JAKARTA, Mediakarya – Keamanan data pribadi masyarakat Indonesia saat ini sepertinya tengah terancam. Hal tersebut menyusul dengan bocornya data Sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar luas di media sosial (Medsos).
Sebagaimana yang diberitakan sejumlah media, bahwa bocornya sertifikat diduga dari aplikasi PeduliLindungi yang sering diunggah oleh masyarakat untuk mengetahui sertifikat vaksinnya.
Di mana pada aplikasi PeduliLindungi itu beredar sertifikat vaksinasi yang memuat nama Jokowi beserta NIK. Selain itu, ada juga tanggal lahir Jokowi dan barcode.
Pada aplikasi PeduliLindungi itu terdapat keterangan vaksinasi COVID-19 itu menyatakan bahwa Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021.
Celakanya, di bagian bawah sertifikat tersebut, ada logo KPC-PEN, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Tak hanya itu, tersebar juga nomor HP ajudan Presiden.
“Ini kecerobohan dari sebuah lembaga negara. Bagaimana rakyat mau percaya kepada penyelenggara negara. Soal data pribadi seorang kepala negara saja bisa bocor,” ungkap praktisi hukum Dr Adi Suparto kepada Mediakarya, Jumat (3/9/2021).
Untuk itu, Adi juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dalang dibalik bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo itu.
“Bukan hanya itu, Presiden Jokowi juga harus merehusufle menteri yang dinilai tidak becus dalam menangani data peserta vaksin. Karena kalau data pribadi seorang pejabat negara bila bocor khawatir akan disalahgunakan,” katanya.
Seperti diketahui, melansir detik.com, Menkominfo Johnny G Plate enggan memberi komentar terkait dengan bocornya data pribadi kepala negara itu.
Bahkan, Johnny meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin.
“Data PeduliLindungi yang saat ini berada di cloud Kominfo baru dimigrasi ke DC Kominfo dan statusnya aman. Data yang ditanyakan di atas adalah pada saat awal sebelum migrasi ke Kominfo dan kebijakannya berada di Kemenkes. Agar akurat dan tidak membingungkan masyarakat, lebih baik langsung ditanyakan ke Kemenkes,” ujar Johnny.
Sementara, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga menolak memberikan pernyataan karena di luar kapasitasnya. (dji)
