- Prinsip Kehati-hatian (Duty of Care)
Konsep duty of care dalam hukum korporasi menuntut pejabat untuk bertindak penuh kehati-hatian, perhatian, dan kecakapan saat mengambil keputusan. Tidur dalam rapat jelas bertentangan dengan standar minimal care yang dituntut hukum. - Prinsip Loyalitas dan Kepentingan Terbaik Perusahaan (Duty of Loyalty)
Seorang pejabat wajib menempatkan kepentingan perusahaan dan publik di atas kepentingan pribadi. Ketidaksiapan atau ketidakseriusan mengikuti rapat menunjukkan bahwa lojaitas terhadap mandat publik tidak diprioritaskan. - Akuntabilitas sebagai Kewajiban Konstitusional
Pejabat BUMD berada dalam domain sektor publik. Mereka mengelola uang daerah, sehingga akuntabilitas baik hukum maupun etis, bukan sekadar tuntutan korporasi, melainkan tuntutan konstitusi.
Dengan demikian, tidur dalam rapat penyertaan modal bukan sekadar “tidak sopan”, tetapi berpotensi melanggar duty of care, mengindikasikan kelalaian jabatan, bahkan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin atau pelanggaran tata kelola yang berdampak hukum administratif.
Dampak pada Produktivitas Perusahaan dan Kualitas Keputusan
Rapat penyertaan modal adalah titik krusial dalam siklus bisnis BUMD. Keputusan mengenai berapa modal yang layak disuntikkan, apa risiko yang harus dimitigasi, bagaimana proyeksi EBITDA (perkiraan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi), bagaimana struktur pembiayaan, dan bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan value bagi daerah, semua membutuhkan perhatian penuh dan diskusi komprehensif.
Ketika pejabat tertidur, maka akan berdampak pada :
