JAKARTA, Mediakarya – institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi bahwa alokasi belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sebesar Rp 14,61 triliun PDB harga berlaku tahun 2025.
Berdasarkan analisa INDEF, bahwa alokasi belanja program MBG dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%.
Selanjutnya, alokasi belanja program MBG akan mendorong pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor dan investasi dalam negeri.
Dengan demikian, program MBG agar terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah, mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM.
UMKM yang terlibat dalam uji coba program MBG mendapatkan tambahan rata-rata pendapatan bersih per bulan sebesar 33,68% dan rata-rata penambahan tenaga kerja sebanyak 3 orang dibandingkan dengan sebelum terlibat uji coba program MBG.
Mitra pengemudi ojek online yang terlibat dalam uji coba program MBG mendapatkan rata-rata pendapatan bersih per hari 17% lebih tinggi dan tambahan 2 pemesanan per hari dibandingkan dengan sebelum terlibat uji coba program MBG.
Efek Pengganda (Multiplier Effect) Program MBG
Riset ini menggunakan uji coba program MBG yang telah berlangsung sejak Mei 2024, yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan platform digital, GoTo Group, sebagai studi kasus.
Hasil riset INDEF menunjukkan bahwa alokasi belanja program MBG tahun 2025 dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sebesar Rp 14,61 triliun PDB harga berlaku tahun 2025.
Anggaran program MBG turut dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.19 persen dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0.39 persen.
Pada sisi lain, alokasi belanja MBG ini akan mendorong pertumbuhan impor, yakni 0,24 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor, yakni 0,13 persen, dan investasi dalam negeri, yaitu 0.06 persen.
Dengan demikian, program MBG agar terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah, mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM.
Berikutnya, riset INDEF menunjukkan bahwa uji coba program MBG telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan pembukaan lapangan pekerjaan oleh para pelaku UMKM.
Dalam hal ini, rata-rata penambahan pendapatan bersih per bulan pada UMKM yang terlibat uji coba program MBG mencapai 33,68%. Selain itu, UMKM yang terlibat uji coba program MBG rata-rata menambah tenaga kerja sebanyak 3 orang.
Selain itu,, program MBG dengan cakupan yang semakin luas berpotensi menambah kesejahteraan pelaku UMKM dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Di samping itu, riset INDEF menunjukkan manfaat yang diterima oleh mitra pengemudi ojek online yang terlibat dalam program MBG. Pada konteks ini, rata-rata peningkatan pendapatan bersih per hari yang diterima oleh mitra pengemudi di 10 kota/kabupaten yang melaksanakan uji coba program MBG sebesar 17%.
Kemudian, mitra pengemudi yang terlibat uji coba program MBG rata-rata bertambah pemesanan/order sebanyak 2 pemesanan per hari. Artinya, mitra pengemudi dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dengan semakin meluasnya program MBG ke depannya.
Oleh karena itu, Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF, mengungkapkan bahwa rencana implementasi program MBG harus memastikan agar seluruh rangkaian program telah mengoptimalkan peran dari berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam hal ini, Esther menekankan, agar penyediaan bahan pangan harus diarahkan untuk pemberdayaan UMKM
dan petani lokal.
Selanjutnya, pada konteks perkotaan tier 1 dan tier 2 di Indonesia, kolaborasi bersama mitra pengemudi dari layanan transportasi daring dapat dilakukan dalam proses pengantaran makanan dari UMKM ke sekolah.
“Tidak lupa juga agar sampah dan limbah hasil makanan dari program MBG harus dapat diolah dan didaur ulang,” katanya.
Esther mengingatkan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) harus mengecek bahan pangan dan proses pembuatan makanan di UMKM. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUKM) juga perlu memberikan pelatihan secara berkala dan rutin.
Sementara Dinas Pendidikan (Disdik) berperan dalam penentuan sekolah yang menerima program MBG agar sekolah yang dituju sesuai dengan prioritas penerima manfaat.
Penghitungan dampak ekonomi secara nasional dilakukan dengan model Computable General Equilibrium (CGE) yang berbasis bottom-up menggunakan tabel IRIO.
Adapun penghitungan efek pengganda terhadap UMKM dan mitra pengemudi berdasarkan data primer hasil survei di 10 kota/kabupaten pada tanggal 2 s.d. 6 September 2024 kepada 58 pelaku UMKM dan 165 mitra pengemudi yang terlibat uji coba program MBG dari GoTo Group.**
