JAKARTA, Mediakarya – Partai Amanat Nasional (PAN) hanya mengajukan satu orang anggotanya, yaitu Sarifuddin Sudding, dalam daftar 120 anggota DPR RI pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, pada hari yang sama, Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan mengumumkan perkembangan susulan bahwa terdapat 10 anggota Fraksi PAN yang ikut mengusulkan hak konstitusional tersebut.
Perbedaan angka itu memicu sorotan. Pakar komunikasi politik Dr. Adi Suparto menyayangkan sikap PAN yang dinilai ragu dalam mengambil sikap terkait usulan HMP tersebut.
Bahkan, kata Adi, PAN tidak lagi disebut partai pelopor reformasi sebagaimana yang pernah dimotori oleh salah satu pendiri PAN, Prof. Amien Rais.
Adi juga menilai sikap PAN yang cenderung pragmatis itu diduga lantaran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan banyak memiliki utang budi kepada mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, sehingga terkait dengan usulan pemakzulan Gibran cenderung pasif.
“Kami berpandangan setelah Pak Amien Rais tidak ada lagi menggawangi PAN, partai berlambang matahari ini seperti hampa dan ruh reformasinya sudah memudar,” ujar Adi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Seperti diketahui, dalam rapat bersama pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa pada Rabu, 11 November 2026, nama anggota Komisi III DPR RI dapil Sulawesi Tengah Sarifuddin Sudding menjadi satu-satunya perwakilan dari Fraksi PAN yang dibacakan dalam dokumen usulan resmi.
Fakta itu menjadi sorotan karena jumlah pengusul HMP tercatat mencapai 120 anggota DPR RI. Dari jumlah itu, PAN yang dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi justru hanya menyumbang satu nama di dokumen formal.
Kondisi itu berbeda dengan klaim susulan dari pimpinan Fraksi PAN. Pada hari yang sama, Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa terdapat 10 anggota Fraksi PAN yang ikut mengusulkan hak konstitusional tersebut.
Pernyataan Putri itu menimbulkan pertanyaan baru di ruang publik, apakah 10 nama tersebut benar-benar tercatat sebagai pengusul resmi, atau baru sebatas dukungan politik yang belum masuk dalam dokumen yang dibacakan pimpinan DPR?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari Fraksi PAN mengenai selisih antara satu nama yang dibacakan dalam rapat pimpinan DPR dengan 10 nama yang diumumkan kemudian.
Menurut Adi Suparto, tarik-menarik angka itu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cermin sikap politik PAN yang tidak tegas.
PAN, kata dia, tampak berada di posisi serba salah, di satu sisi tidak ingin dicatat sebagai partai yang menolak mekanisme konstitusional seperti HMP, di sisi lain tidak ingin tampil frontal dalam polemik yang menyangkut Gibran, putra mantan Presiden Jokowi.
Sikap ragu-ragu itu, menurut Adi, memperlihatkan perubahan karakter PAN secara fundamental.
Dulu, PAN dikenal sebagai partai pelopor reformasi, partai yang berani mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan ketika prinsip demokrasi dipertaruhkan. Amien Rais menjadi simbol keberanian itu.
Kini, kata Adi, simbol itu tidak lagi terlihat. PAN lebih banyak bermain aman, menghitung untung-rugi kekuasaan, dan menjaga kedekatan dengan lingkaran pemerintahan.
“PAN tidak lagi disebut partai pelopor reformasi sebagaimana yang pernah dimotori oleh salah satu pendiri PAN Prof. Amien Rais,” ujar Adi.
Dugaan Utang Budi ke Jokowi
Adi juga menyoroti faktor personal yang diduga memengaruhi sikap PAN.bIa menilai sikap PAN yang cenderung pragmatis itu diduga lantaran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan banyak memiliki utang budi kepada mantan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Selama pemerintahan Jokowi, Zulkifli Hasan dipercaya menduduki jabatan strategis, mulai dari Menteri Perdagangan hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kedekatan itu, menurut Adi, membuat PAN sulit mengambil sikap tegas ketika polemik menyangkut Gibran, anak Jokowi, mengemuka.
Akibatnya, terkait dengan usulan pemakzulan Gibran, PAN cenderung pasif. Adi menegaskan, sikap pasif itu berbahaya bagi PAN sendiri. Partai yang lahir dari gerakan reformasi seharusnya justru menjadi yang terdepan dalam mengawal mekanisme konstitusional, bukan menjadi partai yang paling belakang dan paling ragu.
“Kami berpandangan setelah Pak Amien Rais tidak ada lagi menggawangi PAN, partai berlambang matahari ini seperti hampa dan ruh reformasinya sudah memudar,” pungkas Adi.
HMP Bukan Pemakzulan Langsung
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran konstitusi.
Dalam polemik ijazah Wapres Gibran, HMP diusulkan sebagai pintu awal untuk menguji secara konstitusional berbagai dugaan yang berkembang di publik. HMP bukan vonis pemakzulan, melainkan mekanisme untuk meminta penjelasan dan pendalaman secara resmi melalui lembaga negara.
Karena itu, sikap sebuah fraksi dalam daftar pengusul HMP menjadi penting. Ia menunjukkan sejauh mana sebuah partai berani menggunakan hak konstitusionalnya untuk membuka ruang klarifikasi, bukan sekadar menunggu arus politik.
Dalam konteks itu, PAN yang hanya mencatatkan satu nama di dokumen resmi, dinilai Adi, telah mengirim pesan yang berlawanan dengan sejarah kelahirannya sendiri, yakni partai reformasi yang justru ragu menggunakan instrumen reformasi. (Ugy)
