JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membawa perubahan bagi Korps Bhayangkara di tengah isu geopolitik yang semakin kompleks.
Di bawah kepemimpinannya, Polri diharapkan mampu mewujudkan diri sebagai institusi yang profesional, modern, dan presisi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Selamat dan sukses atas dilantiknya Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Kami berharap di bawah kepemimpinannya, Polri benar-benar bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, dan dicintai rakyat,” ujar Habib Syakur di Jakarta, Rabu (1/10/2026).
Menurut Habib Syakur, tantangan Polri ke depan tidak hanya soal penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, tetapi juga terkait dengan dinamika geopolitik global yang berdampak pada stabilitas nasional.
Mulai dari ancaman siber lintas negara, kejahatan transnasional, penyelundupan, hingga potensi konflik akibat persaingan kekuatan besar di kawasan, semua membutuhkan Polri yang tangguh dan berwawasan global.
“Di tengah isu geopolitik, Polri tidak boleh hanya menjadi penjaga keamanan domestik, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman-ancaman baru,” tegasnya.
Habib Syakur juga menekankan pentingnya netralitas dan integritas Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi. Ia mengingatkan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat politik.
“Kami yakin Jenderal Suyudi adalah sosok yang bersih dan berintegritas. Ia harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis dan memastikan Polri netral, profesional, dan hanya berpihak pada hukum dan rakyat,” kata Habib Syakur.
Lebih lanjut, Habib Syakur berharap Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar tidak menjadikan program deradikalisasi sebagai alat untuk menyelamatkan kelompok dan keluarga pelaku kejahatan radikalisme dan intoleran.
“Kami berharap Kapolri yang baru tidak menjadikan program deradikalisasi untuk menyelamatkan kelompok dan keluarga pelaku kejahatan radikalisme,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini rakyat sudah terdampak dari keberadaan kaum radikal dan intoleran. Gerakan radikal tersebut, kata dia, menunggangi kejahatan yang mengatasnamakan Islam dan merusak citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.
“Apalagi gerakan radikal itu menunggangi kejahatan yang mengatasnamakan Islam. Padahal Islam itu damai, toleran, dan cinta kebangsaan. Kaum radikal inilah yang merusak nama baik Islam di mata dunia,” tegasnya.
Dia menilai, program deradikalisasi harus tetap berjalan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Namun, program tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk memberikan karpet merah atau impunitas bagi jaringan pelaku teror dan intoleransi.
“Deradikalisasi itu penting untuk membina, tetapi jangan sampai menjadi tameng untuk menyelamatkan kelompoknya. Hukum harus tetap tegak. Siapa yang berbuat jahat, siapa yang melakukan kekerasan atas nama agama, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.
Di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto, Habib Syakur berharap Polri semakin tegas dalam memberantas paham radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami berharap Kapolri baru ini lebih tegas terhadap gerakan radikal dan intoleran. Rakyat sudah lelah, rakyat sudah menjadi korban. Jangan beri ruang sedikit pun bagi mereka yang ingin memecah belah bangsa dengan dalil agama,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Komjen Pol Suyudi Ario Seto resmi diajukan sebagai calon tunggal Kapolri melalui Surpres Nomor R57/Surpres/09/2026 dan telah disetujui secara aklamasi oleh Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri melalui Surpres Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.
Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada 1 Oktober 2026 dan menyetujui penunjukan mantan Kepala BNN tersebut secara aklamasi untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
