Pernyataan Budi Ari Soal Pilpres Dipercepat Sebelum 2029 Diduga Atas Persetujuan Jokowi

- Editor

Rabu, 26 Agustus 2026 - 17:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid (Foto: Ist)

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid (Foto: Ist)

JAKARTA, Mediakaya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyoroti pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebut ada kemungkinan pemilihan presiden (Pilres) dipercepat sebelum 2029.

Budi Arie sebelumnya melontarkan analisis mengenai kemungkinan peta politik nasional berubah lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Sontak saja pernyataan Ketum Projo itu menuai kritik dari sejumlah kelompok relawan pendukung Prabowo.

Dalam forum tersebut, ia mengaku sempat membisikkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai insting politiknya yang melihat situasi bergerak lebih cepat, bahkan membandingkan kondisi sosial saat ini dengan situasi menjelang tahun 1998.

“Kami menilai bahwa pernyataan Budi Arie itu tidak serta merta keluar dari mulut dirinya tanpa ada diskusi sebelumnya dengan Joko Widodo. Terlebih saat mengutarakan pernyataan itu juga di samping Jokowi. Artinya, Presiden ke tujuh itu merestuinya den mengamininya,” ungkap Habib Syakur kepada Mediakarya di melalui telepon celullarnya, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya narasi yang dibangun Budi Arie sangat provokatif, berpotensi menciptakan kegaduhan, dan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menduga pernyataan Budi Arie yang membahas potensi perubahan kekuasaan sebelum Pemilu 2029 dinilai sebagai aksi “cek ombak” untuk menguji reaksi publik terhadap dinamika politik.

Baca Juga:  Tata Kelola Tambag Kian Amburadul, GNK Desak Prabowo Pecat Bahlil

“Kami menilai langkah Budi Arie melontarkan pandangan tersebut di depan publik sebagai cara membaca situasi dan respons masyarakat. Meski belakangan Budi Arie menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab atas analisis yang ia sampaikan,” katanya.

Habib Syakur menduga bahwa pernyataan Budi Arie terkait dengan suksesi pergantian kepemimpinan kepala negara sebelum 2029 itu, tidak berdiri sendiri namun atas izin dan sepengetahuan Jokowi.

“Saat memberikan pernyataan itu, gestur Jokowi terlihat biasa-biasa saja. Artinya apa yang disampaikan Budi Arie itu setidaknya dibahas sebelumnya, tidak serta merta diucapkan secara sepontan,” katanya.

Meskipun Budi Arie membantah bahwa ucapannya dalam video yang viral saat berada di samping Jokowi adalah insting politik dan pendapat pribadi, bukan sikap resmi organisasi ataupun arahan dari pihak lain, namun publik sudah cerdas.

“Menurut kayakinan saya, pernyataan Budi Arie sudah mendapat restu dari Jokowi. Dan kami juga meminta agar Jokowi jangan lagi mencampuri urusan pemerintahan Prabowo. Rakyat sudah muak dengan retorika dan drama demokrasi mantan presiden ke tujuh itu,” pungkasnya. (Ugy)

 

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Bos Charta Politika Ungkap Dipanggil Prabowo Lewat Seskab Teddy, Tolak Tawaran Jabatan
Mandat Rakyat vs Arogansi Jabatan, Ganjar dan KDM Beda Sikap Hadapi Kritik Warga
Haidar Alwi Apresiasi Langkah KSP Listyo Sigit  Tempatkan Lapangan Kerja dan Cegah PHK di Jantung Industrialisasi Nasional
Daksinapati UI: Topografi Hukum Berubah, Era Geng Solo Tak Kebal Hukum Berakhir
MUI dan Kemenag Didesak Boikot Ceramah Alwi Assegaf: Dakwahnya Transaksional, Nodai Agama
Ahmad Safrudin Desak Alih Fungsi Hutan dan Gambut Dihentikan, Karhutla Ancam Kesehatan dan Iklim
Luhut Usul Pejabat Rugikan Uang Negara Bukan Koruptor, IAW: Pemikiran “Dablek”
BPKN-RI Tagih Komitmen Polri Responsif dan Humanis di Kasus Loker Bodong Bekasi

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:19 WIB

Bos Charta Politika Ungkap Dipanggil Prabowo Lewat Seskab Teddy, Tolak Tawaran Jabatan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:01 WIB

Haidar Alwi Apresiasi Langkah KSP Listyo Sigit  Tempatkan Lapangan Kerja dan Cegah PHK di Jantung Industrialisasi Nasional

Kamis, 22 Oktober 2026 - 07:15 WIB

Daksinapati UI: Topografi Hukum Berubah, Era Geng Solo Tak Kebal Hukum Berakhir

Kamis, 22 Oktober 2026 - 06:15 WIB

MUI dan Kemenag Didesak Boikot Ceramah Alwi Assegaf: Dakwahnya Transaksional, Nodai Agama

Rabu, 21 Oktober 2026 - 23:30 WIB

Ahmad Safrudin Desak Alih Fungsi Hutan dan Gambut Dihentikan, Karhutla Ancam Kesehatan dan Iklim

Berita Terbaru

Opini

Gerakan Rakyat Lebih dari Sekadar Partai Politik

Kamis, 22 Okt 2026 - 13:35 WIB

Mikhail Adam, Peneliti Ekopol di Nusantara Centre (Foto: Ist)

Opini

Ekopol Konstitusi Itu Peta Jalan Kedaulatan Kita

Kamis, 22 Okt 2026 - 12:42 WIB