JAKARTA, Mediakarya – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo dinilai menunjukkan arah pengawalan kebijakan yang tepat dengan menempatkan penciptaan lapangan kerja, pencegahan PHK, dan perlindungan buruh sebagai agenda utama industrialisasi nasional.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi menegaskan pendekatan Listyo layak didukung penuh karena menghubungkan pembangunan industri dengan kebutuhan paling nyata masyarakat.
“Pendekatan ini layak didukung karena menghubungkan pembangunan industri dengan kebutuhan paling nyata masyarakat: pekerjaan yang layak, penghasilan yang pasti, dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” ujar Haidar Alwi di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Haidar Alwi merujuk pada sambutan Listyo Sigit melalui video pada peringatan HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit KSPSI AGN di Sukabumi, 18 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Listyo menekankan penguatan regulasi, percepatan hilirisasi, dan pengembangan industri untuk memperluas kesempatan kerja, termasuk peningkatan keterampilan dan perlindungan hak pekerja.
“Penekanan tersebut memberikan orientasi yang jelas bagi pengawalan KSP. Pertumbuhan industri akan semakin bermakna ketika masyarakat memperoleh akses bekerja, tenaga kerja memiliki perlindungan, dan pendapatan keluarga mampu menopang kebutuhan hidup,” jelasnya.
Menurut Haidar, perhatian Listyo terhadap pencegahan PHK memiliki arti strategis. Membuka pekerjaan baru dan mempertahankan pekerjaan yang sudah ada adalah dua kepentingan yang saling menguatkan.
“Keluarga pekerja membutuhkan kepastian bahwa pengembangan industri berjalan bersama upaya menjaga keberlangsungan perusahaan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Haidar menilai pengawalan KSP dapat memberi kontribusi nyata melalui percepatan penyelesaian hambatan lintas instansi. Persoalan perizinan, energi, bahan baku, hingga ketidaksinkronan kebijakan yang mengganggu produksi dan mengancam pekerjaan.
“Kehadiran KSP sebagai pengawal program Presiden menjadi strategis untuk mendorong instansi terkait menuntaskan persoalan sesuai kewenangannya,” ujar Haidar.
Arah pengawalan Listyo, lanjut Haidar, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Listyo dalam pertemuan di Istana Merdeka pada 19 Oktober 2026 mengenai pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.
“Penyampaian agenda industrialisasi di hadapan organisasi buruh juga membuka ruang untuk memperkuat hubungan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Pekerja memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi di tempat kerja, sementara pengusaha memahami kendala produksi,” katanya.
Haidar juga menyoroti penekanan Listyo pada peningkatan kompetensi tenaga kerja sebagai penguat pendekatan industrialisasi.
“Pengembangan industri membutuhkan kesiapan pekerja agar kesempatan yang tersedia dapat dijangkau masyarakat. Keterhubungan antara kebutuhan perusahaan, pendidikan vokasi, pelatihan, dan perekrutan menjadi penting,” jelasnya.
“Listyo memiliki ruang strategis untuk memastikan agenda industrialisasi Presiden menyentuh kehidupan masyarakat. Bagi keluarga Indonesia, arti pembangunan menjadi jelas ketika pencari kerja memperoleh pekerjaan, buruh terlindungi dari kehilangan penghasilan, dan usaha mampu terus menghidupi pekerjanya. Di sanalah pengawalan KSP dapat memberikan kontribusi paling kuat bagi kesejahteraan rakyat,” tutur Haidar Alwi. (Edr)
