Oleh: Dr. Ariyo DP Irhamna
Tulisan Anggito Abimanyu, “Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan”, mengangkat pertanyaan penting. Beliau menyebut pertumbuhan PDB Triwulan I-2026 sebesar 5,61% sebagai overshooting growth yang ditopang stimulus fiskal, momentum Ramadan-Idul fitri, THR, perluasan subsidi, dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggito juga menanggapi kritik INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS, mengakui ketiganya menggunakan data resmi BPS dalam analisis mereka. Tanggapan beliau lebih menyoroti perlunya transparansi metodologi BPS, padahal substansi kritik ketiga lembaga berada pada kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan. Beberapa hal perlu diluruskan, dan beberapa hal justru lebih serius dari yang beliau angkat.
Pertama, soal inventori, kerangka perbandingannya keliru
Pak Anggito menulis perubahan inventori melonjak “dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun”. Angka BPS (Tabel 4) menunjukkan dalam harga konstan, perubahan inventori Triwulan I-2025 sebesar Rp85,2 triliun, Triwulan IV-2025 Rp4,2 triliun, dan Triwulan I-2026 Rp104,0 triliun. Angka “Rp4 triliun ke Rp100 triliun” hanya cocok bila membandingkan Triwulan IV-2025 ke Triwulan I-2026, satu kuartal, bukan satu tahun. Perbandingan tahunan yang tepat adalah Rp85,2 triliun ke Rp104,0 triliun, kenaikan 22%.
Lonjakan inventori dalam satu kuartal tidak otomatis berarti demand weakness. Inventori bisa naik karena persiapan stok menjelang Ramadan-Idul fitri April 2026, ekspektasi permintaan, atau impor antisipatif. Tanpa data komplemen seperti penjualan ritel dan utilisasi kapasitas, lompatan ke Rp104,0 triliun terlalu cepat dibaca sebagai kelemahan permintaan. BPS sendiri mencatat nilai tertinggi perubahan inventori sejak 2000 terjadi di Triwulan III-2024 sebesar Rp106,9 triliun, jadi Triwulan I bukan kuartal yang historis menjadi puncak inventori.
Kedua, soal kontradiksi listrik dan manufaktur
Pak Anggito mempertanyakan kenapa sektor pengadaan listrik dan gas terkontraksi 0,99% sementara manufaktur tumbuh 5,04%. Data PLN dalam APBN Kita Maret 2026 menunjukkan penjualan listrik volume ke industri naik 6,6%, bisnis 3,7%, total 2,1%. Hanya konsumsi rumah tangga yang turun 2,6%. Industri secara fisik justru ekspansif.
Penjelasannya base effect diskon tarif 50% di Triwulan I-2025 yang melonjakkan konsumsi rumah tangga pada periode pembanding. Begitu diskon dicabut di Triwulan I-2026, konsumsi rumah tangga turun ke pola normal. Kontradiksi yang dianggap janggal hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS.
Ketiga, underlying growth Triwulan I-2026 lebih lemah dari headline
Konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% YoY dan menyumbang 1,26 poin persentase ke headline growth, hampir seperempat dari angka 5,61%. Akselerasi belanja merupakan pilihan kebijakan yang sah. Pertanyaan analitisnya soal keberlanjutan: bila kontribusi konsumsi pemerintah menyusut ke kisaran 0,3-0,5 poin persentase ketika ruang fiskal sempit (ditunjukkan defisit primer Triwulan I yang melampaui pagu tahunan), headline growth bergerak ke 4,7-4,9%. Dengan koreksi 0,2 poin persentase untuk efek deflator dari hilangnya diskon listrik 2025 dan 0,1 poin persentase untuk base effect pajak dari normalisasi Coretax, underlying growth Triwulan I-2026 berada di kisaran 4,4-4,6%.
Triwulan I-2026 secara kuartal ke kuartal juga terkontraksi 0,77%. Pertumbuhan tahunan tinggi disebabkan basis Triwulan I-2025 yang dalam, ketika konsumsi pemerintah saat itu terkontraksi 1,22% YoY. Membaca 5,61% sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat, hanya basis tahun sebelumnya luar biasa lemah.
Keempat, kontradiksi yang lebih serius adalah PMI versus PDB manufaktur
PDB manufaktur Triwulan I-2026 tumbuh 5,04%, tetapi PMI Manufaktur April 2026 berada di 49,1, masuk zona kontraksi. PMI di bawah 50 berarti manajer pembelian melaporkan penurunan aktivitas. Ini bukan masalah akuntansi, melainkan indikator riil bahwa kondisi terkini sudah berbalik dari pertumbuhan Triwulan I. Jika Pak Anggito serius dengan pertanyaan keberlanjutan, argumen ini paling kuat untuk mendukung tesisnya, dan beliau melewatkannya.
