Presiden Perintahkan Penambahan “Rest Area” untuk Fasilitasi Mudik

- Editor

Senin, 6 Mei 2024 - 19:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk menambah jumlah tempat istirahat dan pelayanan (rest area), untuk memfasilitasi perjalanan mudik masyarakat yang melalui jalan tol.

“Bapak Presiden (Jokowi) telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan, yaitu yang pertama memperbanyak jumlah rest area dan meningkatkan fasilitas di masing-masing rest area yang sudah ada,” kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat evaluasi penyelenggaraan mudik Lebaran 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Berangkat dari instruksi tersebut, ujar dia, pemerintah akan segera membangun rest area di kilometer 97 Jalan Tol Tangerang-Merak, yang diharapkan bisa menjadi buffer zone untuk mencegah penumpukan kendaraan dari arah Jakarta ke Pelabuhan Merak.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyetujui revitalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Jawa Timur.

Revitalisasi pelabuhan tersebut tidak hanya bertujuan menangani penumpang arus mudik Lebaran, tetapi juga memfasilitasi masyarakat yang akan menyeberang dari Jawa ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa pulau kecil di sekitar Madura.

“Karena kalau mereka lewat Ketapang atau Gilimanuk, nanti kalau mau ke NTB atau Sumbawa akan harus menyeberang lagi dan ini akan memakan waktu yang banyak sekaligus biaya tinggi. Dengan adanya revitalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo, itu akan meringankan beban pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk,” kata Muhadjir.

Terkait penambahan rest area, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mengurus pembebasan sejumlah lahan yang akan difungsikan sebagai rest area.

Ia memperkirakan pemerintah akan membebaskan sekitar 10 atau 15 lahan seluas masing-masing 5 hektare, untuk suatu saat dapat dibangun menjadi rest area, baik di daerah Cipali maupun ke arah Merak.

Baca Juga:  Parkir Hendak Shalat Jumat, Mobil Sedan Terbakar

“Fungsi rest area adalah untuk istirahat, tetapi dia juga memiliki fungsi sebagai tempat untuk menunda volume kendaraan yang menuju ke suatu tempat,” ujar Budi.

Guna mengantisipasi kepadatan di jalan tol, pemerintah akan terus mematangkan manajemen pintu (gate) tol dengan secara bertahap menghapus sistem sentuh (tapping) untuk transaksi tol dengan sistem nirsentuh atau on board unit (OBU).

“Kita tidak boleh lagi menggunakan sistem tapping (kartu tol elektronik) karena di km 70 dan km 414 itu panjang sekali (kepadatannya). Dengan sistem OBU maka kendaraan bisa langsung lewat dan langsung tercatat berapa yang mereka langsung bayar. Ini membuat kelancaran di km 70 dan km 414 terjadi dengan baik,” tutur Menhub, dilansir dari antara.

Sebelumnya, Menhub menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik Idul Fitri 1445 H pada April lalu, mencapai 89 persen, sementara tingkat kepuasan terhadap terhadap penyelenggaraan kegiatan mudik gratis yaitu 91 persen.

Ia memaparkan angka kepuasan tersebut diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu media cetak di Indonesia, serta salah satu perusahaan telekomunikasi di Tanah Air.

Pada unsur keselamatan, pemerintah mencatat penurunan kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebesar 8 persen dan jumlah korban luka ringan menurun -10 persen, meskipun korban luka berat bertambah hingga 33 persen dibandingkan mudik tahun lalu.

Berdasarkan survei tersebut, tercatat 242 juta masyarakat Indonesia melakukan perjalanan lebih dari dua jam yang dapat diindikasikan sebagai perjalanan mudik selama libur Lebaran 2024. (sm)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam
Agus Wahid: Wapres Bukan Ban Serep, Kekosongan Harus Segera Diisi, Tapi Jangan Asal Pilih
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY
Didik Rachbini: Pidato Gibran Itu Palsu, Drama Playing the Victim untuk Bersihkan Pelanggaran Konstitusi
Pengamat Ini Minta Semua Keputusan Strategis Era Listyo Sigit Harus Dievaluasi, Bahkan Dianulir
Ferdinand Hutahaean Semprot Rismon Sianipar Terkait Narasi Wapres Pengganti Gibran Sebagai Hasil Sabotase Politik
Ucapan Terima Kasih Golkar untuk Gibran Dinilai Bukan Suara Kader, IPPS: Itu Suara Bahlil yang Berhutang Budi ke Jokowi

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Abdul Rasyid: APBN 2026 Bukan Sekadar Kejar Pajak Rp514 Triliun, Tapi Soal Keadilan Fiskal dan Kekayaan Alam

Sabtu, 14 November 2026 - 08:30 WIB

Agus Wahid: Wapres Bukan Ban Serep, Kekosongan Harus Segera Diisi, Tapi Jangan Asal Pilih

Jumat, 13 November 2026 - 15:32 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 November 2026 - 15:26 WIB

Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Jumat, 13 November 2026 - 14:27 WIB

Pengamat Ini Minta Semua Keputusan Strategis Era Listyo Sigit Harus Dievaluasi, Bahkan Dianulir

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat kunjungan kerja ke Pemkot Bekasi

Daerah

Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:32 WIB