JAKARTA, Mediakarya – Demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan penililaian buruk.
peornyataan itu dikemukajan dosen University of Sydney, Thomas Power.
Menurut Thomas ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis.
“Yakni pemilu dan oposisi resmi, lembaga penegakan hukum dan lembaga yudisial yang independen, media yang bebas dan berkualitas, serta oposisi tidak resmi dan ada kesempatan untuk berunjuk rasa,” kata Thomas yang dilansir dari Tempo.co, Senin (25/10/2021).
Thomas menjelaskan, pada indikator pemilu dan oposisi resmi, Indonesia kini nyaris tidak memiliki partai yang mewakili rakyat. Partai dikuasai oleh kepentingan elit sehingga sistem kepartaian menjadi tidak representatif.
Sebelumnya, laporan The Economist Intelligence Unit (EUI) menunjukkan, skor indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir.
Padahal, skor indeks demokrasi Indonesia sempat mencapai puncaknya sebesar 7,03 pada 2015. Namun, skor tersebut harus turun menjadi 6,97 pada 2016.
Skor indeks demokrasi tanah air pun kembali turun menjadi 6,39 pada 2017 dan 2018. Skor indeks demokrasi Indonesia sempat meningkat menjadi 6,48 pada 2019, namun anjlok lagi pada tahun lalu.
Di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat empat di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Malaysia tercatat memiliki skor indeks demokrasi sebesar 7,19 pada tahun lalu, menjadi yang tertinggi di kawasan.
Setelahnya ada Timor Leste dengan skor indeks demokrasi sebesar 7,06. Posisinya disusul oleh Filipina dengan skor indeks demokrasi mencapai 6,56. (dji)
