Prof. Rias: Memaksakan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Adalah Pengkhianatan Terhadap Kebenaran

- Editor

Rabu, 18 November 2026 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Listyo Sigit Prabowo  (Ist)

Listyo Sigit Prabowo (Ist)

JAKARTA, Mediakarya – Pakar hukum tata negara dan pengamat politik senior, Prof. Ryaas Rasyid, melontarkan pernyataan keras terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang kini menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Prof. Ryaas, publik tidak boleh dikecoh dengan narasi bahwa kasus penyadapan itu berhenti hanya pada sosok Listyo Sigit. Sebab, secara logika kekuasaan, mustahil Listyo bergerak sendiri tanpa ada orang di atasnya.

“Tidak meyakini bahwa terakhir penyadapan itu Listyo, pasti ada orang di atasnya. Tidak, tidak percaya, tidak yakin ada orang di atasnya, mesti ada,” tegas Prof. Ryaas Rasyid seperti dikutip dari youtube abrahamsamadspeakup, Selasa (17/11/2026).

Prof. Ryaas menegaskan, struktur komando di Polri sangat jelas. Siapa yang bisa memerintah Kapolri? Hanya ada satu nama yang dinilai punya jasa, pengaruh, dan sisa-sisa kekuatan politik untuk itu.

“Dan itu tidak mungkin dihindari lagi, di atasnya Listyo cuma Jokowi. Yang bisa perintah Listyo karena ada jasa dan ada apa itu sisa-sisa pengaruh itu hanya Jokowi, enggak mungkin orang lain, siapa yang lain?” ujar Prof. Ryaas.

Ia bahkan menepis spekulasi yang menyebut nama Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pihak di atas Listyo.

“Sekarang kalau ada yang sebut-sebut barangkali Pak Luhut, ya Pak Luhut tidak itu,” tegasnya.

Bagi Prof. Ryaas, keterkaitan berantai dalam kasus ini sudah tidak terbantahkan secara logika politik. Namun, ia mengakui, secara hukum semua itu tetap harus dibuktikan.

“Jadi ini kalau menurut saya sudah tidak terbantahkan, cuma memang secara hukum kan harus dibuktikan,” katanya.

Baca Juga:  Kunjungan ke Banjarnegara Dikawal Ratusan Personel Polisi, Jokowi Dituding Salahgunakan Fasilitas Negara

Ia menyoroti rangkaian peristiwa yang dinilai janggal dan saling berkaitan. Mulai dari pengunduran diri, hingga tiba-tiba Kapolri di Komisi III DPR menjelaskan bahwa penyadapan itu Listyo Sigit dan tidak ada lagi di atasnya.

“Berhenti pada Listyo itu adalah satu pengkhianatan terhadap usaha membuka kebenaran. Karena terlalu dipaksakan bahwa hanya berhenti di Listyo,” ujar Prof. Ryaas.

“Menurut saya ya, itu kan enggak terlalu lama ya. Ada pengunduran diri, sebelum pengunduran diri kalau enggak salah tiba-tiba Kapolri di Komisi Tiga itu menjelaskan bahwa penyadapan itu Listyo Sigit tidak ada lagi di atasnya kan. Ya, tiba-tiba ada kelihatannya ada kaitannya semua Prof ya. Sangat mungkin,” tambahnya.

Rakyat Berhak Tahu Kebenaran

Prof. Ryaas menegaskan, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia berhak untuk mengetahui kebenaran secara utuh. Jangan sampai ada pihak yang mengkhianati kebenaran dengan memaksakan kasus ini berhenti di tengah jalan.

“Jadi kita ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran,” serunya.

Ia juga mengingatkan penguasa, bahwa publik saat ini tidak bisa lagi dibodohi dengan pernyataan resmi semata. Masyarakat punya logika sendiri, dan jauh lebih pintar dari yang dibayangkan penguasa.

“Karena walaupun Anda memaksakan itu berhenti pada Listyo ya, publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Mempunyai logika sendiri dan saya kira mereka jauh lebih pintar daripada penguasa yang ada sekarang,” pungkas Prof. Ryaas Rasyid. (Ugy)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Makar Penyadapan Gagal, Yang Jatuh Justru Perancangnya
Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat
Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 
Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra
Pengamat Politik Ini Sebut Doli Kurnia Pewaris Akbar Tandjung, Pendobrak Tradisi ABS di Golkar
Haidar Alwi Ungkap Tiga Alasan Prabowo Pertimbangkan Dasco Gantikan Gibran
Dinilai Santun, Patriotis, dan Tidak Diragukan Loyalitasnya ke NKRI, Analis Politik ini Dukung Penuh Dasco Gantikan Gibran
Tutup Golkar e-sports Turnament 2026, Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji ; Event e-sports ini Bukti Golkar Akrab Dengan Anak Muda

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 06:00 WIB

Prof. Rias: Memaksakan Kasus Penyadapan Berhenti di Listyo Adalah Pengkhianatan Terhadap Kebenaran

Selasa, 17 November 2026 - 07:10 WIB

Makar Penyadapan Gagal, Yang Jatuh Justru Perancangnya

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

Cawapres Pengganti Gibran Harus Bersih, Pengamat: Jangan Punya Celah Hukum yang Berpotensi Kembali Didugat

Senin, 16 November 2026 - 11:20 WIB

Cawapres Harus Sesuai Keinginan Prabowo, KMP Serahkan ke Gerindra Agar Presiden Nyaman 

Minggu, 15 November 2026 - 19:17 WIB

Zulkifli Hasan: PAN Tidak Ajukan Kader, Sepakat Dukung Calon Wapres dari Gerindra

Berita Terbaru