Disporbudpar Bogor Jawab Soal Melambungnya Harga Kuliner di Puncak

- Editor

Minggu, 12 September 2021 - 23:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kadisbudpar Kabupaten Bogor Deni Humaedi.

Kadisbudpar Kabupaten Bogor Deni Humaedi.

BOGOR, Mediakarya – Akibat harga makanan dan minuman (kuliner) di kawasan Puncak Cisarua Bogor sangat tinggi. Hal itu membuat para wisatawan enggan bertandang ke warung yang ada di kawasan wisata tersebut.

“Coba bayangkan harga kopi saja bisa mencapai Rp 10 ribu per gelas dan indomie rebus bisa mencapai Rp 100 ribu per mangkok,” keluh wisatawan asal Jakarta Adji kepada wartawan, Minggu (12/9/2021).

Karena maraknya ulah oknum pedagang nakal menembak harga selangit, maka Adji dan keluarganya sepakat untuk mengisi perut ke rumah makan atau restoran.

“Lebih baik makan di rumah makan atau restoran, selain tempatnya nyaman harganya jelas,” katanya.

Adji berharap, kepada instansi terkait agar membuat aturan kepada pemilik warung terkait harga yang harus di pampang.

Baca Juga:  Dukung Pasangan Cakada di Luar Kader, Sejumlah Anggota DPRD Fraksi Golkar Terancam di-PAW

“Kalau daftar harga makanan dan minuman terpampang wisatawan dapat mengukur keuangan, sehingga tidak merasa digetok harga. Sebagai contoh seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ucapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor Deni Humaedi saat dihubungi melalui pesan singkatnya mengatakan, harga makanan dan minuman di warung kawasan Puncak menjadi mahal karena akibat perilaku para wisatawan yang berlama lama di warung.

“Karena para pedagang merasa dirugikan, maka untuk menutupi kalkulasi bisnis mereka menaikan harga dengan tinggi,” tuturnya.

Deni menegaskan, agar tidak ada kesalah pahaman dan pelurusan informasi yang akurat. Bahwa pihak koordinator pedagang sudah mengklarifikasi permasalahan tersebut.

“Makanya kita perlu pembahasan bersama semua pihak, terlebih bagi kegiatan yang tidak mentaati ketentuan PPKM,” urainya. (Dedi)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Tak Ada Konsultan Pengawas di Proyek Perbaikan Jalan MT Haryono
Antisipasi Musim Hujan, Mbak Yuke Harapkan Dinas LH DKI Kreatif dan Inovatif Tangani Sampah
Sambut Tahun Baru 2027, Swiss-Belresidences Kalibata Tawarkan Staycation dan Dinner Spesial
33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol
Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi
Preservasi Jalan Burangkeng–Ciledug Bakal Permudah Akses Warga ke Agrowisata Garudayaksa
Pemkab Bogor Resmi Ambil Alih Masjid Ata’awun Puncak dari Pemprov Jabar
SMAN 3 Taruna Angkasa Jatim Sapu Bersih, Juara Umum FYBI 2026

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 07:15 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Sesalkan Tak Ada Konsultan Pengawas di Proyek Perbaikan Jalan MT Haryono

Rabu, 11 November 2026 - 20:32 WIB

Antisipasi Musim Hujan, Mbak Yuke Harapkan Dinas LH DKI Kreatif dan Inovatif Tangani Sampah

Rabu, 11 November 2026 - 17:22 WIB

Sambut Tahun Baru 2027, Swiss-Belresidences Kalibata Tawarkan Staycation dan Dinner Spesial

Rabu, 11 November 2026 - 12:25 WIB

33 Provinsi dan 1.172 Atlet Siap Bertanding di PON Pantai 2026 Ancol

Selasa, 10 November 2026 - 19:52 WIB

Jalan Warga Sukapura Terputus akibat Normalisasi Kali Cakung Lama, Bunda Neneng Minta Kontraktor Dievaluasi

Berita Terbaru