JAKARTA, Mediakarya – Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Yusuf Blegur, menilai pola reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto belum mencerminkan penguatan kualitas dan integritas pemerintahan.
Ia menganalogikan kebijakan reshuffle seperti ketapel, mainan yang memiliki elastisitas dan fleksibilitas, tergantung siapa yang memainkan.
“Seperti ketapel, sebuah mainan yang menghibur. Namun tetap berbahaya dan bisa melukai siapapun jika dipergunakan sebagai senjata. Bagi presiden, kebijakan reshuffle hampir sama dengan ketapel,” ujar Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10/2026).
Yusuf mencatat, tujuh kali reshuffle dalam kurun kurang dari dua tahun, termasuk reshuffle pada 1 Oktober 2026, dinilai masih berkutat pada reposisi dan akomodasi jabatan semata.
Menurutnya, ada dua motif yang kental dalam pola reshuffle tersebut.
Pertama, terkait pemeliharaan konfigurasi politik lama. Yusuf menilai entitas Jokowi dan apa yang ia sebut sebagai Geng Solo masih dominan, bukan hanya dalam jumlah orang dan jabatan strategis, termasuk posisi Wakil Presiden, melainkan sebagai penanda bahwa kekuasaan Presiden Prabowo masih dalam bayang-bayang komitmen politik sebelumnya.
“Pada hal yang lebih mengikat dan membatasi kekuasaan Prabowo adalah adanya komitmen terhadap kontrak politik terkait kesinambungan program pemerintahan Jokowi sebelumnya,” katanya.
Kedua, terkait konsolidasi menuju masa jabatan hingga 2028 dan persiapan dua periode. Yusuf menilai Presiden merangkul sejumlah tokoh kritis dan oposisi untuk masuk dalam pemerintahan.
Ia mencontohkan tetap bertahannya sejumlah menteri yang disebutnya sebagai titipan, seperti Bahlil, Zulkifli Hasan, Raja Juli Antoni, yang hanya dirotasi, serta mutasi Kapolri Sigit Sulistyo menjadi Kepala Staf Presiden (KSP).
Di sisi lain, masuknya tokoh yang sebelumnya kritis seperti Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres dan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai sebagai upaya meredam suara miring di luar pemerintahan.
“Rocky Gerung yang menjadi anggota Wantimpres dan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom merepresentasikan bagaimana Prabowo perlahan tapi pasti berusaha menutup suara miring,” ujarnya.
Yusuf menilai publik melihat reshuffle yang berulang tidak relevan terhadap perbaikan ekonomi dan politik, karena pembantu presiden dinilai lebih banyak diisi tim sukses, kaum oportunis, dan penjilat kekuasaan.
Ia pun menyebut reshuffle tersebut sebagai “Reshuffle ala Ketapel” – sebuah mainan berbentuk huruf Y dengan kelenturan busur panah yang bisa mengusir, melukai, bahkan mematikan.
“Sebuah elastisitas kekuasaan dalam wujud reshuffle ala Ketapel,” tutup Yusuf. (Supri)
