JAKARTA, Mediakarya – Kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak 12 November 2026 menghadirkan pemandangan politik yang tidak lazim. Biasanya, kursi kosong sekelas Wapres langsung memicu rebutan, tarik-menarik, hingga adu pengaruh antarpartai. Kali ini justru sebaliknya.
Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, hingga PKS kompak menahan diri. Tidak ada satu pun yang menyodorkan nama kadernya sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pakar komunikasi politik, Dr. Adi Suparto, menilai sikap diam kolektif ini bukan tanda partai koalisi kehabisan kader mumpuni. Ini adalah kalkulasi cermat antara penghormatan terhadap hak prerogatif Presiden dan manajemen risiko menuju Pemilu 2029.
Alih-alih berebut pengaruh, partai-partai koalisi justru kompak menahan diri dan tidak menyodorkan satu pun nama kandidat pengganti Gibran. Langkah ini mencerminkan kalkulasi cermat antara penghormatan terhadap hak prerogatif Presiden dan manajemen risiko menuju Pemilu 2029.
Menurut Adi, secara hukum tata negara, sikap itu berpijak pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Konstitusi secara tegas menempatkan pengusulan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sebagai hak prerogatif penuh Presiden Prabowo Subianto.
“Para pimpinan partai koalisi, mulai dari Demokrat, PAN, Golkar, hingga PKB, menunjukkan satu garis pemahaman. Presiden membutuhkan pendamping yang memiliki kecocokan kerja dan visi secara langsung. Alih-alih mendorong kader internal masing-masing, mereka justru membuka ruang bagi figur dari internal Partai Gerindra agar keselarasan di puncak pemerintahan tetap terjaga,” ujar Ad kepada Mediakarya, Rabu (18/11/2026).
Dalam praktik politik koalisi, lanjut Adi, langkah menahan diri ini berfungsi ganda. Pertama, sebagai wujud etiket politik dan penghormatan terhadap posisi Presiden sebagai pemimpin utama koalisi. Kedua, sebagai strategi mengamankan posisi tawar.
“Menyodorkan nama yang berpotensi tidak sejalan dengan preferensi Presiden justru berisiko menciptakan jarak politik, sementara menyerahkan keputusan sepenuhnya menjaga stabilitas hubungan dengan pusat kekuasaan,” katanya
Namun di balik kepatuhan itu, Adi membongkar kalkulasi yang jauh lebih pragmatis: kursi Wapres pengganti adalah kursi panas.
Menurutnya, menempatkan kader sendiri di kursi itu berarti mengikatkan nasib elektoral partai secara langsung pada performa pemerintahan di sisa masa jabatan. Jika pemerintahan berjalan mulus, apresiasi publik cenderung terpusat pada Presiden dan partai utamanya.
“Sebaliknya, jika terjadi krisis ekonomi atau penurunan kepuasan publik, partai pengusul Wapres ikut menanggung beban pertanggungjawaban tersebut pada Pemilu 2029,” tutur Adi.
Ada pula risiko polarisasi. Dinamika berhentinya Gibran menyisakan polarisasi di tengah masyarakat, antara kelompok yang memandangnya sebagai konsekuensi hukum yang sah dan kelompok yang mempersoalkan terpotongnya mandat pemilu. Wapres pengganti berisiko menghadapi sorotan tajam dan resistensi dari basis pendukung lama.
“Partai koalisi berhitung, beban psikologis dan gesekan sosial ini akan jauh lebih ringan apabila posisi tersebut diisi oleh kader internal partai pemenang pilpres,” jelas Adi.
Tidak kalah penting, kursi Wapres adalah panggung nasional yang efektif untuk mendongkrak popularitas tokoh. Jika salah satu partai koalisi mendorong kadernya, langkah itu berpotensi memicu kecurigaan politik sebagai upaya membangun kekuatan tandingan menjelang 2029. Dengan sama-sama menahan diri, potensi friksi dan saling curiga di antara sesama anggota koalisi dapat diredam sejak dini.
Tidak menyodorkan nama bukan berarti partai koalisi bersikap pasif, kata Adi. Aspirasi politik tetap disalurkan melalui rumusan kriteria. Sejumlah fraksi di parlemen menekankan pentingnya sosok yang memiliki kombinasi kapasitas teknokratis dan kematangan politik, mulai dari wawasan global, kemampuan menangani tantangan ekonomi, hingga legitimasi yang kuat untuk menjaga stabilitas nasional.
Di sisi lain, koridor konstitusi juga memberikan ruang gerak yang luas bagi Presiden. Dua nama yang akan diusulkan ke MPR tidak terikat keharusan berasal dari unsur partai politik koalisi, sehingga membuka peluang bagi masuknya figur profesional atau birokrat senior sebagai jalan tengah.
Sikap ekstra hati-hati partai politik ini juga tidak lepas dari perdebatan hukum yang mengiringi kosongnya kursi Wapres. Di ruang publik, muncul dua cara pandang utama.
Di satu sisi, proses ini dipandang murni sebagai konsekuensi negara hukum menyusul adanya putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan, yang membuat legitimasi hukum jabatan tersebut gugur sehingga harus disikapi sesuai mekanisme konstitusi.
Namun di sisi lain, muncul pula catatan kritis mengenai pentingnya menjaga marwah kedaulatan rakyat hasil pemilihan umum. Pemberhentian pemimpin nasional di tengah jalan, di tengah kuatnya dinamika aspirasi dan tekanan publik, diingatkan agar tidak menjadi preseden buruk yang mudah direplikasi terhadap presiden maupun wakil presiden di masa mendatang.
?Kini, bola politik sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sesuai tahapan konstitusional yang telah disesuaikan, Presiden memiliki batas waktu hingga sekitar 25 November 2026 untuk menyetorkan dua nama kandidat ke MPR. Selanjutnya, MPR dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru pada 9 Desember 2026,” ungkapnya.
Dengan semua partai memilih diam, pesan yang dikirim koalisi sesungguhnya sangat keras: silakan Presiden yang memilih, kami tidak mau ikut menanggung risikonya.