Kelima, ongkos pertumbuhan
Pertama, keseimbangan primer berbalik dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026, swing negatif Rp117,7 triliun dalam satu kuartal. Pola pemburukannya tidak linear: defisit primer per 31 Januari 2026 masih Rp4,2 triliun, tetapi per 31 Maret sudah Rp95,8 triliun. Februari dan Maret menambah Rp91,6 triliun, didorong akselerasi MBG, THR Rp51,6 triliun, dan bantuan pangan Rp13,37 triliun.
Pembayaran bunga utang Triwulan I-2026 sekitar Rp144,3 triliun, naik 18,6% YoY dari Rp121,7 triliun pada Triwulan I-2025 (dihitung dari selisih defisit anggaran dan defisit primer dalam APBN Kita April 2026). Sebagai konteks, realisasi setahun penuh 2024 sebesar Rp488,4 triliun atau 14,5% total belanja negara berdasarkan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Bank Indonesia (Tabel IV.2 – publikasi terbaru BI). Defisit primer Q1-2026 sebesar Rp95,8 triliun sudah 106,8% pagu defisit primer setahun penuh APBN 2026 sebesar Rp89,7 triliun. Tiga kuartal tersisa akan dibiayai sepenuhnya oleh utang baru, sementara bunga utang yang tumbuh 18,6% YoY akan terus mengikis pendapatan negara di kuartal-kuartal mendatang.
Kedua, subsidi dan kompensasi Triwulan I-2026 mencapai Rp118,7 triliun, hampir empat kali lipat realisasi Rp32,4 triliun pada Triwulan I-2025. Pagu APBN setahun penuh Rp266,5 triliun. Dengan Brent sekitar USD108 per barel jauh di atas asumsi APBN USD70 per barel dan rupiah di atas asumsi APBN 6,7%, realisasi setahun penuh berisiko melampaui pagu APBN.
Ketiga, rupiah menembus Rp17.605 per USD pada 16 Mei 2026, melampaui asumsi APBN 6,7%. Cadangan devisa turun tiga bulan beruntun dari USD151,9 miliar (akhir Februari) ke USD148,2 miliar (akhir Maret). Setiap pelemahan 1% menambah nilai utang luar negeri pemerintah dalam rupiah sekitar Rp35 triliun.
Keempat, depresiasi rupiah mengikis PDB per kapita Indonesia dalam USD. Perkiraan PDB nominal 2026 sekitar Rp25.780 triliun (dari Q1 Rp6.187,2 triliun, asumsi share Q1 24%) dibagi populasi 282 juta menghasilkan PDB per kapita Rp91,4 juta. Pada kurs APBN 16.500 setara USD5.540; pada kurs sekarang 17.605 hanya USD5.190. Selisih USD350 per kapita hilang bukan karena Indonesia memproduksi kurang, melainkan karena rupiah terdepresiasi. Setiap pelemahan 1% mengurangi PDB per kapita USD sekitar USD52, setara setahun pertumbuhan riil per kapita. Untuk mencapai status berpenghasilan tinggi (ambang Bank Dunia sekitar USD14.005) sebagaimana visi Indonesia Emas 2045, depresiasi rupiah secara mekanis menjauhkan target.
Kelima, surplus perdagangan menyusut meskipun rupiah dalam tren melemah. BPS Berita Resmi Statistik Maret 2026 mencatat surplus dagang Januari-Maret 2026 USD5,55 miliar, turun dari USD10,91 miliar pada periode sama 2025. Pemburukan USD5,37 miliar berasal 95,5% dari penyusutan surplus nonmigas (USD15,75 miliar ke USD10,63 miliar) dan hanya 4,5% dari pelebaran defisit migas. Cerita utamanya ekspor nonmigas yang tidak tumbuh secepat impor.
Sektor industri pengolahan tumbuh 3,96% YoY, ditopang nikel dan turunannya yang melonjak 60,60% atau USD1,23 miliar. Sektor pertambangan turun 11,17% karena batubara turun 8,35%, dan pertanian turun 32,18% karena kopi anjlok. Dekomposisi harga versus volume khas: nilai ekspor nikel naik 60,60% sementara harga global hanya naik 12,8%, sehingga volume diperkirakan naik 42%, dampak nyata hilirisasi. Sebaliknya nilai ekspor batubara turun 8,35% padahal harga batubara global naik, sehingga volume diperkirakan turun 20-26%, konsisten dengan impor batubara Tiongkok dari Indonesia yang turun 12,26% pada 2025. Indonesia bertumpu pada hilirisasi nikel, sambil kehilangan volume di batubara, pertanian, dan migas.
