PT Amarta Karya (Persero) Terus Berkomitmen Jalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

- Editor

Kamis, 8 Februari 2024 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PT Amarta Karya (Persero)

PT Amarta Karya (Persero)

JAKARTA, Mediakarya – Pihak manajemen PT Amarta Karya (Persero) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah selesai mengusut tuntas kasus Tipikor di PT Amarta Karya pada beberapa proyek pembangunan periode tahun 2017-2020.

Pernyataan itu dikemukakan Corporate Secretary PT Amarta Karya (Persero) Brisben Rasyid menanggapi pemberitaan di beberapa media online terkait mantan Direksi PT Amarta Karya (Persero) yang telah divonis hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada 5 Februari 2024.

“Perlu kami sampaikan bahwa, 2 orang yang mendapatkan hukuman tersebut merupakan Direksi PT Amarta Karya (Persero) pada periode tahun 2017-2020,” kata Brisben, Rabu (7/2/2024).

Guna mendukung Tata Kelola Perusahaan yang baik di internal Perusahaan, PT Amarta Karya (Persero) telah membentuk Tim Anti Gratifikasi, Tim Whistleblowing System (WBS) dan berbagai instrumen pencegahan praktik korupsi di internal perusahaan.

Baca Juga:  Kemenhub dan BMKG Komitmen Sinergi Tingkatkan Keselamatan Angkutan Penyeberangan

Salah satu bentuk komitmennya yaitu pada tahun 2022 PT Amarta Karya telah melakukan kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai salah satu upaya untuk mencegah praktik korupsi yang terjadi di kemudian hari sehingga selaras dengan core values BUMN yaitu AKHLAK.

Sebagai informasi tambahan, PT Amarta Karya (Persero) saat ini sedang menjalankan proses restrukturisasi di bawah kelola PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) agar selalu berkontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sesuai moto BUMN untuk Indonesia. *

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Dulu Dipuja Kini Dirujak, Gus Iqdam Tersandung Budaya Flexing dan Gaya Hidup Hedonis
30 Tahun Nawakara, Perluas Solusi Keamanan Terintegrasi Hadapi Tantangan Masa Depan
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah
Kirim Surat ke Presiden Prabowo, DPD Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Tolak Pemindahan Badak Jawa
Prof. Yudhie Haryono: Indonesia Sudah Lama Jadi Kasino Oligarki, Saatnya Rekonstruksi Ekonomi Konstitusi
Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Mulai Hari Ini Dicopot, Mas Pram: Sudah Konsultasi dengan Pemerintah Pusat
LPKAN Sebut Rp480 Triliun Bukan Vonis Korupsi, Tapi Alarm Keras Kebocoran APBN 2026 Harus Dibuktikan
Miss Chinese Indonesia 2026 Usung The Power of Harmony, Ajak Anak Muda Perkuat Persatuan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:35 WIB

Dulu Dipuja Kini Dirujak, Gus Iqdam Tersandung Budaya Flexing dan Gaya Hidup Hedonis

Selasa, 17 November 2026 - 16:02 WIB

30 Tahun Nawakara, Perluas Solusi Keamanan Terintegrasi Hadapi Tantangan Masa Depan

Selasa, 17 November 2026 - 12:21 WIB

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah

Selasa, 17 November 2026 - 12:02 WIB

Kirim Surat ke Presiden Prabowo, DPD Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Tolak Pemindahan Badak Jawa

Selasa, 17 November 2026 - 09:25 WIB

Prof. Yudhie Haryono: Indonesia Sudah Lama Jadi Kasino Oligarki, Saatnya Rekonstruksi Ekonomi Konstitusi

Berita Terbaru