LBH TOHO TNR Soroti Penggunaan APBD 2026 Nias Selatan untuk Fasilitas Instansi Vertikal Miliiaran Rupiah

- Editor

Selasa, 17 November 2026 - 20:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum LBH TOHO TNR, Reminisir Harita, S.H

Ketua Umum LBH TOHO TNR, Reminisir Harita, S.H

Nias Selatan, Mediakarya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TOHO TNR mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan segera memberikan klarifikasi terbuka terkait teguran hukum (somasi) yang telah di layangkan pada 09 November 2026. Hingga saat ini, pemerintah daerah dinilai belum memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai dugaan rangkap jabatan serta alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal.

Dalam keterangannya, Ketua Umum LBH TOHO TNR, Reminisir Harita, S.H., kepada awak media pada Selasa (17/11/2026) dikantor LBH TOHO TNR, mempertanyakan dasar hukum rangkap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat yang dijabat oleh Amsarno Sarumaha, S.H., M.H., termasuk kejelasan mengenai penerimaan tunjangan selama masa jabatannya.

Selain itu, Remisir Harita tersebut menyoroti anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nias Selatan Tahun Anggaran 2026 yang mengalokasikan dana untuk proyek fisik bagi aparat penegak hukum (APH).

Adapun rincian data yg diperoleh LBH TOH TNR terkait anggaran proyek yg dipersoalkan meliputi:
1. Pembangunan Gedung Serbaguna di Kejaksaan Negeri Nias Selatan dengan pagu anggaran Rp900.000.000.
2. Pembangunan Lanjutan Barak Lajang di Polres Nias Selatan dengan pagu anggaran Rp500.000.000.
3. Pembangunan Gapura dan Rehabilitasi Polsek Lahusa dengan pagu anggaran Rp1.000.000.000.

Menurut Remisir Harita, pengalokasian APBD untuk pembangunan fisik di lingkungan Polres dan Kejaksaan merupakan kebijakan yang keliru secara administratif. Kedua institusi tersebut merupakan lembaga vertikal yang urusan pertahanan, keamanan, dan yustisinya menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Penggunaan APBD untuk proyek pembangunan fasilitas instansi vertikal sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keuangan daerah maupun penyalahgunaan kewenangan,” tegas Remisir Harita.

Baca Juga:  Putusan Sengketa Dinilai Cacat Substansi, Tim Hukum Yuli Yanti Hutagaol Adukan Hakim PN Jakarta Utara ke KY

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 298 ayat 1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Pasal 49 ayat 1), serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (Pasal 282 ayat 2), belanja daerah dilarang digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dana APBD seharusnya diprioritaskan bagi pelayanan dasar masyarakat seperti infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Reminisir Harita, S.H., menjelaskan batasan hukum kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

“Kerja sama antara Pemda dan instansi vertikal seperti Polres dan Kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah barang yang sudah ada, bukan pembangunan fisik gedung baru menggunakan APBD,” ujar Reminisir Harita.

Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran di luar kewenangan berpotensi menimbulkan implikasi sanksi administratif sesuai Pasal 67 dan Pasal 78 UU 23/2014, hingga ancaman pidana korupsi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 apabila terbukti merugikan keuangan negara.

Sebagai langkah lanjutan, LBH TOHO TNR mendesak DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara ketat terhadap jalannya roda pemerintahan.

“Keberadaan LBH TOHO TNR di Kabupaten Nias Selatan akan terus mengawal dan mengingatkan Bupati terkait kebijakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan maupun kepentingan masyarakat. Kami juga sedang menyiapkan dokumen untuk menyampaikan laporan resmi kepada instansi yang berwenang,” pungkasnya. (Nan)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah
Bhayangkari Cabang Manggarai Salurkan Bantuan Sosial Untuk Anggota Polres dan Anak TK Kemala 09 Ruteng
LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II
LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan
Tingkatkan Kompetensi Digital, Dinas Pendidikan Nias Selatan Gelar Pelatihan Aplikasi Pendidikan Jenjang PAUD
Jalan Menuju Kampung Pajajaran Desa Kuta Bogor, Kini Dapat Dilalui Roda Empat

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 20:17 WIB

LBH TOHO TNR Soroti Penggunaan APBD 2026 Nias Selatan untuk Fasilitas Instansi Vertikal Miliiaran Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 12:21 WIB

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah

Selasa, 17 November 2026 - 12:11 WIB

Bhayangkari Cabang Manggarai Salurkan Bantuan Sosial Untuk Anggota Polres dan Anak TK Kemala 09 Ruteng

Senin, 16 November 2026 - 08:02 WIB

LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II

Sabtu, 14 November 2026 - 19:44 WIB

LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH

Berita Terbaru