Kejagung Periksa Pejabat KKP Terkait Perkara Impor Garam

- Editor

Kamis, 13 Oktober 2022 - 02:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 JAKARTA, Mediakarya – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan RI memeriksa pejabat Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi impor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan saksi diperiksa berinisial MZM selaku Kasubdit Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmaka Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.

“Saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai dengan 2022,” kata Ketut.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Susi Pudjiastuti selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat (7/10).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi menyebutkan pihaknya memanggil Susi untuk melengkapi alat bukti guna menggali informasi mengenai latar belakang bagaimana regulasi dan mekanisme dalam menentukan kuota impor garam.

“Penambahan alat bukti ini dalam rangka penyidik untuk mengetahui latar belakang bagaimana regulasi dan mekanisme dalam menentukan kuota impor garam,” kata Kuntadi, dikabarkan dari antara.

Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menyatakan Kejagung meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor garam tahun 2016-2022 dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Senin (27/6).

Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam itu telah menimbulkan kerugian ekonomi negara.

Pada 2018, Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM, dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Perkara tersebut berpengaruh pada usaha PT Garam (Persero) milik BUMN yang tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkan oleh kasus kelebihan impor ini.

Berdasarkan keterangan yang diterima, pada 2018 terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri dengan nilai sebesar Rp2,05 triliun tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia.

Para importir itu kemudian mengalihkan secara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan kerugian perekonomian negara.(qq)

Baca Juga:  Dugaan Pungli, IPW Apresiasi Kapolda Metro Jaya Terjunkan Propam di Samsat Kota Bekasi

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak
Diduga Disadap dari Belakang oleh Rekan Sendiri, Febrie Adriansyah: Itu Berat Sekali bagi Penegak Hukum
Yusril Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Bukan Sekadar Intersepsi, Terkait Makar dan Harus Diungkap Tuntas
Progress Indonesia Ingatkan Gerindra: Jangan Terjebak Penggiringan Opini Soal Dasco Jadi Cawapres
Video Lama Prof. Gema Kembali Viral Usai Gibran Mundur: “Kalau Turunkan Pak Gibran, Langkahi Mayat Kami”
Ketum PMPRI Rohimat Ungkap Dugaan Pungli dan Kebocoran Retribusi di Pasar EPJ Cibitung
Kursi Wapres Kosong, Prabowo Diminta Tidak Terjebak Skenario Pengeroposan Gerindra
Haidar Alwi: Menggoreng Lagi Isu Judi Online ke Dasco Adalah Daur Ulang Narasi, Bukan Fakta Baru

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:19 WIB

Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak

Kamis, 19 November 2026 - 10:27 WIB

Diduga Disadap dari Belakang oleh Rekan Sendiri, Febrie Adriansyah: Itu Berat Sekali bagi Penegak Hukum

Kamis, 19 November 2026 - 10:06 WIB

Yusril Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Bukan Sekadar Intersepsi, Terkait Makar dan Harus Diungkap Tuntas

Kamis, 19 November 2026 - 08:07 WIB

Progress Indonesia Ingatkan Gerindra: Jangan Terjebak Penggiringan Opini Soal Dasco Jadi Cawapres

Kamis, 19 November 2026 - 07:40 WIB

Ketum PMPRI Rohimat Ungkap Dugaan Pungli dan Kebocoran Retribusi di Pasar EPJ Cibitung

Berita Terbaru