JAKARTA, Mediakarya – Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati Universitas Indonesia (UI), Agus Wahid, menegaskan lelang proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal itu guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pernyataan tersebut diungkapkan Agus saat dimintai tanggapannya terkait polemik proses lelang Proyek Jalan Poros Lingkar Waduk Penjalin-Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, yang menjadi sorotan pelaku konstruksi.
Menurut Agus, ketika sebuah proyek daerah dimainkan secara sepihak, kualitas infrastruktur menjadi taruhannya dan masyarakat luas yang paling dirugikan.
“Ketika sebuah proyek daerah dimainkan secara sepihak, kualitas infrastruktur menjadi taruhannya dan masyarakat luaslah yang paling dirugikan,” ujar Agus saat dimintai tanggapannya melalui sambungan teleponnya, Rabu (7/10/2026).
Agus menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah mengintegrasikan sistem digital untuk menutup celah permainan internal dalam pengadaan barang dan jasa. Di antaranya melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), e-Procurement, dan e-Tendering, di mana seluruh proses pengadaan wajib dipublikasikan secara daring.
“Sistem ini bertujuan untuk membuka akses informasi, antara lain Rencana Umum Pengadaan (RUP), tahapan tender, hingga pagu anggaran dapat dipantau oleh siapa saja,” katanya.
Sistem tersebut, kata Agus, juga bertujuan meminimalisir tatap muka antara panitia dan peserta tender. “Kontak fisik antara panitia pengadaan (Pokja) dan vendor ditekan untuk menghindari kesepakatan di bawah meja,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, untuk pengadaan barang/jasa yang sifatnya umum dan rutin, dinas diarahkan menggunakan E-Katalog. “Proses ini mirip dengan belanja di toko daring, di mana harga barang dan rekam jejak penyedia sudah terverifikasi secara terbuka, sehingga memotong birokrasi tender konvensional yang rawan dimanipulasi,” jelasnya.
Terkait polemik Proyek Jalan Poros Lingkar Waduk Penjalin-Winduaji, Agus menyarankan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes untuk melaporkan melalui instrumen hukum yang tersedia.
“Jika ditemukan hal yang mencurigakan atau indikasi kongkalikong dalam lelang proyek APBD di daerah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan resmi secara daring melalui portal Lapor! (lapor.go.id) atau sistem Whistleblowing System (WBS) KPK,” pungkasnya.
DPU Brebes Bantah Ada Pengaturan Lelang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes, Dani Asmoro, menegaskan bahwa proses pemilihan penyedia pada proyek pembangunan Jalan Poros Lingkar Waduk Penjalin-Winduaji, Kecamatan Paguyangan, telah sesuai ketentuan.
Dani menjelaskan, proses lelang atau tender tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Brebes.
Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, perusahaan asal Madura, CV Sumber Rejeki, dinyatakan sebagai pemenang.
“Perusahaan yang memenangkan lelang tersebut karena lulus administrasi, baik harga dan teknis dengan penawaran terendah,” ujar Dani kepada Mediakarya, Senin (5/10/2026).
Menanggapi adanya pihak yang keberatan terhadap hasil lelang, Dani menyebut peserta tender yang merasa keberatan telah melakukan sanggahan sesuai mekanisme dan telah dijawab oleh PBJ. Namun, peserta tersebut tidak melanjutkan ke tahap sanggah banding.
“Terkait pemenang dari Madura kami dan PBJ tidak bisa membatasi karena sesuai dengan ketentuan tender bisa diikuti oleh siapapun,” kata Dani.
Ia mengklaim proses lelang tersebut sama sekali tidak ada permainan ataupun pengaturan. “Untuk lebih jelas bisa ditanyakan juga ke pihak PBJ,” tutupnya.
Diketahui, polemik lelang proyek Jalan Poros Lingkar Waduk Penjalin-Winduaji mencuat dan sejumlah aktivis antikorupsi dikabarkan akan melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum (APH) karena diduga ada kejanggalan dalam proses tender.
Diberitakan sebalumnya, bahwa proses lelang Proyek Jalan Poros Lingkar Waduk Penjalin-Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, menjadi sorotan pelaku konstruksi.
Sorotan muncul setelah salah satu peserta, CV Sarana Usaha, menyampaikan sanggahan atas hasil tender yang diumumkan Pokja Pemilihan.
Pemilik CV Sarana Usaha, H. Abdurrahman yang akrab disapa Abah Karman, mempertanyakan transparansi proses evaluasi.
“Kami kecewa dengan hasil pemenang tender. Kami mempertanyakan transparansinya, sejauh mana prosesnya dan bagaimana mekanisme penilaiannya,” ujar Abah Karman di Brebes, Jumat (2/10/2026).
Ia menegaskan tidak mempersoalkan penetapan pemenang, sepanjang seluruh tahapan sesuai ketentuan.
“Dasar penetapan pemenang seperti apa dan bagaimana proses evaluasi terhadap seluruh peserta dilakukan, itu yang perlu dijelaskan,” katanya.
Sanggahan merupakan bagian dari mekanisme resmi pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena itu, substansi keberatan dinilai perlu dijawab berdasarkan dokumen tender dan berita acara evaluasi.
Di sisi lain, muncul informasi di kalangan kontraktor bahwa (CV SR) disebut memenangkan tiga paket sekaligus, yakni Paket Lingkar Waduk Penjalin, Paket Taraban, dan Paket Kalinusu. Selain itu beredar informasi perusahaan tersebut berasal dari Sumenep, Madura. (Ugy)
