JAKARTA, Mediakarya – Isu dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum terjelaskan secara transparan kembali menjadi diskursus luas di tengah masyarakat. Pakar Komunikasi Politik Dr. Adi Suparto menilai, persoalan ini bukan sekadar pertanyaan masa lalu, melainkan bayang-bayang yang ikut membayangi masa depan politik Gibran, terutama menjelang kemungkinan kontestasi Pemilihan Presiden 2029.
Menurut Adi, tidak ada satu kebenaran tunggal yang berlaku saat ini. Semua pandangan masih berjalan dalam ruang demokrasi yang terbuka, dengan penekanan yang berbeda-beda.
Pandangan Pertama: Keresahan Publik dan Tekanan Moral
Bagi banyak elemen masyarakat mulai dari akademisi, aktivis, mahasiswa, hingga warga sipil, ketidakjelasan dokumen dasar ini bukan isu sepele. Adi menyinggung surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia yang ditandatangani ratusan profesor, yang menegaskan bahwa integritas pejabat publik adalah fondasi kepercayaan negara yang tidak boleh retak.
“Jika rakyat terus bertanya-tanya tentang keabsahan dokumen yang paling mendasar, maka itu adalah tanda bahwa kepercayaan publik sedang diuji,” kata Adi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Mediakarya, Rabu (21/10/2026).
Bagi kelompok ini, menunjukkan bukti secara terbuka adalah langkah paling sederhana yang belum dilakukan. Selama hal itu belum terwujud, keraguan akan terus ada, dan dukungan moral yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh pun akan semakin berat diperjuangkan.
Pandangan Kedua: Biarkan Lembaga Berwenang yang Memutuskan
Di sisi lain, ada pula yang mengingatkan agar emosi tidak mendahului proses hukum. Adi mengutip pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang menyatakan: “Semuanya ada yang memiliki kewenangan untuk memutuskan; KPU, Bawaslu, semuanya ada mekanismenya.”
Beberapa pengamat hukum sependapat bahwa publik berhak bertanya, tetapi hanya lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang yang boleh menetapkan sah atau tidaknya suatu dokumen secara hukum. KPU sudah menerima berkas tersebut pada pendaftaran lalu, dan hingga saat ini belum ada putusan hukum yang menyatakan dokumen tersebut tidak sah.
Pandangan Ketiga: Pertanyaan tentang Standar dan Konsistensi
Di antara dua pandangan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar tentang standar dan konsistensi. Mengapa standar penilaian dokumen bisa terlihat berbeda antara pemahaman masyarakat umum dengan ketentuan yang diterapkan lembaga pemilu?
“Publik berhak mengetahui kriteria apa yang digunakan saat verifikasi, dan apakah kriteria tersebut akan tetap berlaku secara konsisten untuk semua calon di masa mendatang, tanpa pandang siapa orangnya. Transparansi atas standar ini yang masih dirasakan kurang jelas,” ujar Adi.
Pandangan Keempat: Terlalu Dini Menilai Masa Depan
Ada pula pandangan yang menegaskan bahwa Pilpres 2029 masih berjarak tiga tahun. Banyak hal dapat berubah, baik aturan, situasi politik, maupun penjelasan yang mungkin dapat diberikan pada saat itu.
“Jangan menutup pintu sebelum sampai di gerbang,” kata Adi mengutip pandangan tersebut. Namun demikian, ia menilai keresahan yang ada saat ini tetap menjadi realitas politik yang tidak dapat diabaikan, karena kepercayaan rakyat tidak dibangun dalam satu malam, dan juga tidak hilang dalam satu hari.
Adi menyimpulkan, dari beragam pandangan tersebut terdapat satu titik temu yang disepakati hampir semua pihak: informasi yang jelas, lengkap, dan terbuka adalah jalan keluar terbaik.
“Pejabat publik tidak perlu disembah, tetapi tidak boleh dicurigai secara terus-menerus. Keterbukaan adalah jembatan paling sederhana antara keraguan rakyat dan kepercayaan yang utuh,” tuturnya. (Ugy)
