JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyesalkan langkah Mabes Polri yang hanya mencopot Kapolres Sukoharjo beserta Kasat Reskrim, Kanit Pidum dan Kanit PPA buntut penggerebekan Ponpes Putri Tahfiz di Sukoharjo.
Menurut Habib Syakur, sanksi itu tidak adil dan Mabes Polri terkesan tebang pilih serta melindungi perwira tinggi yang jelas-jelas bertanggung jawab.
“Seharusnya Mabes Polri juga mencopot Kapolda. Karena tindakan Kapolres dan jajaran di bawahnya dipastikan atas sepengetahuan Kapolda,” tegas Habib Syakur kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/11/2026).
Kapolda Klaim Sesuai Prosedur, Padahal Penuh Kejanggalan
Habib Syakur mengingatkan, publik sudah mengetahui sejak awal Kapolda Jawa Tengah justru pasang badan dan mengklaim bahwa penggerebekan ponpes di Sukoharjo itu sudah sesuai prosedur.
“Publik sudah mengetahuinya bahwa sejak awal Kapolda mengklaim bahwa penggerebekan ponpes di Sukoharjo itu sudah sesuai prosedur. Namun di sisi lain ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses pemeriksaan sejumlah santri,” ungkapnya.
Kejanggalan yang dimaksud mulai dari penggerebekan jam 2 dini hari terhadap santriwati putri dengan senjata laras panjang, pemeriksaan tanpa pendamping, hingga narasi barang bukti panahan olahraga yang disebut senjata tajam.
“Ini sangat tidak adil dan justru Mabes Polri terkesan melindungi perwira tinggi yang melakukan kesalahan. Kalau anak buah dicopot, masa pimpinannya yang merestui dibiarkan? Logika hukumnya di mana?” kecamnya.
Publik Tak Puas, Isu Pesantren Jadi Bahan Gorengan
Habib Syakur meyakini pencopotan Kapolres saja tidak akan memuaskan rasa keadilan publik. Justru akan memicu bola liar dan memperparah sentimen negatif di tengah gejolak rotasi mutasi di tubuh Polri.
“Saya menduga bahwa publik tidak puas atas pencopotan Kapolres saja. Justru ini akan menjadi bola liar, dan isu sentimen jajaran Polda Jateng terhadap pesantren dijadikan bahan gorengan di tengah gejolak rotasi mutasi di tubuh Polri,” tandasnya.
Oleh karena itu, ia mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak ragu mencopot Kapolda Jateng sebagai bentuk pertanggungjawaban komando dan untuk memulihkan marwah Polri di mata umat Islam.
Habib Syakur menambahkan, kasus penggerebekan penggerebekan Ponpes Putri Tahfiz di Sukoharjo kian menegaskan bahwa ada friksi yang kuat antara gerbong Listyo Sigit Prabowo dengan Suyudi Ario Seto di internal Polri.
Hal itu diperkuat pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat fit and proper test di depan Komisi III DPR RI terkait dengan tagline “Polisi Bersama Masyarakat” ternyata tidak sepenuhnya direspon dengan baik oleh jajaran di bawahnya. (Edr)
