JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, meminta pihak kepolisian untuk bersikap bijak dan adil dalam menyematkan istilah teroris terhadap umat Islam ketika terjadi peristiwa kriminal.
Pernyataan Syakur itu menanggapi peristiwa penyerangan jamaah sholat subuh di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dalam peristiwa tersebut, pelaku berhasil diamankan dan saat ini telah ditahan di Polres Jakarta Timur.
Syakur menilai, penanganan kasus tersebut memperlihatkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan yang menyangkut umat Islam dan nonmuslim.
“Kami meminta polisi bijak dalam menyematkan istilah teroris. Jangan sampai ada standar ganda,” ujar Habib Syakur dalam diskusi daring pada, Rabu (11/11/2026) malam.
Menurut Syakur, jika pelaku penyerangan tersebut dilakukan oleh orang Islam, maka dengan cepat pihak kepolisian biasanya menyebutnya sebagai kelompok teroris. Narasi terorisme dengan mudah dilekatkan, bahkan sebelum proses hukum berjalan tuntas.
Namun, kata Syakur, dalam kasus penyerangan jamaah sholat subuh di Pondok Kelapa dan adanya dugaan rencana pembakaran masjid yang pelakunya di luar agama Islam, polisi justru menanggapinya sebagai tindak kriminal biasa.
“Ketika pelakunya Muslim, langsung disebut teroris. Ketika pelakunya bukan Muslim, meski menyerang jamaah sholat dan diduga hendak membakar masjid, disebut kriminal biasa. Ini yang kami sebut standar ganda,” tegasnya.
Syakur menilai, umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas kerap diperlakukan kurang adil dalam hal ini. Label teroris yang mudah disematkan dinilai tidak hanya merugikan pelaku secara hukum, tetapi juga melukai perasaan umat Islam secara kolektif.
Padahal, kata Syakur, tindakan kekerasan terhadap tempat ibadah dan jamaah yang sedang beribadah adalah tindakan yang sangat serius, apapun latar belakang agama pelakunya. Tindakan itu menimbulkan rasa takut, mengganggu kebebasan beribadah, dan mengancam kerukunan antarumat beragama.
“Menyerang orang yang sedang sholat subuh itu bukan kriminal biasa. Itu serangan terhadap kebebasan beribadah. Itu teror bagi jamaahnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, GNK menyerukan agar kepolisian menerapkan standar yang sama dalam menangani setiap tindak kekerasan, tanpa melihat latar belakang agama pelaku maupun korban.
Syakur menegaskan, GNK bukan meminta polisi untuk memberi label teroris kepada pihak manapun secara sembarangan. Yang diminta GNK adalah keadilan dalam penggunaan istilah.
Jika suatu perbuatan memenuhi unsur terorisme, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun jika belum terbukti, jangan dengan mudah melabeli satu kelompok sebagai teroris, sementara kelompok lain yang melakukan perbuatan serupa hanya disebut pelaku kriminal biasa.
“Hukum harus tajam ke semua, bukan tajam ke satu kelompok dan tumpul ke kelompok lain. Standar ganda dalam menangani tindak kriminal jangan lagi dilakukan,” tegas Syakur.
Syakur juga meminta agar kasus penyerangan di Pondok Kelapa diusut secara tuntas dan transparan. Motif pelaku, kemungkinan adanya jaringan, serta dugaan rencana pembakaran masjid harus dibuka secara jelas kepada publik. “Umat Islam butuh kepastian, bukan sekadar penangkapan. Umat butuh keadilan, bukan sekadar narasi,” pungkasnya.
Kronologi Peristiwa Penyerangan Terhadap Jamaah masjid di Pondok Kelapa
Seperti diketahui, kasus penyerangan terhadap jemaah salat Subuh di Masjid Darul Ma’arif, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, terjadi pada Minggu, 8 November 2026 sekitar pukul 04.15 WIB. Peristiwa bermula ketika sejumlah jemaah yang sedang melaksanakan salat Subuh melihat adanya kobaran api dan tumpahan bensin di area depan pintu masjid.
Saat jemaah berupaya memadamkan api dan mengamankan tabung gas, seorang pria berinisial FP (atau F) tiba-tiba menyerang jemaah menggunakan senjata tajam berupa kapak dan belati. Tiga orang jemaah mengalami luka-luka akibat serangan tersebut dan langsung dilarikan ke rumah sakit (dua orang dirawat di RS Islam Pondok Kopi dan satu orang di RS Harum).
Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kapak, belati, galon berisi bensin, dan dua tabung gas elpiji 3 kg yang diduga hendak digunakan untuk meledakkan atau membakar area masjid. Pelaku berinisial FP telah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan oleh Polres Metro Jakarta Timur.
Tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak pidana penganiayaan berat, membawa senjata tajam tanpa hak, serta percobaan pembakaran (Pasal 466 KUHP, Pasal 307 KUHP, dan Pasal 308 KUHP jo. Pasal 17 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023) dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
Pelaku sempat menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Polisi bersama pihak berwenang masih mendalami motif pasti serta kondisi kejiwaan tersangka. Pihak berwenang dan Kementerian Agama mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak memprovokasi atau mengaitkan peristiwa ini dengan isu SARA. (Edr)
