Berebut Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

- Editor

Minggu, 15 Mei 2022 - 07:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ganjar Pranowo bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto. (Ist)

Ganjar Pranowo bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto. (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Elektabilitas dan popularitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, berdasarkan hasil survei calon presiden (Capres) masih menempati posisi puncak.

Meski berbagai macam manuver dari sejumlah tokoh lain seperti Puan Maharani dan Prabowo Subianto, namun ketokohan orang nomor satu di Jawa Temgah itu sepertinya sulit tertandingi.

Bahkan pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio menduga koalisi yang dibentuk Partai Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebetulnya adalah Koalisi Penyelamat Ganjar.

Koalisi ini ditengarai akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024.

“Koalisi yang sedang dibentuk Golkar-PAN-PPP ini, jangan-jangan adalah Koalisi Penyelamat Ganjar,” ujar Hendri, Sabtu, 14 Mei 2022.

Sebagaimana terungkap dalam diskusi yang digelar MNC Trijaya FM, dia mengatakan, alasannya, ia menengarai PDIP tidak akan mengusung Ganjar, melainkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sementara itu, sosok Ganjar dinilai kandidat potensial karena memiliki elektabilitas tiga teratas menurut sejumlah lembaga survei. Tiga partai ini ditengarai siap menjadi kapal untuk menampung Ganjar jika tidak diusung PDIP.

“Nah apakah kemudian koalisi ini mampu meyakinkan Ganjar Pranowo untuk melepaskan diri dari kulitnya? Kita lihat nanti. Pilihan Ganjar saat ini adalah memaksakan diri sebagai calon presiden atau legowo tetap sebagai kader PDIP yang nanti mungkin saja bisa menempati kursi menteri,” ujar dia.

Kemungkinan lainnya, kata Hendri, koalisi bisa saja mengusung ketua-ketua umum partai seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto atau Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan karena tidak ingin partai sebagai penjual tiket saja, namun tidak berkuasa penuh saat calon di luar elite partai yang menang, seperti halnya era Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Juga:  Menpora Ajukan Pengunduran Diri, Benarkan Hubungan Amali Dengan Airlangga Retak?

Koalisi yang diinisiasi Golkar-PAN-PPP diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu. Kata “BERSATU” diambil dari gabungan simbol-simbol tiga partai, yakni BERingin lambangnya Golkar, SuryA atau matahari lambangnya PAN, dan baiTUllah (kabah) lambangnya PPP. Komitmen koalisi ini diumumkan usai pertemuan tiga ketua umum partai di Rumah Heritage Jakarta, Kamis, 12 Mei 2022.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, partainya sejauh ini masih konsisten memasang syarat harus mengusung ketua umumnya Airlangga Hartarto maju menjadi Capres 2024. “Kami masih konsisten dengan (syarat) itu,” ujar Ace kepada Tempo, Kamis malam, 12 Mei 2022.

Ia mengatakan, prasyarat itu mengacu pada amanat Munas Golkar. Saat ditanya apakah PPP dan PAN menerima syarat tersebut, Ace menjawab dengan politis. “Keputusan Munas Partai Golkar soal pencapresan Pak Airlangga sudah diketahui PAN dan PPP,” ujar dia.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu belum menetapkan calon presiden yang akan diusung. Koalisi baru merumuskan visi bersama menuju Pemilu 2024 tanpa politik identitas.

Ihwal sikap Partai Golkar yang ingin ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024, Eddy menyatakan sah-sah saja, asal tidak dipaksakan dalam koalisi.

“Kami kan sudah tahu posisi masing-masing partai seperti apa, tetapi kami datang untuk hadir dengan pikiran terbuka. Kalau misalnya salah satu di antara teman-teman itu datang sudah dengan prasyarat, saya kira pertemuan tersebut tidak akan terjadi,” ujar Eddy dalam diskusi yang sama sebagaimana dilansir dari Tempo.co.

Senada, Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi mengatakan, belum ada pembicaraan mengenai calon presiden. “Kami belum sampai pada pembicaraan soal siapa yang harus diusung dalam Pilpres,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil
Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum
Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar
Dirjen Bea Cukai Menghadap Presiden Diperintahkan Berantas Penyelundupan Ilegal
Kritik Dijawab dengan Makian: Cermin Psikologi Kekuasaan yang Tak Sanggup Mendengar
Jadikan Ruang Terbuka Hijau, Pol PP Bongkar Puluhan Bangunan Liar di Puncak
Fahd Dicokok KPK, Loyalis Ranny Fahd Arafiq Galang Dukungan Maju  pada Musda Golkar Kota Bekasi
Pegawai Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Ditampung Agrinas, Qodari : Jadi PKWT BUMN 2 Tahun

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 14:08 WIB

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

Rabu, 23 September 2026 - 12:38 WIB

Diduga Belum Ada Pelunasan, Pengalihan Saham Pendiri PT ACT Group Berujung Proses Hukum

Rabu, 23 September 2026 - 10:55 WIB

Ikut Cawe Cawe Muktamar NU, Nusron Wahid Diduga Gelontorkan 180 Miliar

Rabu, 23 September 2026 - 10:25 WIB

Dirjen Bea Cukai Menghadap Presiden Diperintahkan Berantas Penyelundupan Ilegal

Rabu, 23 September 2026 - 07:50 WIB

Kritik Dijawab dengan Makian: Cermin Psikologi Kekuasaan yang Tak Sanggup Mendengar

Berita Terbaru

Proses penambangan (Foto: Ist)

Ekonomi & Bisnis

Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

Rabu, 23 Sep 2026 - 14:08 WIB