Inisiator GNK Sebut Kapolda Jateng Paling Bertanggung Jawab, Seharusnya Dicopot Duluan

- Editor

Selasa, 3 November 2026 - 07:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid

JAKARTA, Mediakarya – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyesalkan langkah Mabes Polri yang hanya mencopot Kapolres Sukoharjo beserta Kasat Reskrim, Kanit Pidum dan Kanit PPA buntut penggerebekan Ponpes Putri Tahfiz di Sukoharjo.

Menurut Habib Syakur, sanksi itu tidak adil dan Mabes Polri terkesan tebang pilih serta melindungi perwira tinggi yang jelas-jelas bertanggung jawab.

“Seharusnya Mabes Polri juga mencopot Kapolda. Karena tindakan Kapolres dan jajaran di bawahnya dipastikan atas sepengetahuan Kapolda,” tegas Habib Syakur kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/11/2026).

Kapolda Klaim Sesuai Prosedur, Padahal Penuh Kejanggalan

Habib Syakur mengingatkan, publik sudah mengetahui sejak awal Kapolda Jawa Tengah justru pasang badan dan mengklaim bahwa penggerebekan ponpes di Sukoharjo itu sudah sesuai prosedur.

“Publik sudah mengetahuinya bahwa sejak awal Kapolda mengklaim bahwa penggerebekan ponpes di Sukoharjo itu sudah sesuai prosedur. Namun di sisi lain ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses pemeriksaan sejumlah santri,” ungkapnya.

Kejanggalan yang dimaksud mulai dari penggerebekan jam 2 dini hari terhadap santriwati putri dengan senjata laras panjang, pemeriksaan tanpa pendamping, hingga narasi barang bukti panahan olahraga yang disebut senjata tajam.

“Ini sangat tidak adil dan justru Mabes Polri terkesan melindungi perwira tinggi yang melakukan kesalahan. Kalau anak buah dicopot, masa pimpinannya yang merestui dibiarkan? Logika hukumnya di mana?” kecamnya.

Baca Juga:  GNK Apresiasi Kapolri Suyudi Kedepankan Integritas, Ingatkan Bahaya Oknum Jual Nama Kapolri Berjubah Agama

Publik Tak Puas, Isu Pesantren Jadi Bahan Gorengan

Habib Syakur meyakini pencopotan Kapolres saja tidak akan memuaskan rasa keadilan publik. Justru akan memicu bola liar dan memperparah sentimen negatif di tengah gejolak rotasi mutasi di tubuh Polri.

“Saya menduga bahwa publik tidak puas atas pencopotan Kapolres saja. Justru ini akan menjadi bola liar, dan isu sentimen jajaran Polda Jateng terhadap pesantren dijadikan bahan gorengan di tengah gejolak rotasi mutasi di tubuh Polri,” tandasnya.

Oleh karena itu, ia mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak ragu mencopot Kapolda Jateng sebagai bentuk pertanggungjawaban komando dan untuk memulihkan marwah Polri di mata umat Islam.

Habib Syakur menambahkan, kasus penggerebekan penggerebekan Ponpes Putri Tahfiz di Sukoharjo kian menegaskan bahwa ada friksi yang kuat antara gerbong Listyo Sigit Prabowo dengan Suyudi Ario Seto di internal Polri.

Hal itu diperkuat pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat fit and proper test di depan Komisi III DPR RI terkait dengan tagline “Polisi Bersama Masyarakat” ternyata tidak sepenuhnya direspon dengan baik oleh jajaran di bawahnya. (Edr)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah
Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso, Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal
Kirim Surat ke Presiden Prabowo, DPD Korps Alumni KNPI Jakarta Timur Tolak Pemindahan Badak Jawa
Kapolda Jatim Bongkar Borok Reskrim, Dari LP Sampai Tetapkan Tersangka Bayar
Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Mulai Hari Ini Dicopot, Mas Pram: Sudah Konsultasi dengan Pemerintah Pusat
Vonis 1,5 Tahun Sudah Inkrah Tapi Terpidana Masih Bebas, Kejagung Dibuat Tak Berdaya oleh Matutina
Silvester Matutina Nongol di Peresmian Resto Anaknya, Politisi PDIP: Negara Hukum Diinjak-injak, Kejaksaan Tak Mampu atau Tak Mau?
Jangan Hanya Tangkap Operator, Kapolri Didesak Seret Dalang di Balik Kasus Penyadapan Ilegal

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:21 WIB

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah

Selasa, 17 November 2026 - 12:17 WIB

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso, Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal

Selasa, 17 November 2026 - 08:58 WIB

Kapolda Jatim Bongkar Borok Reskrim, Dari LP Sampai Tetapkan Tersangka Bayar

Senin, 16 November 2026 - 15:45 WIB

Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemerintahan DKI Mulai Hari Ini Dicopot, Mas Pram: Sudah Konsultasi dengan Pemerintah Pusat

Senin, 16 November 2026 - 14:50 WIB

Vonis 1,5 Tahun Sudah Inkrah Tapi Terpidana Masih Bebas, Kejagung Dibuat Tak Berdaya oleh Matutina

Berita Terbaru