JAKARTA, Mediakarya – Bareskrim Polri dikabarkan mengamankan sejumlah perwira tinggi, salah satunya jenderal bintang empat jenderal bintang dua dan seorang Kombes. Jika benar, ini adalah guncangan paling serius dalam sejarah internal Polri dalam beberapa tahun terakhir.
Di tengah kabut informasi itulah, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid melempar seruan yang tak kalah keras: Presiden Prabowo Subianto harus segera turun tangan.
Desakan Habib Syakur ini bukan tanpa alasan. Ada dua sinyal besar yang terbaca dari peristiwa ini. Pertama, Ini Bukan Sekadar Kasus Pidana, Ini Perang Kendali Internal. Penangkapan perwira tinggi, apalagi menyentuh level bintang empat, tidak mungkin dilakukan tanpa kalkulasi politik dan komando yang sangat tinggi. Ini bukan operasi reserse biasa. Ini adalah pertaruhan institusi.
Habib Syakur secara jeli membaca bahwa Polri sebagai garda terdepan keamanan negara tidak boleh dibiarkan terbelah oleh kepentingan politik manapun. Pesannya jelas: ada upaya sistematis yang mencoba memanfaatkan dinamika internal Polri untuk kepentingan di luar institusi.
“Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, dibutuhkan organisasi yang solid dan bebas dari kepentingan politik manapun,” tegas Habib Syakur dalam keteranga tertulisnya yang diterima Mediakarya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurit Habib Syakur, gejolak di internal Polri itu merupakan peringatan keras bahwa yang terjadi bukan sekadar penegakan hukum, tapi potensi proxy war di tubuh Bhayangkara.
Kedua, Momentum Cuci Gudang dan Ujian Legitimasi Kapolri Suyudi Ario Seto. Inilah bagian paling analitik. GNK secara terbuka menyebut nama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai figur yang sedang berikhtiar memperbaiki citra Polri yang selama ini distigmakan bobrok.
Dukungan ini adalah sebuah legitimasi politik. Di saat isu penangkapan jenderal bintang empat bisa ditafsirkan sebagai serangan balik kepada kepemimpinan Kapolri, GNK justru memposisikan Suyudi Ario Seto sebagai eksekutor bersih-bersih, bukan sebagai target.
Langkah Bareskrim menangkap jenderalnya sendiri hanya bisa terjadi jika Kapolri memberikan lampu hijau penuh. Ini adalah gaya kepemimpinan shock therapy. Jika berhasil, citra Polri akan melesat sebagai institusi yang berani memotong dagingnya sendiri yang busuk. Jika gagal, Polri terancam disintegrasi.
Mengapa Prabowo Harus Turun Tangan?
Habib Syakur paham betul, tanpa backing dari Istana, operasi bersih-bersih setingkat bintang empat akan berbalik menjadi bumerang. Kapolri Suyudi Ario Seto butuh tameng politik setingkat Presiden.
Seruan agar Presiden Prabowo turun tangan adalah seruan untuk memberikan payung kepresidenan kepada Kapolri agar tidak ragu menuntaskan reformasi total. Prabowo sebagai mantan militer dan kini panglima tertinggi sangat paham bahwa soliditas Polri adalah kunci stabilitas nasional.
Ini bukan lagi soal kasus hukum perorangan. Ini adalah soal apakah Polri akan menjadi institusi yang solid, profesional, dan bebas politik di era Prabowo, atau kembali terjebak menjadi alat kepentingan kelompok yang distigma bobrok oleh rakyatnya sendiri.
Bola panas kini ada di tangan Mabes Polri dan Istana. Publik menunggu: siapa jenderal bintang empat itu, dan apakah ini awal dari Polri Baru yang dijanjikan?
