JAKARTA, Mediakarya – Komisi II DPR RI mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar segera turun ke lapangan menyelesaikan tanah-tanah telantar milik sejumlah perusahaan di daerah.
Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahemdra Putra mengatakan, tanah-tanah yang sudah lama tidak dikelola perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), bisa diambil alih pemerintah, lalu diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita bisa gunakan tanah ini untuk sebaik-baiknya kesejahteraan rakyat. Bila tanah HGU sudah diberikan kepada perusahaan dan perusahaan tidak mau mengelolanya dengan baik, kita akan memperjuangkan masyarakat bisa menggunakan tanah itu untuk kesejahteraan,” ujar Bagus usai mengikuti pertemuan dengan otoritas pertanahan di Balikpapan, Kakimantan Timur, baru-baru ini.
Politisi Partai Golkar itu menilai tanah telantar bisa diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai tanah. Di sinilah peran BPN yang harus bekerja sama dengan Pemda untuk menentukan siapa calon penerima atas calon lahan (CPCL) yang tepat untuk diberikan.
