JAKARTA, Mediakarya – Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mengaku menjelaskan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2011 terkait bantuan keuangan daerah
“Menjelaskan Pergub 13 Tahun 2011 tentang struktur di dalam mengambil keputusan bantuan keuangan ke daerah,” kata Soekarwo usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
KPK memeriksa Soekarwo untuk tersangka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017-2018 Budi Setiawan (BS).
Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jatim periode 2014-2018.
Ia mengaku tidak ada permasalahan dari pergub tersebut. Namun, kata dia, yang kemudian menjadi masalah adalah dugaan suap yang dilakukan BS.
