JAKARTA, Mediakarya – Ekonom INDEF yang juga Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, angkat bicara terkait kisruh penghentian pembangunan data center di Jatiluhur, Jawa Barat.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi blunder kebijakan tahun 1980-an yang membuat Indonesia kehilangan peluang emas investasi semikonduktor.
Didik menilai Indonesia saat ini dinilai layak sebagai negara tujuan investasi ketika tidak kurang dari investasi setara Rp360 triliun berebut masuk ke Indonesia. Kawasan yang menjadi sasaran lokasi data center ini antara lain adalah Batam, Jawa Barat, Madura dan Bali.
“Perkembangan ini merupakan peluang emas, yang tidak boleh terperosok ke lubang yang sama pada tahun 1980-an kehilangan peluang emas investasi semi conductor,” ujar Didik dalam keterangannya, Ahad (4/10/2026).
Menurutnya, minat dan semangat investor sudah cukup jauh, pemerintah juga sudah dan mesti bersiap diri karena jumlah investasi ini sedemikian besar.
Peluang ini akan menolong ketertinggalan Indonesia dalam menarik investasi dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya.
Pemerintah sudah mematok target investasi data center AI senilai Rp360 triliun untuk masuk ke Indonesia. Pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun ini menjadi pertimbangan investor karena setidaknya sudah ada 182 data center yang berjalan di Indonesia.
Itu berarti Indonesia sudah layak menjalankan operasional teknologi canggih data center ini dimana mayoritas berada di Jakarta sebanyak 94 unit dan Batam 16 unit.
Khusus di Batam, lanjut Didik, rencana investasi data center diperkirakan bernilai US$ 15-20 miliar, dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt. Batam dengan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah 7 persen akan menjadi pusat pertumbuhan baru dengan pilar investasi data center ini.
Kisruh Jatiluhur Rusak Iklim Investasi
Didik menyayangkan di Jawa Barat justru terjadi kisruh dimana pembangunan data center dihentikan sepihak oleh Gubernur dengan berbagai alasan lingkungan hidup, pasokan air dan beragam alasan lainnya.
“Praktek kebijakan yang menyebabkan iklim investasi rusak seperti ini menjadi kendala besar bagi masa depan perekonomian, yang sekarang terhenti bertumbuh moderat 5 persen,” tegasnya.
Ia menegaskan Indonesia membutuhkan investasi yang besar dan peluang emas yang sedang hangat adalah kepercayaan investor untuk investasi data center di Indonesia. Di Jawa Barat peluang tersebut terganjal, yang kemungkinan bisa merusak iklim investasi.
“Kita bisa menjadi pandir seperti pelanduk terperosok dua kali di lobang yang sama. Persis seperti yang dilakukan gubernur Jawa Barat pada saat ini,” kritik Didik.
Ia mengingatkan blunder kebijakan tahun 1980-an ketika pemerintah secara tidak langsung mengusir peluang emas investasi semikonduktor karena anti otomatisasi dengan alasan menyingkirkan tenaga kerja manusia.
“Blunder kebijakan tahun 1980-an tersebut terjadi ketika raksasa teknologi dunia seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto sempat mendirikan basis perakitan chip besar di Jakarta dan Bandung tetapi secara tidak langsung diberangus oleh pemerintah,” jelasnya.
Pada tahun 1985, terjadi konflik kebijakan mengenai otomatisasi produksi, yang kemudian dimenangkan oleh aliran kuno ortodoks dengan membatasi otomatisasi dan memaksa penyerapan tenaga kerja manual kepada investor.
“Tentu saja kebijakan kuno seperti ini tidak cocok dengan investasi canggih mereka dan akhirnya hengkang ke Penang, Malaysia,” ujar Didik.
Sama seperti yang terjadi sekarang di Jawa Barat dimana investasi sudah dilaksanakan tetapi secara sepihak dihentikan. Ini merupakan pukulan telak terhadap investor menjadi palu mematikan bagi investasi karena tidak mendapatkan iklim berinvestasi yang nyaman dan pasti.
Berkaca dari Malaysia
Didik mengingatkan, Indonesia pada tahun 1970-an dan awal 1980-an sudah memimpin industri semikonduktor di Asia Tenggara. Tetapi gara-gara kebijakan yang buruk maka posisinya tergeser oleh Malaysia.
“Praktek kebijakan masa lalu yang kurang tepat dan kekalahan dalam pemasaran investasi dengan negara tetangga menyebabkan peluang itu terbang. Kini, Malaysia menguasai sekitar 13% pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan chip di dunia,” paparnya.
Oleh karena itu, pemerintah pusat harus dengan segera mengantisipasi ganjalan dari pemerintah daerah yang merusak iklim investasi.
“Pada sisi program di lapangan mulai dulu dari pemerintah daerah yang ramah investasi. Batam bisa menjadi hub data center utama kawasan karena Singapura mulai membatasi pembangunan baru karena keterbatasan lahan dan energi,” kata Didik.
Batam bisa mengambil peluang itu, didukung tiga faktor utama, dimana Indonesia merupakan pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan 200 juta lebih pengguna internet.
Didik menambahkan, investor raksasa teknologi yang sudah ikut masuk telah mengumumkan investasi US$1,7 miliar untuk perluasan infrastruktur cloud dan AI di Indonesia, sementara AWS berkomitmen US$5 miliar.
“Firmus bahkan membangun kampus data center di Batam dengan target 170.000 akselerator AI. Kapasitas data center nasional diproyeksikan melampaui 2.000 MW pada 2030, dengan permintaan tumbuh 16,8% per tahun menurut proyeksi Bank Dunia,” tutup Didik. (Indra)