Ketergantungan struktural pada komoditas menjadi titik kerentanan. Empat golongan utama hasil olahan komoditas (minyak nabati, bahan bakar mineral, besi-baja, nikel) menyumbang sekitar 39% total ekspor Januari-Maret 2026. Digabung migas, pertambangan, dan pertanian, ketergantungan ekspor pada komoditas alam dan turunannya melampaui 50%. Pangsa industri pengolahan terhadap PDB justru menyusut dari 19,25% menjadi 19,07%. Agenda hilirisasi menunjukkan hasil di subsektor nikel, tetapi hilirisasi satu komoditas bukan transformasi struktural. Tanpa diversifikasi ke manufaktur non-komoditas seperti elektronik, mesin presisi, atau farmasi, Indonesia tetap rentan saat siklus komoditas berbalik.
Pada sisi impor, barang modal melonjak 24,02% menjadi USD12,98 miliar terutama mesin/peralatan mekanis; bahan baku/penolong naik 6,89% menjadi USD43,17 miliar. Investasi industri aktif, tetapi dibayar dengan devisa di muka sementara pemulihan ekspor butuh waktu. Secara teori pelemahan rupiah seharusnya memperbesar surplus. Yang terjadi sebaliknya: permintaan impor Indonesia inelastis terhadap nilai tukar karena energi, barang modal, dan bahan baku tidak mudah disubstitusi jangka pendek, sementara ekspor didominasi komoditas yang harganya ditentukan pasar global. Kurs sudah membayar harga depresiasi, tetapi neraca dagang tidak mendapatkan manfaatnya.
Keenam, NPL kredit pemilikan properti naik dari 3,08% (Desember 2025) ke 3,24% (Februari 2026), sementara PDB Real Estat hanya tumbuh 3,54%, terendah di sektor jasa. Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan.
Lalu apa alternatifnya?
Bila tekanan kurs dan yield berlanjut, pemerintah berisiko mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) secara formal. Langkah ini berisiko ditangkap pasar sebagai pengakuan bahwa otoritas menilai pasar SBN membutuhkan intervensi setingkat krisis, terlepas dari niat preventif. Persepsi tersebut historis cenderung memperburuk reaksi investor, sebagaimana pernyataan Menkeu Purbaya 11 Mei 2026 yang justru menahan aktivasi BSF dengan alasan pasar bond belum krisis. Alternatif yang lebih sustainable adalah memperbaiki kualitas belanja, bukan menambah amunisi stabilisasi.
Dua arah bisa ditempuh
Pertama, percepatan belanja modal yang baru terealisasi 12,5% pagu setahun di Triwulan I-2026 (Rp35,4 triliun) padahal dampaknya pada kapasitas produksi dan pertumbuhan jangka menengah lebih besar dari belanja barang yang sudah 15,7% pagu termasuk Rp54,4 triliun MBG.
Kedua, reformasi subsidi BBM yang secara nominal masih dinikmati lebih banyak oleh kelompok menengah dan atas, dengan mengalihkan sebagian alokasi ke bantuan langsung tunai untuk desil pendapatan terbawah sebagaimana preseden 2022. Dua arah ini secara politik lebih sulit dan tidak menghasilkan headline 5,61% dalam tiga bulan, tetapi keduanya menjawab pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas.
Penutup
Jika judulnya “Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan”, fokus seharusnya bukan pada perbandingan 5,61% dengan angka alternatif yang selisihnya tipis, melainkan pada siapa yang membayar ongkos pertumbuhan ini. Kelas menengah yang penghasilan riilnya tergerus depresiasi rupiah. PDB per kapita dalam USD yang menjauh dari target Indonesia Emas 2045 walau headline pertumbuhan tetap di 5%. Fiskal yang defisit primernya sudah melampaui pagu tahunan dalam satu kuartal, di atas beban bunga utang yang naik 18,6% YoY pada kuartal yang sama. Sektor properti yang NPL-nya merangkak naik. Cadangan devisa yang dikuras untuk menahan rupiah. Surplus perdagangan yang menyusut justru ketika rupiah jauh lebih lemah, dengan struktur ekspor yang masih bergantung pada komoditas dan hilirisasi tunggal di sektor nikel. Enam vektor stres ini berjalan bersamaan, jauh lebih substantif daripada perdebatan inventori dan listrik. Pertanyaan yang sudah diangkat INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS layak diperdalam, bukan dikecilkan. Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan di tingkat ini
Penulis: Peneliti INDEF & Pengajar Universitas Paramadina
.
