JAKARTA, Mediakarya – Menanggapi ramainya pemberitaan mengenai isu kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, Gerakan Keadilan Sosial Nusantara (GKSN) menyampaikan sikap tegas, Wapres harus tetap menjalankan amanat konstitusionalnya sampai akhir masa jabatan sesuai UUD 1945.
Wakil Ketua Umum GKSN, Ricky Dodo Banjarnahor, menegaskan jabatan Wakil Presiden bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanat kenegaraan yang mengandung tanggung jawab besar terhadap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
“Jangan mundur, Pak Gibran! Tetap jalankan amanat konstitusi dan tuntaskan tanggung jawab kenegaraan sampai akhir masa jabatan sesuai ketentuan UUD 1945. Mandat rakyat harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara,” tegas Ricky dalam keterangan tertulisnya kepada Mediakarya, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, dinamika politik, tekanan kepentingan, maupun pertarungan elite tidak boleh mengaburkan tanggung jawab konstitusional seorang pejabat negara.
Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan generasi muda harus dibuktikan melalui keberanian menjaga demokrasi, mengawal kebijakan pemerintah, memperjuangkan keadilan sosial, serta memastikan kepentingan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir kelompok.
Ricky juga mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kekuasaan tidak menjadi instrumen transaksi bagi kelompok tertentu yang mengejar keuntungan pribadi, bisnis, maupun politik di sekitar lingkaran kekuasaan.
“Negara tidak boleh disandera oleh kartel politik kekuasaan. Kekuasaan bukan komoditas untuk diperdagangkan, jabatan publik bukan fasilitas untuk memperkaya kelompok, dan sumber daya negara bukan milik segelintir elite,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa praktik Serakahnomics, politik transaksional, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan harus menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi seharusnya menghadirkan kesejahteraan yang merata, bukan justru memperlebar kesenjangan dan memusatkan keuntungan pada kelompok tertentu.
Setiap dugaan penyimpangan kekuasaan harus diuji secara transparan, objektif, dan berdasarkan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban hukum.
Dalam pernyataannya, Ricky menegaskan bahwa dukungan terhadap Wakil Presiden Gibran tidak berarti menghilangkan sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami mendukung kepemimpinan, bukan mengultuskan kekuasaan. Kami membela konstitusi, bukan kepentingan kelompok. Ketika pemerintah berpihak kepada rakyat, kami berdiri mendukung. Namun, ketika kekuasaan menyimpang, kami berdiri paling depan untuk mengkritik dan melawannya secara konstitusional,” katanya.
Menurut Ricky, loyalitas kepada negara tidak boleh disalahartikan sebagai kewajiban untuk diam ketika terjadi ketidakadilan. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan perubahan melalui jalur hukum serta mekanisme demokrasi.
Ricky menegaskan bahwa Indonesia bukan milik satu keluarga, satu kelompok politik, ataupun segelintir elite. Indonesia adalah milik seluruh rakyat.
Demokrasi tidak boleh hanya menjadi panggung pergantian kekuasaan, sementara kepentingan masyarakat justru terpinggirkan oleh transaksi politik dan kepentingan kelompok.
“Kami tidak sedang membela jabatan seseorang semata. Kami memperjuangkan prinsip bahwa mandat rakyat harus dihormati, konstitusi harus ditegakkan, dan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas konstitusi dan tidak boleh ada kepentingan kelompok yang mengalahkan kepentingan rakyat,” beber Ricky.
Menutup pernyataannya, Ricky kembali menegaskan dukungan GKSN agar Wakil Presiden Gibran tetap menjalankan amanat konstitusionalnya sampai akhir masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan mundur, Pak Gibran! Tuntaskan amanat konstitusi. Lawan Serakahnomics, tolak kartel politik kekuasaan, dan kawal keadilan sosial. Sebab, konstitusi adalah panglima, rakyat adalah pemegang kedaulatan, dan keadilan sosial adalah tujuan perjuangan kita bersama,” pungkasnya. (Pri)
