JAKARTA, Mediakarya – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo murka. Gugurnya sejumlah petugas dan relawan pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bukan lagi musibah biasa, tapi sinyal keras kegagalan total sistem penanganan Karhutla oleh negara.
Firman mendesak pemerintah berhenti dengan narasi duka cita seremonial dan segera melakukan evaluasi total.
“Gugurnya petugas dan relawan dalam penanganan Karhutla harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan petugas harus diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang,” tegas Firman dalam keterangan pers, Senin (26/10/2026).
Nyawa Jadi Taruhan Karena Negara Hanya Fokus Memadam, Bukan Mencegah
Menurut politisi senior Golkar ini, pola penanganan Karhutla selama ini salah kaprah dari hulu ke hilir. Negara baru sibuk dan gagah-gagahan saat api sudah membesar, hutan sudah jadi arang, dan asap sudah sampai ke Singapura.
“Peristiwa ini menjadi peringatan serius bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kesiapan personel, peralatan yang memadai, serta sistem mitigasi risiko yang kuat. Keselamatan petugas dan relawan harus menjadi prioritas,” katanya tajam.
Secara analitik, apa yang terjadi di lapangan adalah petugas disuruh maju berperang melawan api tanpa tameng yang layak. Alat minim, koordinasi berantakan, mitigasi risiko nol.
“Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas. Langkah pencegahan harus diperkuat melalui deteksi dini, patroli di kawasan rawan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan,” tegas legislator Dapil Jateng III itu.
Artinya, jangan hanya relawan yang disuruh mati-matian, sementara cukong pembakar lahannya bebas melenggang tanpa disentuh hukum.
Firman juga menyoroti borok lama yang tak pernah sembuh: ego sektoral. Ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, aparat, Manggala Agni, dan relawan yang selama ini terkesan jalan sendiri-sendiri saat di lapangan.
“Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus meminimalkan risiko yang dihadapi petugas di lapangan,” ujarnya.
Jika koordinasi masih seperti pemadam kebakaran yang datang tanpa air, maka korban berikutnya hanya soal waktu.
Jangan Biarkan Pengabdian Dibayar Air Mata
Lebih dari sekadar evaluasi teknis, Firman meminta negara hadir secara nyata bagi keluarga korban. Bukan sekadar karangan bunga dan ucapan belasungkawa.
“Negara juga harus memberikan perhatian kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas pengorbanan mereka. Jangan sampai pengabdian para petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa demi melindungi masyarakat dan lingkungan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegas Firman.
Bentuk perhatian itu harus konkret: bantuan, santunan, jaminan pendidikan anak, dan status yang jelas sesuai ketentuan. Ia menegaskan, tragedi ini harus jadi momentum terakhir untuk memperbaiki tata kelola Karhutla secara menyeluruh.
“Evaluasi perlu mencakup kesiapan personel, ketersediaan peralatan, efektivitas koordinasi, hingga penerapan standar keselamatan dalam operasi pemadaman. Dengan demikian, upaya melindungi kawasan hutan, lingkungan, serta masyarakat tidak lagi harus dibayar dengan hilangnya nyawa petugas dan relawan,” tutupnya. (Ugy)
