Analisis Iskandar Sitorus , Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
Dari keluhan masyarakat di Polsek, persoalan penyidikan di Polres, hingga dugaan penyadapan Presiden melalui perangkat kepolisian, Indonesian Audit Watch mempertanyakan efektivitas pengendalian kewenangan negara. Perbedaan keterangan Polri dan Hasto Kristiyanto serta belum terbukanya informasi peringatan dini BIN menjadi alasan penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk meminta evaluasi menyeluruh.
Indonesia mempunyai banyak lembaga pengawas. Ada pengawas melekat, inspektorat, pemeriksa etik, auditor negara, lembaga intelijen, hingga pengawas eksternal.
Namun, berbagai perkara kepolisian selama sebelas tahun terakhir menghadirkan pertanyaan yang semakin sulit dihindari.
Jika pengawasan begitu banyak, mengapa penyimpangan kewenangan masih terjadi? Mengapa masyarakat masih mengeluhkan penanganan perkara? Dan bagaimana sistem penyadapan yang seharusnya digunakan untuk penegakan hukum justru diduga dipakai tanpa prosedur terhadap Presiden?
Pertanyaan terakhir menjadi sangat penting setelah Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.
Penyidik menyebut dugaan kegiatan berlangsung sepanjang 2025–2026.
Namun, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kemudian mengaku telah menerima informasi mengenai dugaan penyadapan sejak masa Pemilu 2024.
Di tengah perkembangan tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra datang ke Istana Kepresidenan pada 6 November dan mengatakan mempunyai laporan untuk Presiden.
Ketiga peristiwa itu belum membuktikan adanya satu rangkaian operasi yang sama. Tetapi ketiganya menimbulkan pertanyaan mengenai kapan ancaman terhadap komunikasi pimpinan nasional pertama kali terdeteksi.
Bagi Indonesian Audit Watch (IAW), perkara ini tidak cukup diselesaikan dengan menemukan siapa yang diduga menyadap.
Negara juga perlu mengetahui bagaimana kewenangan penyadapan dikendalikan, siapa yang bertugas mendeteksi penyimpangan, dan apakah mekanisme peringatan dini benar-benar bekerja.
Dari Polsek hingga Mabes Polri, Masalahnya Bukan Sekadar Oknum
Selama bertahun-tahun, masyarakat mengenal persoalan kepolisian melalui pengalaman yang berbeda-beda. Ada warga yang mengeluhkan laporan tidak segera ditangani. Ada yang mempertanyakan perkembangan penyidikan. Ada pula perkara besar yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat kepolisian.
Laporan Ombudsman RI tahun 2025 mencatat 713 laporan pada substansi kepolisian. Dalam lima tahun, yakni 2021–2025, Ombudsman menerima 3.308 laporan terkait pelayanan kepolisian.
Ombudsman juga menyoroti persoalan profesionalitas, integritas, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya pengawasan sebagai bagian dari tantangan reformasi Polri.
Angka tersebut tidak berarti seluruh laporan terbukti sebagai pelanggaran. Namun, pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi penting untuk menilai kualitas pelayanan. Jika masyarakat terus mengeluhkan proses penegakan hukum, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada petugas yang menerima laporan.
Perlu diketahui apakah atasan menjalankan supervisi, apakah perkara yang tertunda terdeteksi, dan apakah pengaduan berulang digunakan untuk memperbaiki prosedur.
Dalam negara hukum, pelayanan kepolisian tidak seharusnya bergantung pada perhatian media, kedekatan dengan pejabat, atau kemampuan seseorang memperjuangkan perkaranya sendiri.
Persoalan pengendalian semakin penting ketika kewenangan yang digunakan mempunyai akibat lebih besar.
Perkara Ferdy Sambo memperlihatkan betapa seriusnya penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana.
Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022, yang menewaskan 135 orang, menghadirkan kebutuhan evaluasi terhadap perencanaan pengamanan, penggunaan kekuatan, hubungan komando, dan pertanggungjawaban operasi.
Perkara pembunuhan sesama anggota kepolisian di Solok Selatan serta dugaan pemerasan terhadap pengunjung Djakarta Warehouse Project pada 2024 juga memperlihatkan pentingnya pengendalian kewenangan dalam situasi berbeda.
