JAKARTA, Mediakarya – Mencuatnya kasus skandal perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh salah satu petinggi partai dinilai merupakan “gorangan” politik guna mempertahankan oligarki dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
Analis politik dan kebijakan publik Irwan Suhanto mengatakan, dalam kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama ketum salah satu partai, hal itu sengaja dimainkan oleh para politisi ‘busuk’ guna menjegal partai tertentu.
“Kalau mau jujur, seluruh ketua umum partai dan elit partai tidak terlepas dari dugaan skandal perselingkuhan. Namun ada yang aneh dalam perpolitikan di Indonesia, kasus pribadi dijadikan alat untuk menghantam lawan politiknya. Padahal hal itu tidak ada korelasinya dengan partai,” ungkap Irwan kepada Mediakarya, Rabu (5/1/2022).
Irwan mengungkapkan, bahwa ketua umum partai bukan berada di ruang hampa, segala perilaku dan aktivitas yang dikerjakan baik saat ini maupun masa lalu tidak ada yang kedap suara.
“Artinya, ketika seseorang ini akan menjadi ketua umum partai atau elit politik tentunya sudah ada lembaga yang mentrackingnya. Tapi anehnya kasus ini baru dibongkar baru-baru ini. Padahal baik data maupun alat bukti tentunya sudah dimiliki, baik itu oleh elit politik tertentu maupun institusi,” ujar mantan aktivis 98 ini.
Irwan juga tidak sependapat jika ada kasus pribadi terlebih dilakukan pada masa lalu dibuka di saat mendekati ajang pesta demokrasi di Indonesia.
“Ini namanya politik tanpa moral. Apakah bisa menjamin bahwa kelompok yang berusaha membunuh karakter ketua partai itu, bersih dari tindakan moral ataupun tindak asusila. Perlu diingat bahwa para politisi itu ibarat etalase. Ngumpet di lubang semut pun pasti akan ketahuan belangnya. Tinggal siapa yang memiliki kepentingan untuk mengulitinya,” kata Irwan.
Jadi, kata Irwan, terkait dengan dugaan skandal perselingkuhan itu, dirinya menilai kasus itu bukan hanya membunuh karakter ketum partai itu saja, akan tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana suara partai yang digawangi ketum itu hancur.
Irwan juga menduga terkait dengan mencuatnya dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret ketum partai, agar ke depan Capres yang didorong oleh kelompok oligarki itu dapat leading.
“Artinya oligarki lagi yang dipertahankan. Padahal masih banyak anak bangsa yang memiliki intelektual, tapi lantaran tidak didukung oleh partai, maka tidak memiliki kesempatan untuk jadi presiden. Oleh karenanya saya juga sangat mendukung agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen dihapuskan,” tegas Irwan.
