JAKARTA, Mediakarya – Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Djaka Budi Utama, muncul dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengurusan impor yang melibatkan pimpinan Blueray Cargo. Publik pun mendorong agar lembaga antirasuah itu dapat membongkar kasus dugaan korupsi yang dinilai telah menggurita itu hingga tuntas.
Ketua LSM Tri Nusa Jakarta Raya, Maksum Alfarizi menilai dengen munculnya nama Djaka Budi tercantum dalam kasus suap kepabeanan yang sedang disidangkan, menjadi pintu masuk KPK dalam rangka membongkar aktor intelektual di balik skandal suap di DJBC.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, meski harus menyeret nama mantan jenderal sekalipun. Sebeb dalam proses penegakan hukum harus menganut Equality before the law (persamaan di hadapan hukum). Karena itu sangat prinsip,” ujar Mandor Baya yang akrab disapa saat memberikan keterangannya kepada sejumlah awak media di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Mandor Baya meminta agar KPK tidak mundur selangkah pun dalam mengusut kasus suap izin kepabeanan yang terjadi di (DJBC). Menurut dia, prinsip fundamental negara hukum di mana setiap individu tunduk pada hukum yang sama tanpa diskriminasi.
“Asas ini menjamin perlakuan setara oleh aparat penegak hukum dan konstitusi, mencegah hak istimewa, dan memastikan keadilan akses hukum bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Termasuk jika Djaka Budi Utama diduga terlibat dalam kasus tersebut maka LSM Tri Nusa siap dibelakang KPK,” tegas Mandor Baya.
Mandor Baya mengungkapkan, nama petinggi Bea Cukai itu muncul dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, tertulis bahwa kasus suap importasi barang yang menjerat bos Blueray Cargo, John Field. nama Djaka Budi disebut hadir dalam rangkaian pertemuan antara pejabat DJBC dengan pengusaha kargo sebelum dugaan pengondisian jalur impor.
Orang nomor satu di Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu diduga ikut melakukan serangkaian pertemuan dengan pengusaha cargo itu di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025. “Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama, Rizal Fadillah, Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan pengusaha-pengusaha kargo,” bunyi surat dakwaan jaksa KPK.
Lebih lanjut, Mandor Baya menilai bahwa munculnya surat dakwaan KPK itu bukan opini semata yang sengaja dibangun oleh KPK, namun demikian dia meyakini bahwa hal itu sudah melalui serangkaian pemeriksaan dari sejumlah saksi.
“Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa munculnya surat dakwaan yang menyeret nama dirjen Bea Cukai yang diduga terlibat dalam serangkaian pertemuan dengen pengusaha cargo itu merupakan opini, menurut kami itu adalah pembelaan yang tidak mendasar,” katanya.
Dalam perkara tersebut, LSM Tri Nusa Jakarta Raya mendukung langkah tegas KPK dalam membongkar kasus suap importasi yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Bagaimana negara kita ini maju, pengusaha seharusnya didorong untuk berkontribusi menyumbang pajak negara justru dijadikan sapi perah oleh oknum bea cukai,” tutup Mandor Baya.
Sebelumnya, bahwa perusahaan logistik Blueray Cargo diduga menyuap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, senilai Rp61,3 miliar guna memuluskan proses impor barang pada Kamis (7/5/2026).
Skandal ini mencuat setelah jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya aliran dana ilegal untuk meloloskan kontainer dari jalur merah.
Praktik suap tersebut diduga dilakukan untuk mengatasi hambatan dwelling time dan kendala pemeriksaan fisik barang di pelabuhan.
Uang pelicin diberikan dalam bentuk dolar Singapura melalui serangkaian pertemuan yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu.
Seperti diketahui Letjen TNI (Purn.) Djaka Budi Utama adalah mantan perwira tinggi TNI-AD yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) sejak Mei 2025.
Djaka Budi Utama merupakan lulusan Akmil 1990 dan berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Ia dilantik oleh Menteri Keuangan dan diberhentikan dari TNI sebelum memimpin Bea Cukai. (Adt)
