PAN Pertanyakan Metode Survei Indikator Politik

- Editor

Kamis, 28 April 2022 - 22:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan metode survei Indikator Politik Indonesia yang hasilnya menyebutkan partai tersebut tidak lolos ambang batas parlemen, bahkan elektabilitasnya kalah dari Perindo.

Dia menilai lembaga survei itu tidak bisa menjelaskan mengapa hasil surveinya selalu jauh berbeda dari perolehan suara PAN di tiap pemilihan umum (pemilu).

“Katanya, pakai metode yang sudah teruji, tapi hasilnya tidak benar. Ini yang salah yang mana? Metodologinya atau apa?” tanyanya.

Selain itu, menurut dia, PAN selama ini jarang melakukan survei yang diekspos ke publik. Namun anehnya, tambahnya, hasil survei itu “pesanan” orang lain, namun hasilnya diumumkan ke publik.

Nah, di survei (Indikator Politik) itu, PAN dipatok di angka yang sangat jauh dari hasil-hasil pemilu sebelumnya. Kalau ditanya, mengapa hasilnya jauh dari kenyataan? Jawabannya bahwa hasil survei dinamis, ada margin error, ditentukan oleh undecided voters, dan tergantung kinerja caleg,” katanya, dilansir dari antara.

Dia menilai jika jawabannya seperti itu, lalu mengapa perlu ada survei karena hasilnya banyak yang melenceng.

Baca Juga:  Pengamat: Golkar dan PAN Tak Mungkin Bersikap Jadi Tandingan PDIP

Meski demikian, dia mengatakan PAN sebagai partai politik tetap akan menjadikan hasil survei sebagai referensi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja seluruh anggota.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya, yang salah satunya menyebutkan bahwa PAN memperoleh 1,1 persen. Hasil survei tersebut juga menyebutkan perolehan suara PAN berada di bawah Partai Perindo yang mendapat 2,1 persen.(qq)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Haidar Alwi Sebut Kapolri Bawa Penegakan Hukum Karhutla Naik Kelas
Ketika Republik Makin Lupa Warisan Konstitusi
Indonesia Perlu Perkuat Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan, Teknologi Satelit dan Analitik Data Jadi Kunci
IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP
Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN
BPKN RI Siap Dampingi Konsumen Terdampak Karhutla, Termasuk Penumpang Penerbangan yang Dirugikan 
Kiprah Jenderal Listyo Sigit tak Diragukan, GNK Ajak Masyarakat Objektif dalam Menilai Kinerja Kapolri
BPKN RI: Meski ada Satgas Keamanan Pangan, Negara Perlu Hadir atasi Keracunan MBG dan Cemaran Lainnya

Berita Terkait

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:51 WIB

Haidar Alwi Sebut Kapolri Bawa Penegakan Hukum Karhutla Naik Kelas

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:28 WIB

Ketika Republik Makin Lupa Warisan Konstitusi

Selasa, 25 Agustus 2026 - 08:24 WIB

Indonesia Perlu Perkuat Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan, Teknologi Satelit dan Analitik Data Jadi Kunci

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:08 WIB

IPPS: Jangan Harap Kondisi Ekonomi dan Hukum Membaik Jika Menteri Warisan Joko Masih Bercokol di KMP

Minggu, 23 Agustus 2026 - 07:24 WIB

Kasus OTT Rektor Unsoed: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Transformasi dan Audit Investigasi Jalur Mandiri PMB-PTN

Berita Terbaru

Prof. Dr. Yudhie Haryono

Headline

Ketika Republik Makin Lupa Warisan Konstitusi

Selasa, 25 Agu 2026 - 08:28 WIB