JAKARTA, Mediakarya – Sejumlah kader Golkar Kota Bekasi diduga tengah bermanuver kepada tokoh dan poitisi senior guna menggalang dukungan dan mendorong Ranny Maydiana, maju pada Musda pemilihan ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi.
Diketahui, Ranny merupakan istri dari Fahd Arafiq, tersangka kasus dugaan korupsi suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sumber Mediakarya mengatakan, segelintir kader Golkar tersebut saat ini tengah road show ke sejumlah senior Partai Golkar dan pengurus kecamatan. Bahkan, mereka juga tak segan menggandeng pimpinan daerah agar mengintervensi kader Golkar bekerja di perusahaan daerah Kota Bekasi agar mendukung Ranny dalam suksesi memperebutkan kursi DPD Golkar Tingkat II tersebut.
Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati Universitas Indonesia (UI) Agus Wahid menilai manuver yang dilakukan oleh segelintir kader Golkar mendorong Ranny Maydiana, untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD Golkar tersebut dinilai mengabaikan etika dan moral politk, di tengah kasus hukum yag menimpa Fahd Arafiq, suami dari Ranny Arafiq.
“Kami menduga menuver yang dilakukan sejumlah kader Golkar Kota Bekasi itu lantaran yang bersangkutan tidak memahami dengan dinamika Golkar di tingkat nasional. Seharusnya mereka peka dengan turbulensi yang tengah dihadapi oleh Partai Golkar lantaran dua kadernya yakni Fahd Arafiq dan Nusron Wahid tengah menjadi sorotan publik,” ujar Agus Wahid saat diwawancarai Mediakarya di Jakarta, Sealsa (22/9/2026).
Agus menilai manuver simpatisan Fahd untuk mendorong Ranny Maydiana maju sebagai Ketua DPD Golkar pada Musda mendatang, berharap jika jagonya menang, yang bersangkutan setidaknya dapat menduduki jabatan strategis, sehingga dapat memiliki posisi tawar dengan kepala daerah.
Agus juga menyinggung soal mundurnya Nusron Wahid dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Ia mengapresiasi langkah Nusron yang dinilai dapat memberikan dampak positif bagi citra partai, di tengah sorotan kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN yang sedang disidik oleh KPK.
“Dengan posisi Nusron yang kini bukan lagi sebagai pengurus inti melainkan hanya kader biasa, Golkar dapat membangun pembatasan (firewall). Hal ini menjaga agar institusi partai tidak terseret langsung ke dalam polemik hukum tersebut, sehingga memoles dan menyelamatkan citra partai di mata publik,” ujar Agus.
Berbeda dengan Kota Bekasi, di tengah persoalan hukum yang dihadapi oleh Fahd Arafiq, pendukungnya jusru ingin memaksakan Ranny Fahd Arafiq tetap maju pada pemilihan ketua DPD.
“Ini namnya langkah konyol dan tidak memahami suasana kebatinan publik terkait dengan kasus hukum yang menjerat Fahd Arafiq. Dan ini merupakan sejarah terburuk bagi Golkar, di mana seorang kader menjadi tersangka yang ketiga kalinya,” ungkapnya.
Menegaskan Komitmen Golkar pada Pemberantasan Korupsi
Agus menambahkan, langkah non-aktif atau mundurnya kader yang kementeriannya sedang disorot menunjukkan kesan bahwa partai menghormati proses hukum.
Langkah tersebut seharusnya diikuti oleh Ranny yang digadang gadang maju sebagai kandidat ketua DPD Kota Bekasi, dengan mengurungkan niatnya untuk menyalonkan diri sebaai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
“langkah ini sekaligus menghormati proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK terkait dengan kasus yang menjerat suaminya tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, pihak Golkar dapat menegaskan sikap netralnya dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada KPK tanpa adanya kesan bahwa partai menjadi tameng politik bagi pengurusnya.
“Keluar dari struktur kepengurusan partai berlambang pohon beringin ini dinilai positif karena membebaskan Nusron dari urusan internal parpol, sehingga ia bisa fokus penuh pada tugas negara dan menyelesaikan dinamika di kementeriannya,” papar Agus.
Diketahui, Nusron sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian. Saat dikonfirmasi, Sekjen Golkar Sarmuji membenarkan bahwa yang bersngkutan telah mengajukan pengunduran diri sejak sekitar enam bulan lalu, dan hal itu telah didiskusikan dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. (Ugy)
