Kasus MBG Kembali Makan Korban, Jenderal Bintang Satu Polri Jadi Tersangka

- Editor

Kamis, 2 Juli 2026 - 16:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaiman Nahdi (Foto: Ist)

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaiman Nahdi (Foto: Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizo Gratis (MBG) kembali memakan korban. Kali ini Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Brigjen Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka.

Brigjen Polisi Lalu Muhammad Iwan merupakan tersangka ketujuh dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang berhasil diungkap oleh Korps Adhiyaksa tersebut.

Pakar komunikasi dan kebijakan publik Dr Adi Suparto menilai bahwa dari awal peluncuran yang digembar‑gemborkan demi pemenuhan gizi rakyat. Namun faktanya program MBG justru terjerat pola pengelolaan yang menyimpang.

‘Saat ini Kejaksaan Agung kembali memperluas lingkar tersangka, menetapkan Brigjen Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai nama ketujuh. Anggota kepolisian aktif yang ditugaskan di Badan Gizi Nasional itu dulunya menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas, kini menduduki jabatan Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama,” ujar Adi dalam keterangannya Kamis (2/7/2026).

Hasil penyidikan memperlihatkan inti penyimpangan: yayasan pelaksana, Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi, tidak dipilih karena memenuhi persyaratan kemampuan maupun administrasi.

“Namun sebaliknya, penunjukan berpusat pada satu hal kedekatan dengan pejabat di lingkungan badan tersebut,” ungkapnya.

Lalu Muhammad Iwan diduga memerintahkan pihak lain mendirikan perusahaan khusus. Perusahaan itu berfungsi sebagai saluran untuk menjual perlengkapan seperti food tray (ompreng) makanan kepada calon mitra.

Baca Juga:  SPPG Yang Mobilnya Tabrak Warga Hingga Tewas Ternyata Banyak Masalah

“Lalu diduga memasukan ompreng dengan harga yang sudah disusun sedemikian rupa hingga memuat potongan keuntungan pribadi. Imbalan itu menjadi syarat agar usulan titik pelayanan disetujui dan sah beroperasi,” katanya.

Sebelumnya, enam nama sudah ditetapkan tersangka: Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri, Andri Mulyono serta Glory Harimas Sihombing. Bersama tambahan terbaru ini, gambaran aliran kekuasaan dan keuntungan makin terang.

Penyidikan juga mengungkap praktik penandaan harga berlebih dalam pengadaan barang; mulai dari ribuan unit sepeda motor listrik bernilai lebih dari satu triliun rupiah, hingga sepatu, alat genggam dan pesawat televisi; yang akhirnya memperbesar kerugian negara.

Perbuatan tersangka melanggar Pasal 12 huruf A, B, dan E Undang‑Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana.

Saat ini tersangka ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama dua puluh hari ke depan. Penyelidikan masih terus dibuka untuk menelusuri seluruh rantai keterlibatan.

Dalam penyampaian ini tetap dipegang teguh asas praduga tak bersalah, sampai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar
Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026
Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat
Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL
Bukti Permulaan Sudah Cukup, Bareskrim Resmi Terbitkan Laporan Polisi Terkait Tindakan Makar
Fahd A. Rafiq Bongkar Kebobrokan Oknum Penyidik di Lobi KPK: Kalau Saya Sebut Semua, Setengah Gedung Ini Runtuh
Bank Jakarta Dorong Lima Agenda Percepatan Obligasi Daerah
Sebut Sejumlah Penyidik Diduga Terima Duit dari Arief, Fahd A Rafiq Minta Dewas KPK Segera Bertindak

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:10 WIB

Yusril: Jika Presiden Dibuat Lumpuh Tak Bisa Mengambil Keputusan, Itu Sudah Makar

Jumat, 20 November 2026 - 23:18 WIB

Lanjutkan Langkah Usai Aduan ke KY, Tim Yuli Yanti Hutagaol Ajukan Perlindungan Hukum ke PT DKI Jakarta Terkait Putusan Nomor 31/PDT.BTH/2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:01 WIB

Tinjau Bakti Kesehatan, Kapolda Ingin Mantapkan Polisi Bersama Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 14:04 WIB

Bambang Sibagariang: Opsi BPN Bogor Timur Sangat Aneh, Pidana Tidak Ada Hubungan dengan Pembatalan Sertifikat PTSL

Jumat, 20 November 2026 - 13:20 WIB

Bukti Permulaan Sudah Cukup, Bareskrim Resmi Terbitkan Laporan Polisi Terkait Tindakan Makar

Berita Terbaru