Negara Darurat Oligarki

- Editor

Senin, 20 Januari 2025 - 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi (Ist)

Ilustrasi (Ist)

Oleh: Tony Rosyid

Uang mengendalikan segalanya. Dengan uang aturan dibuat, hukum ditundukkan, kebijakan diarahkan dan dengan uang pula karir pegawai dan posisi pejabat ditentukan.

Siapa yang punya uang? Oligarki ! Siapa oligarki? Kelompok kecil orang yang mengendalikan negeri ini. Dengan uangnya, mereka rampok negeri ini melalui kebijakan para penguasa.

Ketum partai hingga presiden tunduk karena berhutang logistik kepada mereka. Saat kongres, partai pakai uang mereka. Saat pemilu, semua kepala daerah hingga presiden di-ijon oleh mereka. Tidak sedikit kepala daerah yang melawan mereka, tak lama kemudian ditangkap KPK. Minimal jadi tersangka kejaksaan dan kepolisian. Emang lembaga hukum ini milik siapa? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Ongkos sekolah mahal. Proses karir butuh biaya tinggi. Siapa yang bisa bantu para abdi negara kalau bukan oligarki. Mereka yang punya uang. Mereka butuh pengamanan. Mereka butuh bisnisnya bertahan dan berkembang.

Pemilik uang berkuasa. Hampir semua yang berada di struktur kekuasaan tunduk, atau minimal berkolaborasi dengan mereka. Lihat isi undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya. Ada banyak kepentingan mereka yang diprioritaskan.

Kasus pulau reklamasi Jakarta, Rempang Batam dan terkini, PIK 2 Banten. Untuk kepentingan siapa? Siapa di belakang proyek-proyek raksasa yang dikawal oleh kebijakan negara ini? Anda sudah pasti tahu. Ini hanya beberapa bukti betapa oligarki bisa mengendalikan kekuasaan.

Tiga proyek besar ini lahir di era Jokowi. Reklamasi Jakarta dimulai saat Jokowi gubernur DKI. Rempang juga muncul di era Jokowi. PIK 2 dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh Jokowi. Apakah Jokowi dikendalikan oligarki? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Baca Juga:  BPKN RI DukungĀ  Usulan DPR RI Bentuk Satgas Perlindungan Konsumen Digital

Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Kekuasaannya akan berangsur melemah. Ketika semua pejabat era Jokowi diganti oleh Prabowo. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BIN, dll, kekuasaan Jokowi akan melemah.

Berarti, kekuatan Jokowi bergantung Prabowo? YES ! Lawan Jokowi akan otomatis menjadi musuh Prabowo jika Prabowo terus memberikan ruang bagi Jokowi untuk intervensi terhadap setiap kebijakannya.

Beberapa bulan ini, santer kabar oligarki rajin ke istana Solo. Silahkan pantau, siapa saja yang ke Solo dan urusan proyek apa.

Apakah ini pertanda bahwa oligarki tidak mampu menembus pintu gerbang istana Prabowo? Mereka harus datang ke Jokowi agar berbisik kepada Prabowo: “tolong bukain pintu istana dong…”.

Bagaimana dengan Gibran? Tidakkah ia adalah wakil presiden. Sebesar apa kekuatan politik dan pengaruh kekuasaan Gibran?

Teringat nasib para wakil-wakil presiden sebelumnya. Ada Jusuf Kalla dan Kiai Ma’ruf Amin. Jabatan tanpa peran. Apa bedanya Gibran dengan Jusuf Kalla dan Kiai Ma’ruf Amin? Wakil presiden tidak punya hak tanda tangan. Tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan. Kecuali presiden “tutup usia” di pertengahan jalan.

Nasib Jokowi ada di tangan Prabowo. Kuat dan melemahnya Jokowi akan berpengaruh pada nasib oligarki. Khususnya oligarki dalam perspektif publik, yaitu para pemilik uang yang sesuka hati kendalikan negara.

Apakah Prabowo akan terus akomodir Jokowi dan memberi ruang buat para oligarki untuk terus kendalikan negeri?

Penulis: Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Kota Bekasi Bukan Sekadar Penyangga: Saatnya Menjadi Mitra Setara Jakarta dengan Kekuatan Ekonomi Rp279 Triliun
Petugas Gabungan Ungkap 1,2 Ton Sabu Cair dan Laboratorium Narkoba Raksasa di Pidie, 2 WNA Tiongkok Diamankan
Bubarkan SPPG, Bentuk SPPGM – Kunci Satu Atap KDMP dan MBG
Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi
Saatnya Satu Atap – Manyatukan KDMP dan MBG agar Tidak Boros dan Bocor
Sekjen LPKAN: Jangan Sederhanakan Korupsi Jadi Suap, Business Judgment Rule Bukan Tameng Kebal Hukum
Pakar Komunikasi Politik Ungkap Capaian Tinggi Tapi Kepuasan Menurun, Bukti Ada Kesenjangan Komunikasi Pemerintah
Gerakan Rakyat Lebih dari Sekadar Partai Politik

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 12:06 WIB

Kota Bekasi Bukan Sekadar Penyangga: Saatnya Menjadi Mitra Setara Jakarta dengan Kekuatan Ekonomi Rp279 Triliun

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 07:47 WIB

Petugas Gabungan Ungkap 1,2 Ton Sabu Cair dan Laboratorium Narkoba Raksasa di Pidie, 2 WNA Tiongkok Diamankan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 06:15 WIB

Bubarkan SPPG, Bentuk SPPGM – Kunci Satu Atap KDMP dan MBG

Jumat, 23 Oktober 2026 - 14:17 WIB

Dugaan Surat Pernyataan Eka Hospital Tahun 2022 Beredar, Kuasa Hukum Berharap Putusan MA Dipatuhi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 12:57 WIB

Saatnya Satu Atap – Manyatukan KDMP dan MBG agar Tidak Boros dan Bocor

Berita Terbaru