Kasus-kasus tersebut tidak otomatis membuktikan satu pola kejahatan yang sama. Namun, semuanya menunjukkan mengapa reformasi tidak boleh hanya mengandalkan penindakan setelah peristiwa terjadi.
Ribuan sanksi tidak otomatis berarti pengawasan sudah efektif
Pada akhir 2025, Polri melaporkan 5.061 putusan disiplin dan 9.817 putusan kode etik profesi, termasuk 689 putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Jumlah tersebut memperlihatkan adanya aktivitas penegakan aturan internal. Tetapi banyaknya putusan belum cukup untuk menentukan apakah pencegahan semakin efektif.
Banyaknya sanksi dapat mencerminkan tingginya pelanggaran yang ditemukan, meningkatnya kemampuan pemeriksaan, atau gabungan keduanya.
Untuk mengetahui keadaan sebenarnya, diperlukan data mengenai pengulangan pelanggaran, lama penanganan, pelaksanaan putusan, serta tanggung jawab pengawasan.
IAW memandang bahwa setiap perkara besar seharusnya menghasilkan dua jawaban. Pertama, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terbukti? Kedua, kelemahan pengendalian apa yang memungkinkan peristiwa tersebut terjadi?
Jika negara hanya menjawab pertanyaan pertama, pembenahan sistem berisiko tertinggal!
Penyadapan Presiden: ketika kewenangan negara diduga berbalik arah
Dalam konferensi pers 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dugaan penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Penyidik menyebut sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System atau LIMS tanpa verifikasi dan tanpa dokumen penegakan hukum yang dipersyaratkan.
Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026. Seorang petugas yang mengetahui dugaan penghapusan tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober. Pada 5 November, penyidik mengumumkan Slamet Uliandi sebagai tersangka tambahan.
Namun, konstruksi perkara yang diumumkan Bareskrim telah memunculkan persoalan pengendalian yang serius yakni: bagaimana sistem yang semestinya digunakan berdasarkan kewenangan hukum diduga dapat menerima sasaran tanpa prosedur yang sah? Siapa yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, mengoperasikan perangkat, dan mengakses hasilnya? Jika dugaan kegiatan berlangsung lebih dari satu tahun, apakah tidak ada sistem yang mendeteksi ketidaksesuaian antara nomor yang disadap dan dokumen perkara?
Dan jika hasil penyadapan diduga dihapus, apakah catatan aktivitas sistem tetap dapat diperiksa secara independen? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menghukum operator atau pemberi perintah apabila kesalahannya kelak terbukti.
Pengendalian sistem, otorisasi, pengamanan data, dan pengawasan atas pejabat yang memiliki akses juga harus diperiksa!
Hasto menyebut 2024, Polri menyebut 2025, lalu siapa yang memiliki kronologi lengkap?
Pada 7 November 2026, Hasto Kristiyanto menyatakan pernah menerima informasi dari kalangan pers mengenai dugaan penyadapan pada masa Pemilu 2024. Ia juga mengaitkan dugaan tersebut dengan tekanan terhadap pihak-pihak yang kritis.
Pernyataan Hasto belum membuktikan bahwa kegiatan yang dimaksud merupakan operasi LIMS yang sedang disidik Bareskrim. Bisa jadi keduanya merupakan peristiwa berbeda. Bisa pula terdapat hubungan yang belum terungkap. Karena itu, keterangan Hasto layak diuji melalui pemeriksaan yang sah. Kapan informasi tersebut pertama kali diterima? Apa bentuk informasinya? Apakah ada dokumen, saksi, atau bukti teknis? Dan apakah informasi tersebut pernah disampaikan kepada lembaga negara?
Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menganggap pernyataan Hasto sebagai fakta yang sudah terbukti. Sebaliknya, pemeriksaan diperlukan agar informasi yang berpotensi relevan tidak diabaikan hanya karena berasal dari tokoh politik.
Dalam proses hukum, kualitas informasi harus dinilai berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kedekatan atau perbedaan posisi politik pemberi informasi. Jika keterangan Hasto ternyata berkaitan dengan perkara yang sama, periode dugaan penyadapan mungkin perlu diperiksa lebih jauh. Jika tidak berkaitan, penyidik tetap dapat menjelaskan perbedaannya berdasarkan hasil pemeriksaan!
Presiden nengetahui dari Kapolri, lalu bagaimana mekanisme peringatan BIN?
