PMPRI Miris, Jabar Dapat Prediket Provinsi Terkorup

- Editor

Selasa, 21 September 2021 - 09:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDUNG, Mediakarya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 101 kasus korupsi berhasil diungkap di Jawa Barat sejak tahun 2004.

Jumlah itu menjadikan Jabar berada di posisi teratas sebagai provinsi penyumbang kasus tindak pidana korupsi paling banyak.

Berdasarkan catatan lembaga anti rasuah itu, dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus.

Hal itu terungkap dari data kasus yang ditangani KPK pada 2004-2020, di mana terdapat 26 dari 34 provinsi terjadi kasus korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa modus yang paling banyak dilakukan pejabat adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

Menyikapi tingginya angka korupsi di Jabar, Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Republik Indonesia (PMPRI) mengatakan bahwa romantisme Jabar dan Demang Belanda terasa lagi.

Menurut Kang Joker yang akrab disapa, bahwa korupsi itu secara subtansial adalah memeras keringat rakyat dengan hanya tumpang kaki diatas meja. Dan hal ini terasa di Jawa Barat dengan di nobatkannya sebagai Provinsi terkorup se-Indonesia oleh KPK.

Baca Juga:  Kejati Sumbar Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Proyek Rusun Sijunjung

Menurut dia, lebel itu disematkan lantaran moralitas para pejabat di Jawa Barat masih terganggu, sehingga dengan bangganya bila berbaju orange yang gagah bak pahlawan tanpa dosa.

“Ini menandakan moralitas
pejabat kita masih berorientasi pada keuntungan materi semata. Padahal pemerintah sudah memberikan gaji yang layak,” tandas Joker dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/9/2021).

Joker juga menambahkan bahwa di Jabar ini terasa banyak Demang Belanda. Karna di tengah-tengah pandemi Covid-19 banyak para pejabat yang malah asyik nonton TV sambil meneguk keringat rakyat.

“Oknum pejabat yang kerap menilep uang rakyat itu tidak mengingat bahwa kami masyarakat biasa harus bertaruh nyawa demi beberapa nyawa (keluarga). Sementara mereka denga asiknya memainkan anggaran yang digelontorkan oleh negara dari pajak rakyat,” pungkas Joker. (red)

Tinggalkan Balasan

Berita Terkait

Miliki Basis Massa Akar Rumput, Partai Gerakan Rakyat Kini tak Lagi Dipandang Sebelah Mata
IAW Sebut Konflik Pulau Rempang Bukti Kegagalan Rezim Jokowi dalam Tata Kelola Agraria
Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku
Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang
Paska Kongres Jakarta, Pengurus Baru Garda Pemuda NasDem Nias Selatan Siap Rangkul Generasi Muda
Analis Politik Irwan Suhanto: Kasus Febrie Adriansyah Jangan Dijadikan Alasan Melemahkan Supremasi Sipil
Pakar Komunikasi Inii Ungkap Bahayanya Narsisisme Birokrasi
Menko Zulhas Jelaskan Kopdes Merah Putih Cuma Untung Rp 78 Ribu

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 15:13 WIB

Miliki Basis Massa Akar Rumput, Partai Gerakan Rakyat Kini tak Lagi Dipandang Sebelah Mata

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:21 WIB

IAW Sebut Konflik Pulau Rempang Bukti Kegagalan Rezim Jokowi dalam Tata Kelola Agraria

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:05 WIB

Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:37 WIB

Membongkar Kebohongan Jokowi dalam Kasus Rempang-Galang

Selasa, 28 Juli 2026 - 19:57 WIB

Paska Kongres Jakarta, Pengurus Baru Garda Pemuda NasDem Nias Selatan Siap Rangkul Generasi Muda

Berita Terbaru

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Foto: dok.Mediakarya

Headline

Menanti Status Hukum Djan Faridz dalam Kasus Harun Masuku

Rabu, 29 Jul 2026 - 17:05 WIB