Menurut dia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Muhammad Lutfi harus mampu menangani persoalan tersebut.
“Salah satu isu krusial yaitu masih relatif tingginya harga minyak goreng meskipun pemerintah sudah berulang kali melakukan penyesuaian kebijakan,” ungkapnya ketika dihubungi Antara di Jakarta, Rabu.
Di sisi lain, perdagangan internasional dinilai patut diperhatikan oleh Mendag yang baru mengingat adanya krisis pangan global berpotensi mengancam Indonesia.
Dalam hal ini, lanjutnya, Mendag terpilih seharusnya mempunyai langkah mitigasi di awal untuk meminimalkan dampak yang diberikan ketika krisis pangan terjadi di tanah air.
“Indonesia berpotensi terimbas efek krisis pangan global mengingat pemenuhan pangan di dalam negeri belum sepenuhnya berdikari. Misalnya, pemerintah masih melakukan impor untuk produk pangan gandum, daging, dan bawang putih,” ucap dia, dikabarkan dari antara.
Salah satu muara dari krisis pangan ke dalam negeri berpotensi menimbulkan peningkatan inflasi, terutama sub komponen pangan.
“Padahal kita tahu sendiri, potensi kenaikan inflasi di tahun ini cukup besar disumbang oleh beberapa kebijakan seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun tarif Pertamax,” kata Yusuf.
Yusuf berpendapat perbedaan data antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi masalah utama yang menyebabkan ketidaktepatan dalam memutuskan kebijakan berkaitan dengan pangan.
Karena itu, diperlukan kesamaan data sehingga kebijakan impor pangan secara tepat dikeluarkan dari segi waktu, jumlah, dan dari mana impor dilakukan.
“Di samping itu, mengawasi jalur distribusi dari rantai pangan strategi harus digiatkan kembali,” ujar Yusuf Rendy.(qq)
