Kang Joker Geram! Wakil Wali Kota Bandung Ditantang Buka Suara, Jangan Bersembunyi di Balik Pengacara

- Editor

Rabu, 18 November 2026 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketum PMPRI Rohimat alias Joker

Ketum PMPRI Rohimat alias Joker

BANDUNG, Mediakarya – Di balik riuh Balai Kota Bandung, keheningan seorang pejabat publik justru bersuara lebih lantang daripada pernyataan resmi mana pun.

Ruang publik Kota Kembang kini kembali dipenuhi spekulasi liar menyusul mencuatnya pernyataan Rohman Hidayat, pengacara yang mendampingi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam perkara hukum hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Alih-alih berhenti pada pembelaan hukum kliennya, pernyataan sang kuasa hukum justru melebar. Ia menyoroti soal pemulihan kewenangan serta relasi kerja di pucuk pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Dan di sinilah masalahnya dimulai.

Menanggapi riuh diskursus tersebut, Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, menilai situasi ini telah melampaui sekadar perdebatan biasa.

Menurutnya, figur publik sekelas Wakil Wali Kota Bandung kini dituntut untuk memberikan kejernihan sikap secara langsung dan terbuka. Jangan lagi bersembunyi di balik pengacara. Warga butuh mendengar langsung dari mulut Wakil Wali Kotanya.

“Narasi yang berkembang liar di ruang publik ini berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakharmonisan di tubuh pimpinan Pemkot Bandung. Klarifikasi langsung dari Wakil Wali Kota menjadi kunci untuk meluruskan informasi dan mencegah polemik ini berlarut-larut,” ujar Kang Joker, Selasa (17/11/2026).

Pesan Kang Joker tegas: potong rantai spekulasi sebelum menjadi bola salju politik yang menghantam Pemkot Bandung.

Selain meredam spekulasi, pimpinan PMPRI juga menyoroti pentingnya memisahkan garis batas antara sikap hukum privat dan sikap resmi pemerintahan.

Baca Juga:  PMPRI Kritisi Raperda Holding BUMN Jabar Rp500 Miliar

Ketika pernyataan seorang pengacara klien mulai menyentuh ranah tata kelola pemerintahan daerah, batas antara pembelaan litigasi dan posisi resmi negara menjadi kabur. Siapa yang sebenarnya bicara? Erwin sebagai pribadi, atau Erwin sebagai Wakil Wali Kota?

“Masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai sejauh mana pernyataan kuasa hukum itu merepresentasikan sikap resmi Wakil Wali Kota dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik,” tegasnya.

Warga Bandung berhak tahu: apakah pernyataan Rohman Hidayat itu suara resmi Wakil Wali Kota, atau hanya strategi pembelaan hukum?

Persoalan komunikasi di tingkat elite ini, lanjut Kang Joker, pada akhirnya berdampak langsung pada denyut nadi birokrasi di lapangan.

Ketidakjelasan arah komunikasi pimpinan dikhawatirkan dapat memicu kebingungan serta mengganggu efektivitas kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD bingung mau ikut siapa. Pelayanan publik yang jadi korban.

“Kejelasan komunikasi di tingkat pimpinan daerah sangat menentukan efektivitas kerja OPD serta kepercayaan warga terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Bandung. Sudah saatnya Wakil Wali Kota Bandung tampil menyampaikan penjelasan secara langsung, jernih, dan menenangkan, demi menjaga kondusivitas politik serta memastikan fokus pemerintahan tetap tertuju pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya.

Kini bola panas ada di tangan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Diam akan melahirkan spekulasi baru. Bicara akan meluruskan semuanya.

Warga Bandung menunggu: beranikah Wakil Wali Kota tampil dan berbicara sendiri? (Asp)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Waspadai ATHG di Dunia Maya, DPRD Lampung dan Ken Setiawan Ajak Warga Lawan Propaganda Adu Domba di Medsos
LBH TOHO TNR Soroti Penggunaan APBD 2026 Nias Selatan untuk Fasilitas Instansi Vertikal Miliiaran Rupiah
Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah
Bhayangkari Cabang Manggarai Salurkan Bantuan Sosial Untuk Anggota Polres dan Anak TK Kemala 09 Ruteng
LI- PTK Desak Kortas Tipidkor dan Ombudsman Turun ke Brebes, Bongkar Dugaan Nepotisme Rotasi 3 Jabatan Eselon II
LBH TOHO TNR Layangkan Somasi kepada Bupati Nias Selatan Terkait Rangkap Jabatan Sekda dan Hibah APH
Dede Yusuf Ungkap Pelayanan Di Kota Bekasi
Tepis Isu Kudeta, Ketua DPD PAN Nias Selatan Tegaskan Satu Komando Dukung Zulkifli Hasan

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 07:00 WIB

Kang Joker Geram! Wakil Wali Kota Bandung Ditantang Buka Suara, Jangan Bersembunyi di Balik Pengacara

Rabu, 18 November 2026 - 06:30 WIB

Waspadai ATHG di Dunia Maya, DPRD Lampung dan Ken Setiawan Ajak Warga Lawan Propaganda Adu Domba di Medsos

Selasa, 17 November 2026 - 20:17 WIB

LBH TOHO TNR Soroti Penggunaan APBD 2026 Nias Selatan untuk Fasilitas Instansi Vertikal Miliiaran Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 12:21 WIB

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Tuai Penolakan, GMP BAJA Ancam Gugat Pemerintah

Selasa, 17 November 2026 - 12:11 WIB

Bhayangkari Cabang Manggarai Salurkan Bantuan Sosial Untuk Anggota Polres dan Anak TK Kemala 09 Ruteng

Berita Terbaru