Pada 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden mengetahui dugaan penyadapan setelah menerima laporan Kapolri. Presiden kemudian memberikan arahan agar perkara ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Keterangan tersebut memperlihatkan jalur penyampaian informasi perkara dari kepolisian kepada Presiden.
Namun, informasi publik yang tersedia belum menjelaskan apakah sebelumnya Presiden pernah menerima peringatan intelijen mengenai ancaman serupa.
Di sinilah fungsi BIN menjadi relevan. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menempatkan deteksi dini dan peringatan dini sebagai bagian penting penyelenggaraan intelijen. Pasal 27 menegaskan BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 38 menempatkan BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara. Pasal 39 huruf d secara khusus menugaskan BIN mengatur dan mengoordinasikan intelijen pengamanan pimpinan nasional.
Artinya, terdapat dasar hukum yang jelas untuk mengevaluasi bagaimana informasi mengenai ancaman terhadap pimpinan nasional dikumpulkan, dianalisis, dikoordinasikan, dan dilaporkan.
Namun, belum adanya penjelasan publik dari BIN tidak membuktikan bahwa BIN tidak pernah menerima informasi atau menyampaikan laporan. Produk intelijen dapat bersifat rahasia. Yang perlu diperiksa adalah apakah sistem pengamanan pimpinan nasional mempunyai kemampuan untuk mendeteksi ancaman yang berasal dari penyalahgunaan akses resmi, bukan hanya ancaman dari pihak luar.
Kepala BIN datang ke istana, apa yang perlu diketahui publik?
Pada 6 November 2026, Kepala BIN Muhammad Herindra mendatangi Istana Kepresidenan. Herindra menyatakan mempunyai laporan untuk Presiden. Ketika ditanya mengenai perkara penyadapan, ia menilai tindakan tersebut ilegal dan mengarah pada makar.
Namun, ia tidak menjelaskan isi laporan yang akan disampaikan ataupun bukti yang mendukung penilaian mengenai kemungkinan makar. Kedatangan Herindra juga tidak membuktikan bahwa Presiden memanggilnya khusus untuk meminta pertanggungjawaban mengenai perkara penyadapan.
Akan tetapi, perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan mekanisme pelaporan dan koordinasi keamanan nasional.
Bagi IAW, evaluasi yang diperlukan bukanlah membuka seluruh rahasia intelijen kepada publik.
Presiden mempunyai kewenangan dan mekanisme pemerintahan untuk memperoleh laporan yang diperlukan, sementara DPR mempunyai fungsi pengawasan sesuai undang-undang.
Melalui jalur tersebut, dapat diperiksa apakah pernah terdapat informasi mengenai ancaman penyadapan sebelum laporan polisi 30 Oktober 2026.
Jika ada, perlu diketahui apakah informasi itu telah dinilai, diteruskan, dan ditindaklanjuti. Jika tidak ada, perlu dievaluasi apakah mekanisme deteksi dini mempunyai kelemahan yang perlu diperbaiki.
Presiden perlu memperoleh satu kronologi negara, bukan potongan keterangan
Persoalan terbesar dalam perkara ini adalah belum lengkapnya hubungan antara berbagai informasi yang telah muncul.
Bareskrim mempunyai kronologi penyidikan.
Hasto menyampaikan informasi yang menurutnya telah diketahui sejak 2024.
Istana menjelaskan kapan Presiden menerima laporan dari kepolisian.
Kepala BIN memberikan penilaian mengenai seriusnya dugaan perbuatan, tetapi belum mengungkap informasi yang tersedia dalam mekanisme intelijen.
Setiap keterangan mempunyai kedudukan berbeda
Keterangan penyidik harus diuji dalam proses hukum. Pernyataan Hasto harus diperiksa sumber dan buktinya. Sementara laporan intelijen harus dievaluasi melalui mekanisme yang sah dan menjaga kerahasiaan.
Karena itu, Presiden memerlukan kronologi terpadu yang dapat menjawab kapan dugaan kegiatan dimulai, kapan indikasi pertama ditemukan, siapa yang menerima informasi, bagaimana tindakan pencegahan dilakukan, dan kapan perkara dilaporkan secara resmi.
Kronologi tersebut penting untuk membedakan tiga kemungkinan, yakni: penyimpangan yang tidak terdeteksi, penyimpangan yang telah terdeteksi tetapi belum cukup terverifikasi, atau penyimpangan yang telah diketahui tetapi tidak ditangani secara memadai.
