BANDUNG, Mediakarya – Di balik riuh Balai Kota Bandung, keheningan seorang pejabat publik justru bersuara lebih lantang daripada pernyataan resmi mana pun.
Ruang publik Kota Kembang kini kembali dipenuhi spekulasi liar menyusul mencuatnya pernyataan Rohman Hidayat, pengacara yang mendampingi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam perkara hukum hingga terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Alih-alih berhenti pada pembelaan hukum kliennya, pernyataan sang kuasa hukum justru melebar. Ia menyoroti soal pemulihan kewenangan serta relasi kerja di pucuk pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Dan di sinilah masalahnya dimulai.
Menanggapi riuh diskursus tersebut, Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, menilai situasi ini telah melampaui sekadar perdebatan biasa.
Menurutnya, figur publik sekelas Wakil Wali Kota Bandung kini dituntut untuk memberikan kejernihan sikap secara langsung dan terbuka. Jangan lagi bersembunyi di balik pengacara. Warga butuh mendengar langsung dari mulut Wakil Wali Kotanya.
“Narasi yang berkembang liar di ruang publik ini berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakharmonisan di tubuh pimpinan Pemkot Bandung. Klarifikasi langsung dari Wakil Wali Kota menjadi kunci untuk meluruskan informasi dan mencegah polemik ini berlarut-larut,” ujar Kang Joker, Selasa (17/11/2026).
Pesan Kang Joker tegas: potong rantai spekulasi sebelum menjadi bola salju politik yang menghantam Pemkot Bandung.
Selain meredam spekulasi, pimpinan PMPRI juga menyoroti pentingnya memisahkan garis batas antara sikap hukum privat dan sikap resmi pemerintahan.
Ketika pernyataan seorang pengacara klien mulai menyentuh ranah tata kelola pemerintahan daerah, batas antara pembelaan litigasi dan posisi resmi negara menjadi kabur. Siapa yang sebenarnya bicara? Erwin sebagai pribadi, atau Erwin sebagai Wakil Wali Kota?
“Masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai sejauh mana pernyataan kuasa hukum itu merepresentasikan sikap resmi Wakil Wali Kota dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik,” tegasnya.
Warga Bandung berhak tahu: apakah pernyataan Rohman Hidayat itu suara resmi Wakil Wali Kota, atau hanya strategi pembelaan hukum?
Persoalan komunikasi di tingkat elite ini, lanjut Kang Joker, pada akhirnya berdampak langsung pada denyut nadi birokrasi di lapangan.
Ketidakjelasan arah komunikasi pimpinan dikhawatirkan dapat memicu kebingungan serta mengganggu efektivitas kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD bingung mau ikut siapa. Pelayanan publik yang jadi korban.
“Kejelasan komunikasi di tingkat pimpinan daerah sangat menentukan efektivitas kerja OPD serta kepercayaan warga terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Bandung. Sudah saatnya Wakil Wali Kota Bandung tampil menyampaikan penjelasan secara langsung, jernih, dan menenangkan, demi menjaga kondusivitas politik serta memastikan fokus pemerintahan tetap tertuju pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Kini bola panas ada di tangan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Diam akan melahirkan spekulasi baru. Bicara akan meluruskan semuanya.
Warga Bandung menunggu: beranikah Wakil Wali Kota tampil dan berbicara sendiri? (Asp)










