JAKARTA, Mediakarya – Pengamat politik Guntur Wijaya Putra menilai kriteria calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus bebas dari persoalan pribadi maupun keluarga serta isu miring.
Menurut Guntur, meski pemilihan cawapres tersebut melalui usulan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang diusulkan ke MPR, publik harus mengetahui standar integritas serta rekam jejak seorang kandidat.
“Jangan sampai Cawapres pengganti Gibran justru memiliki celah yang sama dan kembali digugat lantaran pribadi maupun keluarganya memiliki rekam jejak yang tidak baik,” tegas Guntur kepada Mediakarya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Guntur mengingatkan, polemik yang menyertai proses pencalonan sebelumnya jangan sampai terulang. Jika figur yang diusung kembali dipersoalkan, maka pemerintahan akan tersandera oleh perdebatan yang tidak produktif.
Misalnya, kata Guntur, cawapres itu pernah melakukan tindakan asusila, dugaan korupsi, atau tindakan tercela lainnya yang melanggar hukum.
“Jika ada celah seperti itu, maka sejak awal sudah bermasalah. Jangan sampai kita memilih figur yang sejak hari pertama sudah digugat legitimasi moral dan hukumnya,” ujar Guntur.
Menurut Guntur, bebasnya kandidat dan keluarganya dari masalah hukum atau isu etika dapat meminimalkan risiko konflik kepentingan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang saat menjabat atau saat menduduki jabatan sebelumnya.
Kandidat yang tidak tersandung isu miring dinilai lebih mudah membangun legitimasi dan kepercayaan publik, sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif tanpa terganggu oleh polemik masa lalu.
“Pemerintahan tidak bisa berjalan efektif jika setiap minggu publik disuguhi polemik soal masa lalu Wapresnya. Legitimasi itu mahal, jangan dirusak sejak awal,” kata Guntur.
Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur syarat administratif, seperti tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindak pidana tertentu.
Guntur menegaskan, syarat administratif itu adalah batas minimal. Di atas itu, ada syarat etik dan integritas yang jauh lebih penting, yakni rekam jejak yang bersih, tidak bermasalah, dan tidak menimbulkan keraguan publik.
“UU Pemilu itu baru syarat minimal. Yang kita tuntut adalah standar moral dan integritas yang maksimal. Jangan hanya lolos administrasi, tapi gagal di mata publik,” tegasnya.
Mengerucut ke Wakil Ketua DPR RI dari Gerindra
Menurut Guntur, berdasarkan informasi yang berkembang, partai yang tergabung dalam KIM tidak mengajukan nama selain dari Partai Gerindra. Dari sejumlah nama yang beredar, mengerucut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco AHmad sebagai calon terkuat dari Partai Gerindra.
Namun demikian, Guntur berharap figur yang dicalonkan Gerindra tersebut tidak memiliki celah hukum untuk dilakukan gugatan sebagaimana capres sebelumnya yang dipersoalkan legalitas administrasinya, yakni terkait dengan ijazahnya yang dinilai tidak sah.
“Kami berharap figur dari Gerindra ini benar-benar bersih. Jangan ada lagi celah ijazah, celah administrasi, celah hukum, yang bisa dijadikan bahan gugatan. Itu akan sangat melelahkan bangsa ini,” ujar Guntur.
Jika itu terjadi, kata Guntur, maka bangsa ini terancam mengalami kemunduran, karena hanya sibuk memperdebatkan soal administrasi yang seharusnya sudah tuntas dari awal pencalonan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
“Bangsa ini akan mundur jika kita hanya sibuk memperdebatkan soal administrasi yang seharusnya sudah tuntas dari awal pencalonan. Energi bangsa habis untuk polemik, bukan untuk pembangunan,” pungkas Guntur. (Pri)









