“Kalau masyarakat tidak turut berperan, maka undang-undang hanya akan menjadi pagar-pagar atau rambu-rambu yang tidak bisa berfungsi dengan baik,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Aptika Kemenkominfo, Semuel A Pangerapan mengatakan regulasi yang ada saat ini hanya memuat norma PDP, namun belum memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi baik itu pidana maupun administratif terkait pelanggaran data pribadi.
Menurut Semuel, pada saat RUU PDP mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam RUU PDP.
Sementara itu, Chairman of Indonesia Services Dialogue (ISD) Board of Directors Yos Adiguna Ginting berharap agar RUU PDP dapat memberi kepastian regulasi terkait pengembangan ekosistem ekonomi digital.
“Rancangan ini diharapkan dapat menciptakan kepastian regulasi bagi sektor jasa, menciptakan inisiatif bagi pemerintah, dan pelaku usaha untuk berinovasi serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia,” katanya.
