KOTA BEKASI, Mediakarya – Analis Komunikasi Institute for Public Policy Strategic (IPPS) Indonesia, Nurseylla Indra Donna, menilai lemahnya komunikasi publik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menjadi salah satu faktor yang memicu disinformasi, kesalahpahaman terhadap kebijakan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe.
Pernyataan tersebut disampaikan Seylla saat menanggapi berbagai polemik yang belakangan muncul terkait sejumlah kebijakan Wali Kota Bekasi, baik yang diambil secara pribadi maupun sebagai kepala pemerintahan daerah.
Menurutnya, fenomena bahwa “apa pun yang dilakukan Wali Kota Bekasi selalu dianggap salah” tidak muncul begitu saja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh polarisasi politik, bias persepsi masyarakat, serta tingginya ekspektasi publik terhadap pemimpin daerah.
“Kebijakan Wali Kota kerap dilihat dari kacamata siapa yang mendukungnya. Akibatnya, pendukung lawan politik akan selalu mencari celah kesalahan, terlepas dari kualitas kebijakan yang diambil,” ujar Seylla kepada Mediakarya, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, masyarakat juga sering kali menginginkan penyelesaian instan terhadap persoalan yang kompleks, seperti banjir, kemacetan, maupun kondisi ekonomi. Ketika dampak suatu kebijakan belum terlihat dalam waktu singkat, muncul anggapan bahwa pemerintah tidak bekerja secara optimal.
“Di era digital, setiap langkah kepala daerah selalu berada dalam sorotan publik. Kesalahan kecil pun dapat dengan mudah diviralkan sehingga memicu sentimen negatif secara masif,” katanya.
Karena itu, Seylla menilai Pemkot Bekasi perlu membangun pola komunikasi publik yang lebih terbuka, dua arah, empatik, dan partisipatif agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat serta meminimalkan resistensi.
Menurutnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto perlu membentuk tim komunikasi publik yang terintegrasi dan memiliki sistem kerja yang terstruktur.
“Wali Kota Bekasi Tri Adhianto perlu membangun tim komunikasi publik yang terintegrasi dan terstruktur untuk memastikan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan terukur,” ujarnya.
Ia menambahkan, tim tersebut harus memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi strategi komunikasi publik secara efektif, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan tantangan yang berkembang.
Selain itu, tim komunikasi juga harus selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bekasi guna menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Setiap penyampaian informasi, program strategis, maupun respons terhadap isu-isu yang berkembang harus mencerminkan visi dan misi resmi Pemerintah Kota Bekasi,” jelasnya.
Seylla juga mendorong agar tim komunikasi pemerintah lebih proaktif mengedukasi masyarakat mengenai implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga publik memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan.
“Jika terjadi misinformasi di tengah masyarakat, respons yang diberikan harus didasarkan pada data, regulasi, serta arahan teknis resmi dari Wali Kota,” pungkasnya. (Fal)
