JAKARTA, Mediakarya – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden mengakibatkan kekosongan kursi orang nomor dua di negeri ini.
Pertanyaan yang paling banyak muncul adalah siapa yang diuntungkan atas mundurnya Gibran dari kursi Wapres?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak dibiarkan lama.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, kursi Wapres itu bukan kursi yang bisa diperebutkan secara bebas oleh siapa saja. Kuncinya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pengusul, dan MPR sebagai pemilih.
Publik pun kini mempertanyakan, jangan sampai kursi Wakil Presiden diduduki oleh partai di luar koalisi pemerintahan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Kekhawatiran itu masuk akal. Jika kursi Wapres jatuh ke figur di luar KMP, dikhawatirkan stabilitas pemerintahan Prabowo bisa terganggu. Wapres dari luar koalisi berpotensi menjadi matahari kembar, menjadi pusat kekuasaan tandingan, atau bahkan menjadi kendaraan politik untuk 2029 yang tidak sejalan dengan Presiden.
“Wapres itu bukan sekadar ban serep. Wapres itu adalah orang yang harus satu napas dengan Presiden. Kalau Wapresnya dari luar koalisi, pemerintah akan sulit jalan,” ujar Ketum Pemuda Mandiri Peduli rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat alias kang Joker yang dihubungi Mediakarya, Kamis (12/11/2026) malam.
Oleh karena itu, kang Joker menilai figur pengganti Gibran harus berasal dari dalam KMP, partai yang sejak awal mengusung dan memenangkan Prabowo-Gibran, serta yang selama ini konsisten mendukung pemerintahan.
Ada beberapa nama yang dinilai paling berpeluang dan paling tepat untuk menggantikan Gibran, jika skenario kekosongan itu benar-benar terjadi:
1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Demokrat
Nama paling kuat. AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat, partai yang menjadi salah satu penopang utama KMP. AHY kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengalaman militer, birokrasi, dan kepemimpinan partai membuatnya dinilai paling siap secara ketatanegaraan.
“Keuntungan bagi KMP, Demokrat akan semakin solid, basis pemilih muda dan pemilih luar Jawa bisa diperkuat,” ungkap kang Joker.
2. Zulkifli Hasan (Zulhas) – PAN
Ketua Umum PAN dan kini Menko Pangan. Zulhas adalah politisi senior yang piawai menjaga koalisi. PAN selama ini menjadi partai yang loyal kepada pemerintahan.
“Namun, Zulhas juga punya beban politik karena kedekatannya dengan Jokowi dan isu-isu lama yang kerap diungkit publik. Meski memilik peluang namun figur Zulhas bisa jadi beban Prabowo,” katanya.
3. Airlangga Hartarto – Golkar
Ketua Umum Golkar dan mantan Menko Perekonomian. Golkar adalah partai terbesar di KMP di parlemen. Secara hitungan kursi DPR, Golkar paling berhak mengklaim kursi Wapres.
“Airlangga dinilai teknokratis, tenang, dan bisa menjadi penyeimbang Prabowo. Kelemahannya, dia dinilai kurang p5opuler di akar rumput sebagai figur nasional,” kata dia.
4. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) – PKB
Ketua Umum PKB. PKB bergabung ke KMP setelah Pilpres. Cak Imin punya basis massa Nahdliyin yang besar. Jika Prabowo ingin memperkuat dukungan Islam tradisional dan Jawa Timur, Cak Imin bisa menjadi pilihan.
“Namun, rekam jejak Cak Imin yang pernah menjadi rival di Pilpres 2024 membuat sebagian pendukung KIM masih ragu,” jelas Kang Joker.
Siapa Yang Diuntungkan
Dengan mundurnya Gibran dari RI 2 pihak yang paling diuntungkan secara politik adalah partai yang kadernya berhasil menduduki kursi Wapres.
Partai itu akan mendapatkan panggung nasional selama 3 tahun ke depan, mendapatkan akses kekuasaan, dan mendapatkan modal besar untuk Pilpres 2029. Sebaliknya, partai yang gagal menempatkan kadernya, akan kehilangan momentum.
Di sinilah ujian bagi KMP. Jika KMP solid dan Presiden Prabowo mampu memilih figur yang diterima semua partai koalisi, maka kekosongan Wapres justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat pemerintahan.
Tapi jika KMP terbelah dan masing-masing partai saling berebut kursi Wapres, maka yang diuntungkan justru pihak di luar KIM yang selama ini menunggu celah untuk masuk.
“Jangan sampai gara-gara rebutan kursi Wapres, KMP pecah. Kalau KMP pecah, yang tertawa justru oposisi,” ujar pengamat tersebut.
Publik kini menunggu. Apakah Prabowo akan memilih figur yang aman dan loyal, atau figur yang kuat secara elektoral tapi berpotensi menjadi rival?
Satu hal yang pasti, kursi Wapres tidak boleh kosong terlalu lama, dan tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. (Edr)
