KOTA BEKASI, Mediakarya – Kasus hukum yang menjerat mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Januari 2022, ternyata berdampak besar bagi konsolidasi Partai Golkar Kota Bekasi.
Partai berlambang pohon beringin itu kini kehilangan figur sentral, sehingga partai harus beradaptasi dengan kepemimpinan baru untuk mempertahankan basis suaranya pada Pemilu 2029 mendatang.
Bahkan, jelang pelaksanaan Musyawarah Daeah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi menghadapi dinamika politik yang cukup tajam, yakni adanya isu perpecahan di internalnya.
Pasalnya, pasca lengsernya Pepen dari Wali Kota dan kevakuman dirinya dari panggung politik partai berlambang pohon beringin Kota Bekasi itu seolah tercabut dari akarnya.
Maklum saja, mantan Wali Kota Bekasi itu merupakan sosok politisi senior sehingga memiliki basis massa dan loyalis yang cukup kuat.
Direktur eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah, mengungkapkan pasca-lengsernya Rahmat Effendi dari panggung politik akibat kasus hukum yang menjerat dirinya, kader Golkar Kota Bekasi dinilai kehilangan figur dan mentor sentral.
“Kami menlai bahwa Pepen bukan hanya kepala daerah, tetapi juga mentor politik bagi banyak kader Golkar di Kota Bekasi. Pepen juga dinilai figur yang mampu merangkul sejujmlah faksi di internalnya, sehingga suara Golkar dalam beberapa Pileg tergolong stabil,” ungkap kepada Mediakarya di komplek DPR RI Senayan, Senin (10/8/2026).
Setelah Pepen menghadapi persoalan hukum, soliditas Partai Golkar Kota Bekasi mulai terancam. Hal itu menyusul dengan gaya komunikasi Ade Puspitasari selaku Ketua DPD Golkar yang dinilai tidak komunikatif.
“Pola komunikasi yang dibangun oleh Ade Puspitasari berbeda dengan mentornya (Pepen). Kami menilai Ade masih mengedepankan karakter yang feodalismenya, sehingga tidak sedikit orang dekat Pepen menjauh. Jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan berimbas pada eksodus kader Golkar ke partai lain,” beber Iskandar.
Iskandar juga menyinggung soal dugaan ketidakharmonisan antar Fraksi Partai Golkar di DPRD dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), kondisi tersebut lagi-lagi dipicu oleh krisis kepemimpinan.
“Kami menduga dinamika itu terjadi lantaran perbedaan arah kebijakan politik, lemahnya manajemen koordinasi. Kondisi ini tentunya sangat memengaruhi marwah partai di lembaga legislatif,” tegasnya.
Sementara, keberadaan Ranny Fahd Arafiq yang digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi pada Musda mendatang dinilai tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Selain memiliki resources, Fahd Arafiq yang merupakan suami dari Ranny, dikenal dekat dengan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Hal itu tentunya tidak bisa dipandang enteng dan perlu menjadi pertimbangan bagi rivalitasnya,” kata dia.
Namun demikian, Iskandar menilai bahwa Partai Golkar khsusnya di Kota Bekasi memiliki keterikatan yang kuat antara sistem kelembagaan, kultur, dan peran figur sentral yang telah terbangun sejak masa Orde Baru hingga era reformasi.
“Meksi sudah tak lagi memiliki jabatan di Partai Golkar, namun kader beringin di Kota Bekasi masih mengagumi sosok Pepen. Dan pengarunhnya di akar rumput masih cukup kuat. Namun sayangnya Ketua DPD Golar saat ini tidak memiliki Leadership yang kuat,” katanya.
Untuk itu, Etos Indonesia mendorong Partai Golkar segera bergerak cepat menata kembali struktur organisasi dan mengalihkan fokus untuk menjaga soliditas kader di tingkat lokal maupun legislatif.
“Kasus korupsi yang menjerat Pepen menjadi tantangan tersendiri bagi Golkar dalam meyakinkan kembali para pemilih di Kota Bekasi pada kontestasi politik selanjutnya,” katanya. (Adit)
