BANDUNG, Mediakarya — Aksi Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menegur Camat Coblong secara terbuka terkait persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Lebak Gede menuai sorotan dari berbagai pihak.
Aktivis kemasyarakatan yang juga Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, turut memberikan pandangannya terkait insiden tersebut.
Kang Joker menilai sikap yang ditunjukkan oleh KDM kurang etis, mengingat Camat Coblong yang bersangkutan diketahui baru menjabat dan dilantik sekitar satu bulan. Menurutnya, sebuah kebijakan dan penataan wilayah memerlukan proses adaptasi serta koordinasi berjenjang.
“Sangat disayangkan aksi teguran di depan publik tersebut. Camat Coblong ini kan baru menjabat sekitar satu bulan, tentu masih dalam tahap pemetaan wilayah dan inventarisasi masalah. Mempermalukan seorang pejabat publik di depan umum tanpa memberikan kesempatan yang cukup untuk menjelaskan situasi di lapangan rasanya kurang etis,” tegas Kang Joker dalam keterangan tertulisnya, Kamsi (6/8/2026).
Kang Joker mengingatkan bahwa pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) seyogianya dilakukan melalui mekanisme kepemimpinan yang komunikatif dan edukatif.
Menurut dia, tindakan menegur secara terbuka di hadapan media atau publik dinilai dapat merusak mentalitas serta wibawa birokrasi di tingkat wilayah.
Kang Joker menekankan bahwa persoalan PKL di kawasan Lebak Gede dan Dipatiukur merupakan masalah komprehensif yang telah berlangsung lama.
Penanganannya membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari penyediaan tempat relokasi hingga tata kelola lalu lintas, bukan sekadar penindakan spontan.
“Masalah PKL itu kompleks, menyangkut urusan perut masyarakat kecil dan penataan kota. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan ketegangan di lapangan. Harusnya berikan ruang bagi pimpinan wilayah yang baru ini untuk memaparkan rencana kerjanya, bukan malah dijustifikasi di depan umum,” tegas dia,
Kang Joker berharap dinamika ini menjadi bahan evaluasi bersama agar pola komunikasi kepemimpinan di Jawa Barat tetap mengedepankan etika birokrasi, asas keadilan, serta semangat pembinaan yang konstruktif. (asp)
