Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat

- Editor

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, Mediakarya – Pengamat politik Guntur Wijaya Putra menilai kriteria calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus bebas dari persoalan pribadi maupun keluarga serta isu miring.

Menurut Guntur, meski pemilihan cawapres tersebut melalui usulan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang diusulkan ke MPR, publik harus mengetahui standar integritas serta rekam jejak seorang kandidat.

“Jangan sampai Cawapres pengganti Gibran justru memiliki celah yang sama dan kembali digugat lantaran pribadi maupun keluarganya memiliki rekam jejak yang tidak baik,” tegas Guntur kepada Mediakarya di Jakarta,  Senin (16/11/2026).

Guntur mengingatkan, polemik yang menyertai proses pencalonan sebelumnya jangan sampai terulang. Jika figur yang diusung kembali dipersoalkan, maka pemerintahan akan tersandera oleh perdebatan yang tidak produktif.

Misalnya, kata Guntur, cawapres itu pernah melakukan tindakan asusila, dugaan korupsi, atau tindakan tercela lainnya yang melanggar hukum.

“Jika ada celah seperti itu, maka sejak awal sudah bermasalah. Jangan sampai kita memilih figur yang sejak hari pertama sudah digugat legitimasi moral dan hukumnya,” ujar Guntur.

Menurut Guntur, bebasnya kandidat dan keluarganya dari masalah hukum atau isu etika dapat meminimalkan risiko konflik kepentingan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang saat menjabat atau saat menduduki jabatan sebelumnya.

Kandidat yang tidak tersandung isu miring dinilai lebih mudah membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif tanpa terganggu oleh polemik masa lalu.

“Pemerintahan tidak bisa berjalan efektif jika setiap minggu publik disuguhi polemik soal masa lalu Wapresnya. Legitimasi itu mahal, jangan dirusak sejak awal,” kata Guntur.
Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur syarat administratif, seperti tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindak pidana tertentu.

Baca Juga:  Kaesang Tanggapi Santai Soal "Solo Bukan Gibran"

Guntur menegaskan, syarat administratif itu adalah batas minimal. Di atas itu, ada syarat etik dan integritas yang jauh lebih penting, yakni rekam jejak yang bersih, tidak bermasalah, dan tidak menimbulkan keraguan publik.

“UU Pemilu itu baru syarat minimal. Yang kita tuntut adalah standar moral dan integritas yang maksimal. Jangan hanya lolos administrasi, tapi gagal di mata publik,” tegasnya.

Mengerucut ke Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra

Menurut Guntur, berdasarkan informasi yang berkembang, partai yang tergabung dalam KIM tidak mengajukan nama selain dari Partai Gerindra. Dari sejumlah nama yang beredar, mengerucut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco AHmad sebagai calon terkuat dari Partai Gerindra.

Namun demikian, Guntur berharap figur yang dicalonkan Gerindra tersebut tidak memiliki celah hukum untuk dilakukan gugatan sebagaimana capres sebelumnya yang dipersoalkan legalitas administrasinya, yakni terkait dengan ijazahnya yang dinilai tidak sah.

“Kami berharap figur dari Gerindra ini benar-benar bersih. Jangan ada lagi celah ijazah, celah administrasi, celah hukum, yang bisa dijadikan bahan gugatan. Itu akan sangat melelahkan bangsa ini,” ujar Guntur.

Jika itu terjadi, kata Guntur, maka bangsa ini terancam mengalami kemunduran, karena hanya sibuk memperdebatkan soal administrasi yang seharusnya sudah tuntas dari awal pencalonan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

“Bangsa ini akan mundur jika kita hanya sibuk memperdebatkan soal administrasi yang seharusnya sudah tuntas dari awal pencalonan. Energi bangsa habis untuk polemik, bukan untuk pembangunan,” pungkas Guntur. (Pri)

 

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 
Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra
Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar
Haidar Alwi Ungkap Tiga Alasan Prabowo Pertimbangkan Dasco Gantikan Gibran
Dinilai Santun, Patriotis, dan Tidak Diragukan Loyalitasnya ke NKRI, Analis Politik ini Dukung Penuh Dasco Gantikan Gibran
Tutup Golkar e-sports Turnament 2026, Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji ; Event e-sports ini Bukti Golkar Akrab Dengan Anak Muda
GNK Bedah Sikap Bahlil: Dari Ancaman Somasi, Tradisi Golkar yang Diterabas, Hingga Dugaan Boneka Jokowi
Guntur Romli Tegaskan PDI Perjuangan Tidak Berambisi Soal Wapres, Jangan Mengalihkan Isu!

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat

Senin, 16 November 2026 - 11:20 WIB

Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 

Minggu, 15 November 2026 - 19:17 WIB

Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra

Minggu, 15 November 2026 - 17:12 WIB

Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar

Minggu, 15 November 2026 - 15:56 WIB

Haidar Alwi Ungkap Tiga Alasan Prabowo Pertimbangkan Dasco Gantikan Gibran

Berita Terbaru