) dan sistem digital harus menjadi kawan bagi anggota di berbagai satuan kerja, baik untuk mengimbangi kejahatan siber maupun untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Penyesuaian tersebut juga berjalan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2026 tentang Polri yang disahkan pada Juni lalu. Seluruh jajaran menyesuaikan diri dengan ketentuan baru, mulai dari batas usia pensiun, pengaturan penugasan anggota di luar struktur kepolisian, hingga pengawasan internal dan penegakan kode etik.
“Kemajuan karier pun semakin diarahkan berdasar kinerja nyata, bukan pertimbangan lain,” kata Adi.
Ia menutup dengan harapan agar hal-hal baik yang sudah dirintis tidak terputus dan kepercayaan publik dapat pulih kembali.
“Rakyat paling menantikan polisi yang netral, adil, tegas kepada siapa pun tanpa pandang kedudukan, dan benar-benar berdiri di samping warga. Langkah yang diambil kini bukan dimulai dari nol, ia berjalan di atas fondasi yang telah dibangun sebelumnya,” pungkasnya. (Ugy)