Ketiganya membutuhkan langkah perbaikan berbeda!
Tanpa pemeriksaan, negara berisiko memperdebatkan siapa yang lebih dahulu mengetahui, sementara kelemahan pengendalian yang sesungguhnya belum ditemukan!
Lima pembenahan yang diperlukan
Berdasarkan rangkaian perkara kepolisian dan perkembangan dugaan penyadapan, IAW menempatkan lima bidang sebagai prioritas evaluasi.
Pertama, pengawasan pelayanan dari Polsek hingga Polres. Ukuran kinerja perlu mencakup kepastian penerimaan laporan, perkembangan penyidikan, penyelesaian keberatan, serta pengaduan yang berulang.
Kedua, pengawasan melekat dan hubungan komando. Pemeriksaan pelanggaran perlu menjangkau tanda peringatan yang mungkin diabaikan, tanpa otomatis menyalahkan atasan atas setiap tindakan bawahan.
Ketiga, pengendalian teknologi berkewenangan sensitif. Sistem penyadapan harus memiliki otorisasi yang sah, pemisahan kewenangan, pembatasan akses, serta catatan aktivitas yang terlindungi dari perubahan tanpa jejak.
Keempat, koordinasi deteksi dini dan pengamanan pimpinan nasional. Perlu dievaluasi apakah informasi ancaman dapat diterima, diverifikasi, diteruskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang tepat.
Kelima, pengawasan independen dan keterbukaan hasil perbaikan. Pemeriksaan harus menghasilkan rekomendasi yang terukur, dengan pelaksanaan yang dapat diuji oleh lembaga berwenang.
Kelima bidang tersebut mempunyai landasan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Khusus pengawasan intelijen, Pasal 42–43 UU Intelijen Negara menyediakan mekanisme pertanggungjawaban kepada Presiden dan pengawasan eksternal melalui komisi DPR yang menangani bidang intelijen.
Jangan sampai negara baru mengetahui ancaman setelah pelakunya dilaporkan
Dugaan penyadapan Presiden bukan perkara yang dapat dipandang semata-mata sebagai konflik antarpejabat. Perkara tersebut menyangkut legalitas penggunaan kewenangan negara, perlindungan komunikasi, keamanan informasi, dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Tetapi penyelesaiannya juga harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan independensi proses peradilan.
Bagi IAW, penanganan pidana yang objektif dan pemeriksaan pengendalian kelembagaan merupakan dua kebutuhan yang harus berjalan bersama.
Pemeriksaan pengendalian diperlukan untuk mengetahui apakah negara memiliki mekanisme yang cukup kuat mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang mempunyai akses resmi.
Di tingkat Polsek, ukuran keberhasilannya adalah masyarakat memperoleh pelayanan hukum yang adil. Di tingkat Polres dan Polda, ukurannya adalah penyidikan yang profesional dan pengawasan yang bekerja.
Di Mabes Polri, ukurannya mencakup pengendalian kewenangan besar, termasuk teknologi yang dapat mengakses komunikasi pribadi.
Sementara dalam pengamanan pimpinan nasional, ukurannya adalah kemampuan negara mendeteksi dan merespons ancaman melalui koordinasi yang efektif.
Karena itu, perbedaan informasi mengenai 2024 dan 2025 serta perkembangan laporan pada November 2026 patut menjadi bahan pemeriksaan yang serius. Bukan untuk menetapkan kesalahan sebelum bukti tersedia, melainkan untuk memastikan tidak ada celah pengendalian yang dibiarkan berulang.
Presiden tidak cukup hanya mengetahui siapa yang diduga menyadap. Negara perlu mengetahui mengapa dugaan penyadapan dapat berlangsung, kapan ancamannya pertama kali terdeteksi, dan apakah seluruh mekanisme perlindungan telah bekerja sebagaimana mestinya.
Jika pertanyaan tersebut dijawab melalui pemeriksaan yang sah, terbuka dalam batas yang diperbolehkan, dan menghasilkan perbaikan nyata, perkara ini dapat menjadi titik penting pembenahan keamanan negara.
Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu mengungkap pelanggaran setelah terjadi.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengendalikan kewenangannya sendiri sebelum kewenangan tersebut berbalik mengancam masyarakat ataupun pimpinannya. ***
