JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Syakur Ali Mahdi Alhamid melontarkan kritik paling tajam terhadap penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Bagi GNK, Karhutla bukan sekadar bencana asap, melainkan cerminan trauma kebangsaan dan kegagalan negara memutus rantai kekuasaan oligarki sawit.
“Karhutla ini menjadikan kita seperti trauma yang mendalam sebagai anak bangsa. Yang terdampak itu banyak sekali, tapi pemerintah dikesankan tidak bijaksana, berpihak kepada pengusaha,” tegas Syakur kepada Mediakarya, Selasa (27/10/2026).
Secara analitik, Syakur menilai ada anomali. Pemerintah selalu mengaku objektif, memiliki peralatan canggih, dan anggaran besar untuk pemadaman. Namun setiap tahun, api yang sama muncul di titik yang sama, dengan pemilik konsesi yang sama.
“Pemerintah harus jeli, cerdik, dan teliti. Tapi yang terjadi justru pembiaran. Kita tahu siapa-siapa pelaku bisnis kelapa sawit itu,” ujarnya.
Ini bukan kelalaian teknis, melainkan persoalan keberpihakan. Ketika negara ragu menindak korporasi pembakar lahan demi menjaga iklim investasi, maka negara sesungguhnya sedang mempertaruhkan kesehatan 280 juta rakyatnya dan hubungan diplomatik dengan tetangga.
Faktanya, asap sudah sampai ke Malaysia dan Singapura. Singapura yang sangat bergantung pada sawit Indonesia untuk minyak goreng pun akhirnya naik pitam.
“Pemerintah Singapura berbicara berdasarkan kronologis yang terjadi. Protesnya memanas karena ada data, ada bukti. Mereka berharap pengertian pemerintah RI untuk segera menyelesaikan,” kata Syakur.
Yang paling berbahaya, kata GNK, adalah ketika isu Karhutla yang substansial ini direduksi menjadi perang komentar antar tokoh.
“Jangan terjebak membandingkan kepentingan Singapura soal sawit. Fokusnya harus satu: jangan sampai ada kata-kata tidak layak dilontarkan kepada pemerintah Indonesia. Ini sudah terlanjur berbalas pantun, tokoh bisnis, mantan menteri, tokoh masyarakat Singapura dan Indonesia saling sahut,” kritiknya.
Menurutnya, diplomasi asap tidak boleh diselesaikan dengan ego sektoral. Pemerintah harus sadar, Karhutla tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Harus segera diselesaikan. Semua peralatan sudah canggih. Jangan tunggu sampai Singapura dan Malaysia membawa isu ini ke forum internasional,” desaknya.
Bahlil Lahadalia: Blunder Fatal yang Merusak Wibawa Negara
Sasaran tembak paling keras GNK adalah Menko Hilirisasi yang merangkap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Di tengah krisis asap yang membutuhkan kecerdasan diplomatik, Bahlil justru mengumumkan rencana penghentian ekspor gas dan listrik ke Singapura secara terbuka ke media.
“Saya pribadi sangat menyesalkan Bahlil Lahadalia. Ini sangat tidak bijaksana,” tegas Syakur.
Secara analitik, GNK menyebut langkah Bahlil sebagai blunder tiga lapis:
Pertama, blunder diplomasi. Mengancam setop ekspor gas di saat kita sedang diprotes soal asap adalah seperti menyiram bensin ke api. Itu bukan menunjukkan wibawa, tapi kepanikan.
Kedua, blunder etika negara. Kontrak energi antar negara adalah dokumen rahasia negara yang bernilai strategis. Seorang menteri yang dewasa tidak akan mengumbar pemutusan kontrak di depan kamera.
Ketiga, blunder ekonomi. Ancaman terbuka itu justru membuat Singapura mencari alternatif pasokan permanen dari negara lain, yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.
“Mestinya tidak perlu dipublikasikan. Mestinya diam saja, tahu-tahu sudah diputuskan. Kontrak mau diakhiri, mau diteruskan, mau diputus, diam saja. Baru penyelesaiannya secara diplomatik,” ujar Syakur.
“Supaya terkesan pemerintah Indonesia berwibawa. Tidak asal-asalan mengambil sikap. Menteri-menteri kita harus lebih dewasa.”
GNK mengingatkan, Indonesia jauh lebih unggul secara diplomatik di ASEAN. Keunggulan itu jangan dirusak oleh gaya komunikasi menteri yang seperti preman pasar.
“Secara diplomatik, Indonesia jauh lebih unggul. Jangan dirusak dengan sikap yang tidak dewasa. Urus Karhutla dengan menindak pengusahanya, bukan dengan mengancam tetangga yang sedang sesak karena asap kita,” pungkasnya. (Adt)
